Oskar Sihombing
Pembatalan Nobar Pelajar diumumkan Dinas Pendidikan Tanjungpinang setelah evaluasi bersama kepala satuan pendidikan. Keputusan ini menutup polemik rencana nonton bareng film bertema cyberbullying di Bioskop TCC pada jam sekolah. Kadis Teguh Ahmad Syafari menegaskan tidak ada paksaan bagi siswa dan sekolah, serta arahan baru menempatkan edukasi anti-perundungan dalam format yang tidak mengganggu proses belajar mengajar.
Rapat dengan K3S, MKKS, dan pengawas menghasilkan pembatalan resmi sekaligus penyesuaian materi literasi digital di lingkungan sekolah. Opsi yang dipertimbangkan meliputi pemutaran internal selepas jam pelajaran, diskusi kelas bersama konselor, serta kolaborasi dengan orang tua. Langkah ini diambil agar tujuan edukasi tercapai tanpa beban biaya tambahan dan tetap sejalan dengan kalender akademik.
Alasan Pembatalan, Skema Edukasi, dan Peran Orang Tua
Disdik menilai jadwal pemutaran di siang hari berpotensi memotong jam efektif belajar. Selain itu, biaya tiket yang sebelumnya beredar dinilai tidak inklusif bagi sebagian keluarga. Karena itu, sekolah diarahkan mengemas materi anti-perundungan melalui literasi digital, simulasi pelaporan, dan sesi tanya jawab dengan narasumber. Dalam sosialisasi berikutnya, Pembatalan Nobar Pelajar dijadikan contoh bagaimana kebijakan publik perlu mengutamakan akses dan kesetaraan.
Peran orang tua dipertegas melalui forum komite sekolah. Mereka dilibatkan untuk menyaring konten, memberi masukan tentang waktu yang tepat, hingga memastikan transportasi anak bila kegiatan dilaksanakan di luar jam pelajaran. Sekolah juga membuka kanal aduan bila muncul indikasi pungutan. Dengan pendekatan ini, pesan inti tentang etika bermedia sosial dapat menjangkau lebih luas tanpa mengorbankan ritme belajar siswa.
Baca juga : Bantuan Chromebook Sekolah di SMAN 2 Tanjungpinang
Pembelajaran dari kasus ini mendorong penyusunan standar operasional pada kegiatan kolaboratif sekolah–pihak luar: analisis risiko, simulasi jadwal, serta uji keterjangkauan biaya. Disdik menyiapkan daftar materi kurikulum proyek profil pelajar Pancasila yang bisa diintegrasikan dengan tema keamanan digital. Di level sekolah, Pembatalan Nobar Pelajar menjadi pemicu audit komunikasi agar setiap surat edaran terverifikasi dan jelas dasar hukumnya.
Ke depan, Disdik dan satuan pendidikan disarankan memanfaatkan ruang pertunjukan sekolah, aula kelurahan, atau platform streaming edukatif dengan lisensi resmi. Monitoring dampak dilakukan lewat survei sikap siswa terhadap perundungan siber dan peningkatan laporan dini ke guru BK. Jika indikator membaik, model ini direplikasi ke SMP lain dengan dukungan komite. Dengan desain yang lebih akuntabel dan partisipatif, tujuan literasi digital tercapai, sementara kepercayaan publik terhadap layanan pendidikan tetap terjaga.
