Masterlima
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) secara resmi meluncurkan program penanganan stockpile bijih bauksit Kepri pada Senin, 29 Juli 2025. Acara yang digelar di Tanjung Moco, Dompak, Kota Tanjungpinang ini menandai komitmen kuat pemerintah pusat dan daerah dalam menata kembali sumber daya mineral yang terbengkalai secara legal dan terstruktur.
Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Menko Polhukam Letjen TNI (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus dan didampingi oleh Plt. Wakil Jaksa Agung RI Asep Nana Mulyana. Dari pemerintah daerah, Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang, Zulhidayat, hadir mewakili Pemerintah Kota dan menyampaikan apresiasinya atas keterlibatan aktif lintas kementerian, aparat penegak hukum, serta pemerintah provinsi dalam menyukseskan peluncuran ini.
Menurut Zulhidayat, kehadiran dan partisipasi aktif pemerintah daerah dalam acara ini merupakan bukti nyata bahwa Pemko Tanjungpinang mendukung penuh agenda nasional untuk menyelesaikan persoalan pertambangan yang sudah lama menjadi perhatian publik. Program ini juga diharapkan membawa dampak positif bagi pembangunan ekonomi dan sosial di wilayah Kepulauan Riau.
Penertiban dan Potensi Nilai Ekonomis
Berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh Desk Koordinasi PPDN Kemenko Polhukam, terdapat lebih dari dua juta ton bijih bauksit yang tersisa di wilayah Provinsi Kepulauan Riau sejak pelarangan ekspor bahan mentah tahun 2014. Material ini disimpan di berbagai lokasi dan tidak dimanfaatkan secara maksimal karena status hukumnya yang belum tuntas.
Nilai ekonomis dari stockpile bijih bauksit Kepri ini diperkirakan mencapai lebih dari Rp1,4 triliun. Pemerintah memastikan bahwa penanganan aset ini akan dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan sesuai peraturan perundang-undangan. Hasil pengelolaan material tambang yang tertib ini ditargetkan memberikan kontribusi langsung terhadap Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Wakil Menko Polhukam dalam sambutannya mengatakan bahwa penertiban dan pemanfaatan sisa tambang ini menjadi model pengelolaan aset negara yang akan direplikasi di daerah lain. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat untuk menjamin keberlanjutan program ini ke depan.
Baca juga : Tiga Budaya Khas Tanjungpinang Dinilai Jadi WBTb Nasional
Acara launching turut dihadiri oleh unsur Forkopimda, termasuk Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Safrudin yang menegaskan kesiapan jajarannya untuk mengawal proses ini agar berjalan tanpa konflik dan sesuai koridor hukum. Hadir pula perwakilan TNI AU, pemerintah provinsi, dan tokoh masyarakat setempat.
Sekda Zulhidayat berharap melalui program ini, masyarakat dapat melihat bahwa pemerintah serius dalam menata ulang sektor pertambangan, terutama untuk aset yang selama ini terbengkalai. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk turut mengawasi dan menjaga agar proses pemanfaatan stockpile ini benar-benar memberi dampak nyata bagi pembangunan daerah.
