Masterlima
RTRW Tanjungpinang 2024-2044 resmi disosialisasikan sebagai acuan tata ruang yang menegaskan arah pengembangan kota dan kepastian bagi pelaku usaha. Pada forum sosialisasi, Sekda Zulhidayat mengapresiasi sinergi pemerintah daerah dengan Badan Pengusahaan karena mampu menutup keterbatasan anggaran sekaligus memberi kepastian zonasi. Kebijakan ini diproyeksikan memangkas waktu perizinan, mengurangi risiko sengketa lahan, serta memperjelas prioritas pembangunan agar modal swasta berani bergerak.
Di tingkat masyarakat, tata ruang yang jelas diharapkan menghadirkan kualitas layanan publik yang lebih merata: akses jalan, penerangan, drainase, serta penataan kawasan perdagangan agar nyaman dihuni dan produktif. Di sisi dunia usaha, pedoman ruang akan membantu investor membaca kelayakan lokasi, biaya utilitas, dan kewajiban lingkungan sejak awal, sehingga keputusan bisnis dapat diambil lebih cepat tanpa mengorbankan keberlanjutan.
Sosialisasi menekankan transparansi dokumen, keterlibatan warga, serta kepatuhan pada analisis dampak lingkungan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan serasi dengan perlindungan ruang biru dan hijau kota pesisir. Agenda tindak lanjut dipublikasikan berkala demi akuntabilitas. Transparansi.
Sinergi Infrastruktur dan Kepastian Ruang
Pemko dan Badan Pengusahaan memaparkan capaian fisik yang langsung terasa oleh warga: peningkatan hampir delapan ratus meter jalan lingkungan, pemasangan lampu penerangan, penataan parkir, dan pemeliharaan drainase di titik rawan. Langkah-langkah kecil namun konsisten itu menurunkan biaya logistik usaha, memudahkan mobilitas harian, serta memperluas akses pasar bagi pelaku UMKM. Di sektor pelayanan, standardisasi dokumen dan service level agreement perizinan ditetapkan agar pelaku usaha memiliki kepastian tenggat serta jalur eskalasi yang jelas.
Pemerintah daerah juga menegaskan komitmen perlindungan ruang pesisir dan sempadan sungai melalui mekanisme zonasi ketat, audit lahan tidur, dan skema pemanfaatan kembali aset HGB/HGU yang tidak produktif. Instrumen ini dirancang untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, ketahanan lingkungan, dan keselamatan bencana. Selain memprioritaskan proyek infrastruktur, forum menyepakati perlunya pusat data lahan terpadu agar investor bisa memverifikasi status legalitas dalam satu pintu. Dengan rambu yang makin jelas, RTRW Tanjungpinang 2024-2044 diharapkan menjadi rujukan utama setiap keputusan investasi.
Agar manfaatnya terukur, Pemko mendorong publikasi dashboard kinerja yang menampilkan progres proyek, milestone, dan serapan tenaga kerja per kawasan. Data terbuka memungkinkan warga memantau kualitas pembangunan, sementara pelaku usaha dapat mengidentifikasi peluang rantai pasok lokal. Transparansi ini sekaligus memperkuat kepercayaan pasar bahwa kebijakan ruang berjalan konsisten. Laporan dipublikasikan bulanan melalui kanal resmi. Daring.
Dalam paparannya, Badan Pengusahaan menyebut minat perusahaan skala besar untuk menanam modal awal sekitar seratus miliar rupiah pada lahan delapan puluh hektare. Selain manufaktur ringan, peluang yang sedang difinalkan adalah fasilitas pengolahan limbah elektronik berbasis material recovery yang berpotensi menyerap tenaga kerja lokal dan menggerakkan ekonomi sirkular. Calon investor menilai kepastian zonasi, ketersediaan utilitas, serta akses pelabuhan menjadi faktor penentu keputusan bisnis.
Baca juga : Sekda Zulhidayat Dorong Perlindungan Pekerja Bersama BPJS
Pemko menggarisbawahi pentingnya tata kelola lingkungan: kewajiban AMDAL, pengendalian emisi, dan rantai pasok yang dapat ditelusuri. Model kemitraan dengan UMKM lokal akan diprioritaskan melalui skema pengadaan terbuka agar nilai tambah tidak terkonsentrasi pada segelintir pelaku. Di sisi pertanahan, audit lahan tidur dilanjutkan untuk memastikan aset strategis kembali produktif, dengan insentif bagi pemilik yang segera memulai pembangunan sesuai rencana detail. Pendekatan ini diharapkan menciptakan ekosistem usaha yang sehat dan berdaya saing.
Untuk mempercepat time to market, pemerintah mendorong layanan satu pintu berbasis digital, penerbitan nomor identitas proyek, dan pelaporan kemajuan yang dapat dicek publik. Skema land value capture dipertimbangkan untuk mendanai fasilitas umum baru, seperti ruang terbuka hijau dan jaringan pejalan kaki. Dengan peta jalan yang jelas, RTRW Tanjungpinang 2024-2044 menjadi jangkar kebijakan; orientasinya adalah pertumbuhan yang inklusif, aman, dan ramah lingkungan sehingga manfaat investasi benar-benar dirasakan warga. Merata.
