Oskar Sihombing
Pemangkasan TKD 2026 menjadi isu utama keuangan daerah setelah pagu transfer pusat berpotensi turun. Di Tanjungpinang, pemerintah kota menyiapkan langkah antisipatif agar layanan publik tetap berjalan tanpa mengorbankan kualitas. Fokus diarahkan pada rasionalisasi belanja nonprioritas, percepatan lelang, dan penjadwalan ulang proyek dengan dampak langsung ke warga. Langkah ini diharapkan menjaga arus kas, mencegah penumpukan kewajiban, serta memberi kepastian bagi pelaku usaha lokal.
Pemerintah daerah juga menyiapkan skenario penyeimbang melalui optimalisasi penerimaan. Pendapatan Asli Daerah dari pajak, retribusi, dan hasil pengelolaan aset dipetakan ulang, sementara kebocoran administrasi ditutup dengan digitalisasi layanan. Komunikasi publik diperkuat agar pelaksanaan program tetap transparan. Jika disiplin fiskal terjaga, tekanan Pemangkasan TKD 2026 dapat diredam tanpa memangkas layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial.
Proyeksi, Risiko, dan Penataan Program
Proyeksi pendapatan menunjukkan ketergantungan tinggi pada transfer pusat, sehingga perubahan pagu berdampak langsung ke ruang fiskal kota. Pemerintah memulai penataan program dengan memprioritaskan belanja yang bersentuhan langsung dengan warga, memangkas pos seremonial, serta menata perjalanan dinas dan belanja operasional. Analisis sensitivitas dilakukan untuk memetakan dampak pada belanja modal, termasuk proyek infrastruktur yang sudah berjalan agar tidak menimbulkan biaya sisa.
Di sisi penerimaan, pemutakhiran basis pajak dilakukan melalui pendataan objek pajak hotel, restoran, parkir, dan reklame. Edukasi kepatuhan dan kanal pembayaran non-tunai diperluas untuk menekan tunggakan. Pemerintah juga membuka opsi kemitraan dengan dunia usaha dan CSR untuk program sosial, tanpa mengurangi akuntabilitas. Dalam rapat koordinasi lintas OPD, setiap program wajib memiliki indikator kinerja agar efektivitas anggaran terukur dan risiko Pemangkasan TKD 2026 bisa dikendalikan sejak awal tahun.
Baca juga : Edukasi Budaya Tanjungpinang Semarak Museum 2025
Pemerintah kota menekankan sinkronisasi dengan belanja kementerian/lembaga yang masuk ke daerah agar tidak terjadi tumpang tindih. Data sasaran pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial disatukan supaya bantuan pusat benar-benar melengkapi kebutuhan kota. Untuk menjaga kualitas layanan, front office diperkuat: digitalisasi antrean, peningkatan kanal pengaduan, serta pelatihan etika pelayanan bagi petugas.
Transparansi menjadi kunci. Laporan triwulanan memuat realisasi, progres fisik, dan hambatan di lapangan, lalu dipublikasikan agar warga memantau capaian. Pemerintah juga menyiapkan opsi penjadwalan ulang proyek yang belum mendesak, sambil memastikan program padat karya tetap menyerap tenaga kerja. Dengan tata kelola yang disiplin serta kolaborasi lintas pihak, tekanan Pemangkasan TKD 2026 diharapkan tidak menggerus layanan dasar. Jika konsistensi terjaga, kota tetap mampu menjaga momentum pembangunan sekaligus melindungi kelompok rentan dari gejolak anggaran.
