Oskar Sihombing
Tanjungpinang Ibu Kota Seutuhnya sering disebut hanya sebatas status di atas kertas, padahal kota ini memegang peran simbolik dan administratif bagi Provinsi Kepulauan Riau. Selama dua dekade lebih, pembangunan ekonomi dan pusat aktivitas justru lebih banyak terakumulasi di Batam dan Bintan, sementara Tanjungpinang berjalan lebih pelan dan tertinggal dalam daya saing. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah ibu kota sudah diberi ruang untuk tumbuh sebagai penggerak utama provinsi, atau masih dipandang hanya sebagai tempat kantor pemerintahan saja.
Di tengah dinamika tersebut, Tanjungpinang Ibu Kota Seutuhnya perlu didefinisikan ulang sebagai pusat layanan publik, jasa, dan kebudayaan yang benar-benar hidup. Penguatan fungsi ibu kota tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran, melainkan keberanian mengambil peran strategis dalam jaringan ekonomi regional, mengelola warisan sejarah Melayu, serta membuka ruang partisipasi warga. Tanpa langkah berani itu, Tanjungpinang berisiko terus tertinggal dari kota tetangga yang lebih agresif. Momentum pasca pandemi harus dimanfaatkan untuk mempercepat perubahan arah pembangunan kota.
Potensi Ekonomi Dan Jasa Kota
Sebagai pusat pemerintahan provinsi, Tanjungpinang memiliki peluang besar untuk membangun basis ekonomi jasa yang kuat, mulai dari layanan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, hingga pusat konferensi dan pertemuan regional. Selama ini, arus investasi dan perdagangan memang lebih banyak mengalir ke Batam dan kawasan industri Bintan, namun Tanjungpinang Ibu Kota Seutuhnya menyimpan keunggulan pada posisi strategis di jalur pelayaran internasional dan kedekatan budaya dengan negeri jiran. Jika dikelola serius, kombinasi antara posisi strategis dan identitas sejarah dapat mendorong tumbuhnya sektor pariwisata, UMKM kreatif, serta usaha jasa yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat lokal.
Penguatan peran Tanjungpinang sebagai pusat jasa harus diikuti perbaikan infrastruktur dasar, mulai dari konektivitas transportasi laut dan udara, jaringan jalan dalam kota, sampai kualitas layanan digital. Pemerintah kota perlu menyusun peta jalan investasi yang jelas, memberikan kepastian perizinan, dan berkolaborasi dengan pemerintah provinsi agar proyek strategis tidak berhenti di meja birokrasi. Di sisi lain, Tanjungpinang Ibu Kota Seutuhnya mesti menghidupkan ruang publik ramah warga dan wisatawan, seperti kawasan tepian laut, sentra kuliner, dan koridor heritage yang nyaman untuk berjalan kaki. Dengan dukungan regulasi yang berpihak pada pelaku usaha kecil serta promosi pariwisata yang konsisten, kota ini berpeluang keluar dari bayang-bayang Batam dan menjelma sebagai etalase wajah Kepri. Perubahan itu realistis.
Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, kunci menjadikan Tanjungpinang benar-benar berfungsi sebagai ibu kota adalah memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan responsif. Pelayanan publik yang cepat, berbasis teknologi, dan mudah diakses akan membuat warga merasakan manfaat nyata keberadaan pusat pemerintahan di kota ini. Digitalisasi perizinan, keterbukaan data anggaran, serta kanal pengaduan yang ditindaklanjuti secara konsisten dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, sekaligus menarik minat pelaku usaha yang membutuhkan kepastian hukum dan kepastian layanan.
Baca juga : Paripurna HUT Kepri, DPRD Gelar Sidang Istimewa
Pada saat yang sama, kota ini perlu merawat identitasnya sebagai pusat kebudayaan Melayu dan simpul sejarah maritim di kawasan Selat Malaka. Festival budaya, revitalisasi situs bersejarah, dan dukungan terhadap komunitas seni lokal akan memberi warna berbeda dibanding kota lain di Kepri. Dalam kerangka itu, Tanjungpinang Ibu Kota Seutuhnya tidak boleh sekadar menjadi kantor besar bagi aparatur, melainkan rumah bersama yang menampung dialog antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil.
Keterlibatan generasi muda melalui forum konsultasi publik dan program kewirausahaan sosial dapat mempercepat lahirnya inovasi kebijakan yang lebih peka terhadap kebutuhan warga. Jika visi jangka panjang tersebut dijalankan secara konsisten, Tanjungpinang berpeluang mewujudkan diri sebagai ibu kota seutuhnya, yakni kota yang menjalankan fungsi administratif, ekonomi, sosial, dan budaya secara seimbang. Semua pihak harus menjaga komitmen perubahan dengan kerja nyata bersama.
