Oskar SihombingPasokan Pangan Tanjungpinang menjadi perhatian setelah Wali Kota Lis Darmansyah menyoroti keluhan pedagang di lapangan soal arus bahan pokok dari Batam. Ia meminta proses pemeriksaan dan administrasi tidak berbelit untuk barang kebutuhan harian yang berasal dari dalam negeri. Menurutnya, keterlambatan bongkar muat cepat berimbas pada harga di pasar dan ketersediaan di warung.
Lis menyebut sebagian distributor mengaku muatan tertahan lebih lama dari perkiraan, sementara jadwal kapal juga kerap bergeser akibat cuaca. Situasi seperti ini membuat biaya logistik menumpuk dan pedagang terpaksa menyesuaikan harga jual. Pemerintah kota, kata Lis, ingin memastikan Pasokan Pangan Tanjungpinang berjalan lancar agar warga tidak menanggung beban tambahan.
Dalam koordinasi lintas instansi, Pemkot menekankan perbedaan perlakuan antara kebutuhan pokok domestik dan barang tertentu yang berasal dari luar negeri. Lis menegaskan komoditas pangan dari dalam negeri semestinya diprioritaskan kelancarannya, tanpa mengurangi pengawasan. Jika keluhan masih berulang, ia menyatakan siap membawa persoalan ini ke tingkat lebih tinggi untuk ditertibkan.
Keluhan Distributor dan Risiko Gejolak Harga Harian
Keluhan utama yang disampaikan pedagang berkaitan dengan waktu tunggu saat dokumen dan muatan diperiksa, terutama untuk pengiriman antarpulau yang rutin. Ketika kapal tiba, keterlambatan beberapa jam dapat membuat jadwal distribusi ke kios mundur, lalu stok menipis pada hari yang sama. Pemkot menilai pola ini bisa memicu persepsi kelangkaan dan mendorong kenaikan harga mendadak di tingkat pengecer.
Lis menyatakan sudah ada rapat koordinasi yang melibatkan unsur pemerintah daerah dan aparat terkait untuk menyamakan pemahaman. Dalam forum itu, ia mendorong agar kebutuhan pokok dari dalam negeri diperlakukan sebagai arus barang domestik yang dipermudah, sementara pengawasan tetap berjalan untuk komoditas yang diatur ketat. Pasokan Pangan Tanjungpinang, menurutnya, membutuhkan kepastian prosedur agar pelaku usaha bisa menghitung biaya dan waktu secara wajar. Ia menegaskan, misalnya, beras impor dari Singapura bukan bagian dari skema ini, sehingga pemisahan barang legal dan ilegal harus jelas agar pemeriksaan tidak salah sasaran.
Di tengah musim gelombang tinggi, keterbatasan jadwal pelayaran membuat pasokan semakin sensitif terhadap penundaan. Karena itu, pemerintah kota meminta jalur komunikasi yang cepat antara pelabuhan, operator kapal, dan petugas pemeriksa agar kendala bisa diselesaikan tanpa memperpanjang antrean. Jika masalah terus berulang, Pemkot menyiapkan catatan resmi sebagai bahan evaluasi lintas kementerian, termasuk demi menjaga Pasokan Pangan Tanjungpinang tetap stabil.
Pemerintah kota mendorong mekanisme layanan yang lebih terukur, termasuk jalur prioritas untuk komoditas tertentu dengan dokumen lengkap. Ide ini bertujuan mempercepat bongkar muat tanpa mengurangi fungsi pengawasan, sehingga antrean kapal tidak menumpuk. Pasokan Pangan Tanjungpinang juga diharapkan lebih tahan terhadap gangguan cuaca karena proses di pelabuhan menjadi lebih singkat. Pemkot menilai kepastian waktu layanan membantu pelaku usaha menghitung biaya dan mencegah kenaikan harga yang tidak perlu.
Baca juga : Pemko Tanjungpinang Sinergi Jaga Bahan Pokok Stabil
Lis menyatakan jika laporan pemersulitan masih muncul, Pemkot akan menyampaikan persoalan ini ke Kementerian Dalam Negeri dan Presiden. Langkah tersebut dipandang sebagai upaya meminta penegasan kebijakan agar pelaksanaan di lapangan seragam, terutama untuk arus barang domestik harian. Pemerintah kota juga menyiapkan kanal pengaduan untuk pedagang dan distributor agar data kendala bisa terdokumentasi, bukan sekadar rumor pasar.
Di sisi lain, Pemkot bersama Satgas Pangan diminta memperkuat pemantauan harga dan stok di pasar, terutama jelang periode belanja tinggi. Ketika ada indikasi barang tertahan, pemerintah dapat menyiapkan langkah stabilisasi seperti operasi pasar atau dukungan distribusi tambahan melalui BUMD. Evaluasi ini diharapkan menutup celah penundaan, menjaga daya beli warga, dan memastikan kebutuhan pokok tersedia merata sampai tingkat kelurahan. Koordinasi dengan operator kapal dan pelabuhan juga diarahkan untuk memperbarui jadwal kedatangan secara real time, sehingga rantai pasok lebih rapi.
