Oskar Sihombing
Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, secara resmi memulai program penyaluran Bantuan Pangan Pemerintah (BPP) tahap I tahun 2025. Program ini menyasar masyarakat rentan ekonomi yang terdampak kondisi inflasi dan ketidakpastian harga kebutuhan pokok. Penyaluran tahap pertama ini mencakup alokasi bantuan untuk bulan Juni dan Juli 2025.
Peluncuran berlangsung pada pertengahan Juli di Aula Kantor Wali Kota, dan turut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan dari TNI/Polri, serta petugas kelurahan dan RT/RW. Dalam kesempatan tersebut, Lis secara simbolis menyerahkan bantuan kepada sejumlah warga penerima manfaat, sebagai penanda dimulainya distribusi paket bantuan ke seluruh wilayah administratif Tanjungpinang.
Program bantuan pangan ini terdiri dari beberapa komoditas pokok seperti beras, telur, dan minyak goreng, yang dikemas dalam satu paket per kepala keluarga. Menurut Wali Kota Lis, bantuan ini diharapkan mampu sedikit meringankan beban warga, khususnya mereka yang tidak termasuk dalam penerima bansos rutin seperti Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Dalam pidatonya, Lis menegaskan bahwa penyaluran ini bukanlah kegiatan seremonial belaka, melainkan langkah konkret untuk memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya akurasi data agar bantuan tidak salah sasaran. “Data penerima telah diverifikasi oleh pihak kelurahan dan dinas sosial. Tujuannya jelas: bantuan harus sampai kepada yang benar-benar membutuhkan,” ujar Lis dalam sambutannya.
Lis juga menambahkan bahwa pemerintah kota membuka kanal pengaduan publik jika masyarakat menemukan ketidaksesuaian atau kendala selama proses penyaluran. Hal ini sebagai bentuk transparansi dan upaya untuk menjaga akuntabilitas program. Ia mengajak warga untuk tidak segan melaporkan apabila ada penyimpangan, keterlambatan, atau keluhan terkait kualitas bahan bantuan.
Pemerintah Kota Optimalkan Distribusi Tepat Sasaran
Penyaluran tahap I mencakup seluruh kecamatan di Tanjungpinang, dengan pengawasan ketat dari tim gabungan yang melibatkan OPD terkait, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas. Bantuan didistribusikan secara langsung ke rumah-rumah warga di beberapa wilayah, sementara untuk daerah padat, warga diundang ke titik kumpul seperti balai RW atau kantor kelurahan.
Skema penyaluran juga memperhatikan prinsip keadilan dan kecepatan. Dinas Sosial bersama Dinas Ketahanan Pangan telah menyusun rute distribusi agar seluruh bantuan tersalurkan tepat waktu dalam rentang dua pekan. Pemerintah daerah berkomitmen melakukan evaluasi rutin terhadap efektivitas pelaksanaan program.
Baca juga : Fokus pada Etika dan Mental ASN, Wali Kota Buka Pelatihan Trauma Healing
Selain itu, bantuan pangan ini juga menjadi bagian dari strategi besar Pemkot Tanjungpinang dalam menjaga stabilitas sosial-ekonomi warga pascapandemi dan menghadapi lonjakan harga pangan global. Dengan adanya program ini, diharapkan daya beli masyarakat tetap terjaga, dan tekanan ekonomi terhadap kelompok miskin dapat ditekan seminimal mungkin.
Ke depan, program bantuan pangan ini akan terus berlanjut hingga akhir tahun 2025. Pemerintah pusat berencana menyalurkan bantuan dalam beberapa tahap tambahan, dan Pemko Tanjungpinang siap menyesuaikan jadwal distribusi dengan kebutuhan lokal. Wali Kota Lis memastikan bahwa semua proses berjalan transparan, efisien, dan berlandaskan kepedulian terhadap rakyat.
