Masterlima
Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB (Dalduk & KB) terus menggencarkan upaya agar seluruh warganya terlindungi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Salah satu fokus utama saat ini adalah mengajak masyarakat kurang mampu untuk segera mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan dalam skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang biayanya ditanggung pemerintah.
Kepala Dinkes Tanjungpinang, Rustam, mengungkapkan bahwa masih tersedia kuota cukup besar untuk warga yang layak masuk kategori PBI. Kuota tersebut bersumber dari perpindahan peserta yang sebelumnya dibiayai oleh APBD daerah ke skema pusat, yakni PBI Jaminan Kesehatan (PBI JK). Tercatat masih terdapat 3.255 kuota PBI yang belum terisi, dan masyarakat diimbau memanfaatkan kesempatan ini sebelum jatuh sakit. Selain itu, terdapat tambahan 443 kuota dari alokasi PBI Provinsi Kepri yang juga dialihkan ke skema pusat.
Rustam mengingatkan bahwa banyak masyarakat baru berupaya mengurus BPJS ketika kondisinya sudah darurat, padahal proses pendaftaran idealnya dilakukan sejak sehat. “Jangan menunggu sakit baru mendaftar. PBI ini hak masyarakat kurang mampu, agar saat sakit mereka tidak terbebani biaya besar,” tegasnya dalam keterangannya.
Ajakan Daftar BPJS Saat Sehat, Bukan Saat Sakit
Dinas Kesehatan mencatat jumlah kepesertaan BPJS di Tanjungpinang sudah tergolong tinggi. Per semester II tahun 2024, ada 228.397 jiwa terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, atau sekitar 95,48 persen dari total penduduk kota yang mencapai 239.216 jiwa. Meski demikian, masih ada 4,52 persen penduduk yang belum terlindungi. Pemerintah menargetkan angka itu bisa ditekan hingga 100 persen dengan memaksimalkan pendaftaran PBI.
Rustam meminta peran aktif lurah, RT, dan RW di wilayah masing-masing untuk menyosialisasikan program PBI. Pemerintah mengakui masih ada masyarakat yang enggan atau ragu mendaftar, baik karena kurang informasi, prosedur yang dianggap rumit, maupun faktor ekonomi. Padahal, proses pendaftaran PBI terbilang mudah. Warga hanya perlu menyiapkan fotokopi KTP, Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan, serta rekomendasi dari Dinas Sosial. Rustam menegaskan bahwa semua prosedur dilakukan tanpa dipungut biaya.
Menurutnya, dengan menjadi peserta BPJS sejak awal, masyarakat dapat menikmati layanan preventif seperti pemeriksaan kesehatan berkala, imunisasi, pengobatan ringan, hingga layanan darurat bila dibutuhkan. “Mereka tidak perlu khawatir soal biaya rumah sakit karena sudah ditanggung negara,” tambah Rustam.
Strategi Pemkot Tingkatkan Kepesertaan BPJS
Selain mengandalkan sosialisasi di tingkat kelurahan, Pemkot Tanjungpinang tengah memperkuat sinergi dengan BPJS Kesehatan Cabang Tanjungpinang. Program jemput bola akan dioptimalkan lewat pelayanan keliling BPJS ke kawasan padat penduduk hingga wilayah pelosok. Layanan keliling ini bertujuan menjangkau warga yang memiliki keterbatasan waktu, akses transportasi, atau yang tinggal jauh dari kantor BPJS.
Pemerintah juga aktif menyampaikan informasi melalui Posyandu, pertemuan warga, masjid, dan balai desa. Strategi ini terbukti efektif menjaring warga yang sebelumnya enggan mendaftar. Bahkan, beberapa wilayah mulai mendata ulang warganya untuk memastikan tidak ada yang luput dari program jaminan kesehatan ini.
Baca Juga : Kasus DBD Tanjungpinang Meningkat Hingga Juni 2024, 40 Kasus Baru Jadi Alarm Kesehatan
Rustam berharap angka kepesertaan BPJS Kesehatan di Tanjungpinang bisa mencapai 100 persen dalam waktu dekat. Ia optimistis langkah cepat yang dilakukan saat ini akan memberikan hasil signifikan, apalagi jika seluruh perangkat pemerintah daerah turut terlibat aktif dalam menyebarluaskan informasi.
Kesimpulannya, ajakan Dinas Kesehatan Tanjungpinang kepada warga tidak mampu untuk segera mendaftar BPJS PBI merupakan langkah penting demi memastikan seluruh masyarakat terlindungi. Dengan masih tersedianya kuota ribuan peserta, diharapkan tidak ada warga yang harus menanggung biaya besar saat jatuh sakit. Pemerintah Kota Tanjungpinang berkomitmen menghapus kesenjangan layanan kesehatan melalui berbagai program sosialisasi dan pelayanan yang semakin dekat ke masyarakat.
