Masterlima
Sidak KPK Tanjungpinang menyoroti pembangunan saluran di Perumahan Jala Bestari, Tanjungpinang, sebagai bagian pengawalan proyek infrastruktur kota. Tim meminta penjelasan perencanaan, nilai kontrak sekitar Rp2,19 miliar dari APBD, spesifikasi teknis, serta masa kerja 100 hari. Hadir perwakilan inspektorat dan dinas terkait untuk memaparkan desain, rute saluran, standar mutu bahan, hingga rencana pengendalian banjir permukiman. Di lokasi, pengerjaan awal ditinjau mulai site clearing, galian, sampai penataan utilitas yang berbatasan dengan jalan lingkungan.
Menurut pejabat setempat, peninjauan dilakukan agar proses berjalan sesuai regulasi pengadaan, sedangkan catatan lapangan akan menjadi dasar perbaikan jika ditemukan deviasi. Sidak KPK Tanjungpinang disebut menegaskan komitmen kolaborasi pengawasan antara inspektorat daerah, aparat penegak hukum, dan konsultan pengawas. Pemerintah kota mengajak warga setempat ikut memberi masukan, terutama terkait akses keluar-masuk permukiman, keselamatan pekerja, dan jam kerja yang tidak mengganggu aktivitas warga.
Rincian Proyek dan Titik Pengawasan
Paket pekerjaan mencakup pembuatan saluran primer–sekunder, sumur kontrol, dan perapihan bahu jalan. Kontraktor wajib memenuhi spesifikasi mutu beton, kedalaman galian, serta tata letak manhole agar aliran air terkendali saat hujan puncak. Tim meminta dokumen kerja lengkap—shop drawing terbaru, jadwal material datang, dan rencana mutu—untuk dicocokkan dengan kontrak. Di lapangan, pengawas memeriksa marka batas kerja, papan proyek, serta pengaturan lalu lintas sementara. Di akhir agenda, catatan awal disampaikan agar koreksi bisa dikerjakan tanpa menunda progres konstruksi.
Pada tahap berikutnya, pengujian mutu material akan dipercepat, termasuk slump test dan cube test beton, serta pemeriksaan kompaksi tanah timbunan. Jika cuaca ekstrem terjadi, manajemen risiko diminta aktif: pemasangan silt trap, penutup galian, dan jalur pejalan kaki darurat. Sidak KPK Tanjungpinang juga menanyakan rencana pemeliharaan pasca-serah terima agar fungsi saluran tidak menurun. Kontraktor diminta memastikan keterlacakan pemasok material dan kepatuhan K3, sementara konsultan pengawas wajib mengunggah laporan mingguan yang dapat diaudit.
Baca juga : Pemko siapkan perbaikan Laman Boenda lewat CSR
Pemerintah kota menyatakan evaluasi berjalan paralel dengan progres fisik, mulai dari progress payment, perubahan desain bila diperlukan, hingga penertiban pekerjaan tambah kurang. Warga didorong memanfaatkan kanal aduan daring untuk melaporkan genangan, kerusakan akses, atau dugaan pelanggaran standar. Setiap laporan dipetakan dan diverifikasi agar tindakan korektif cepat dilakukan. Dengan pendekatan ini, pengawasan menjadi berlapis: administrasi, teknis, dan sosial. Tujuannya sederhana—hasil akhir berkualitas dan tepat manfaat bagi permukiman.
Untuk memastikan akuntabilitas, dokumen kontrak dan jadwal kerja diringkas dalam papan informasi yang mudah dibaca publik. Pemerintah menyiapkan publikasi ringkas progres per pekan, dilengkapi foto titik kerja dan capaian persentase. Sidak KPK Tanjungpinang menekankan pentingnya disiplin waktu dan mutu agar serah terima tidak molor. Bila deviasi ditemukan, non-conformance report akan diterbitkan, diikuti rencana perbaikan jelas. Dengan kolaborasi antara kontraktor, pengawas, dan masyarakat, proyek saluran Jala Bestari diharapkan tuntas sesuai spesifikasi, memperbaiki drainase, dan menurunkan risiko banjir kawasan.
