Oskar Sihombing
Gelar Adat Ketua MPR yang dianugerahkan kepada Ketua MPR RI Ahmad Muzani mendapat sambutan hangat dari Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah. Dalam upacara adat yang digelar lembaga adat Melayu di Kepulauan Riau itu, Lis menyampaikan tahniah atas gelar kebesaran “Datok Seri Diwangsa Wira Perdana” yang disematkan kepada pimpinan lembaga tinggi negara tersebut. Ia menilai penghargaan ini bukan sekadar seremoni, tetapi bentuk pengakuan masyarakat Kepri terhadap kiprah Ahmad Muzani dalam memperkuat persatuan dan kehidupan demokrasi di Indonesia.
Lis Darmansyah menegaskan, hubungan antara pemerintah daerah dan lembaga negara di tingkat pusat akan semakin erat melalui jalinan budaya seperti ini. Menurutnya, pemberian Gelar Adat Ketua MPR menjadi pengingat bahwa jalur kebudayaan dapat menjadi pintu masuk kerja sama yang lebih luas di bidang pembangunan, pendidikan, hingga penguatan nilai kebangsaan. Kehadiran tokoh nasional di Tanjungpinang juga dipandang sebagai kesempatan memperkenalkan kembali identitas kota sebagai pusat kebudayaan Melayu yang terbuka dan bersahabat.
Makna Gelar Adat bagi Budaya Melayu dan Tanjungpinang
Bagi masyarakat Melayu Kepulauan Riau, gelar kebesaran adat memiliki makna simbolis yang kuat sebagai bentuk penghormatan kepada tokoh yang dianggap berjasa. Dalam konteks ini, penganugerahan Gelar Adat Ketua MPR kepada Ahmad Muzani dipandang sebagai cara menjaga marwah adat sekaligus menjembatani komunikasi dengan pemimpin nasional. Lembaga adat berharap sosok yang menerima gelar dapat menjadi mitra strategis dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat daerah, terutama terkait pelestarian budaya dan pembangunan yang berkeadilan. Tradisi ini telah lama menjadi bagian dari cara masyarakat Melayu mengikat tali silaturahmi lintas wilayah dan generasi.
Lis Darmansyah menilai, gelar yang diterima Ahmad Muzani menjadi legitimasi moral tambahan untuk terus memperjuangkan aspirasi rakyat di parlemen. Ia berharap, melalui momentum ini, perhatian terhadap Tanjungpinang dan Kepulauan Riau semakin besar, baik dalam bentuk program pembangunan maupun dukungan kebijakan pusat. Gelar Adat Ketua MPR juga diharapkan mendorong generasi muda untuk mencintai dan menjaga tradisi, karena mereka melihat langsung bagaimana adat bisa hadir berdampingan dengan sistem politik modern. Pemerintah kota berkomitmen memperkuat ruang-ruang ekspresi budaya agar tradisi tidak berhenti pada seremoni, tetapi hidup dalam aktivitas sehari-hari masyarakat.
Baca juga : Pengamanan Kunjungan Ketua MPR RI Ahmad Muzani
Penganugerahan gelar adat ini sekaligus menjadi momentum penguatan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan hadirnya Ketua MPR RI di Tanjungpinang, Pemkot melihat peluang lebih besar untuk menyampaikan berbagai aspirasi terkait pembangunan infrastruktur, pendidikan, hingga ekonomi kreatif berbasis budaya. Gelar Adat Ketua MPR diharapkan menjadi jembatan komunikasi yang lebih cair, karena relasi yang terbangun bukan hanya bersifat formal kelembagaan, tetapi juga emosional dan kultural. Hal ini sejalan dengan upaya menjadikan budaya sebagai fondasi dalam pengambilan kebijakan publik.
Ke depan, Pemkot Tanjungpinang berencana memaksimalkan setiap kunjungan tokoh nasional sebagai ruang promosi potensi daerah. Selain itu, kerja sama dengan lembaga adat akan terus diperkuat agar setiap gelar yang diberikan memiliki tindak lanjut nyata, misalnya dalam bentuk dukungan program beasiswa, pengembangan pariwisata budaya, maupun pembinaan generasi muda. Dengan demikian, Gelar Adat Ketua MPR tidak hanya tercatat dalam naskah protokoler, tetapi memberikan dampak konkret bagi masyarakat. Pemerintah kota optimistis, sinergi antara adat, pemerintah daerah, dan lembaga negara dapat memperkuat posisi Tanjungpinang sebagai kota budaya yang berperan aktif dalam percakapan pembangunan nasional.
