Oskar Sihombing
Pelatihan Jaminan Halal menjadi langkah strategis Pemko Tanjungpinang untuk meningkatkan daya saing industri kecil menengah. Kegiatan yang diinisiasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian ini menghadirkan 56 pelaku usaha dari berbagai sektor, dengan pembukaan oleh Wakil Wali Kota Raja Ariza di Hotel Pelangi. Agenda menekankan kesiapan pelaku usaha menghadapi kewajiban sertifikasi, mulai dari pemetaan bahan baku hingga tata kelola proses produksi yang memenuhi standar nasional.
Pemerintah kota menegaskan pelatihan bukan seremonial. Peserta akan mendapat pendampingan dokumen, simulasi audit, serta rujukan teknis ke lembaga penilai. Pendekatan terstruktur diharapkan mempercepat akses pasar ritel modern dan kanal digital. Selain meningkatkan kepercayaan konsumen, kebijakan ini diharapkan menekan biaya kegagalan produksi, memperbaiki pencatatan usaha, dan membuka peluang kolaborasi lintas OPD serta mitra swasta.
Ruang Lingkup Materi dan Dukungan Teknis
Materi inti mencakup identifikasi titik kritis halal, penyusunan manual sistem, pengendalian pemasok, hingga pelabelan dan higienitas fasilitas. Narasumber memandu peserta menyusun daftar bahan, melatih prosedur penerimaan, serta menyiapkan catatan bukti yang rapi untuk verifikasi. Pemerintah menyediakan klinik konsultasi berkala agar praktik harian selaras dengan pedoman BPJPH. Dalam sesi praktik, pelaku usaha mempelajari cara menata alur produksi, menyusun SOP, dan melakukan audit internal sederhana yang mudah direplikasi di bengkel atau dapur usaha mereka.
Pendampingan juga mencakup aspek komersial. Tim mendorong peserta menajamkan kemasan, foto produk, dan kanal pembayaran nontunai agar selaras dengan preferensi pembeli modern. Kalender pameran daerah disiapkan sebagai panggung promosi, sementara katalog digital kota membantu kurasi produk unggulan. Melalui dukungan lintas perangkat daerah, jalur pembiayaan usaha difasilitasi untuk menutup celah investasi alat. Seluruh rangkaian ditujukan agar hasil Pelatihan Jaminan Halal berujung pada peningkatan omzet dan penetrasi pasar yang terukur.
Baca juga : Kerja Sama Pegadaian UMKM Tanjungpinang
Bagi pelaku IKM, manfaat langsung terlihat pada efisiensi proses, kejelasan pencatatan, dan naiknya kepercayaan konsumen. Produk bersertifikat lebih mudah masuk jaringan ritel dan marketplace, sehingga volume penjualan berpotensi meningkat. Pemerintah mendorong setiap peserta membuat rencana kerja 90 hari berisi target pengajuan sertifikasi, perbaikan fasilitas, serta jadwal audit internal. Data capaian akan dipantau untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan memberi umpan balik bagi gelombang pelatihan berikutnya.
Ke depan, program diperluas ke subsektor nonpangan yang relevan seperti kosmetik dan fesyen muslim. Kota menyiapkan skema insentif untuk pelaku yang lulus sertifikasi, termasuk prioritas pameran dan promosi terpadu. Kolaborasi dengan lembaga pendidikan akan menghadirkan magang mahasiswa guna mempercepat adopsi standar dokumentasi dan pemasaran digital. Dengan tata kelola yang konsisten, efek berganda diproyeksikan pada penyerapan tenaga kerja, ketahanan usaha, dan reputasi destinasi belanja lokal. Komitmen Pemko memastikan hasil Pelatihan Jaminan Halal tidak berhenti di kelas, melainkan berubah menjadi keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.
