Oskar Sihombing
Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Raja Ariza, menyampaikan jawaban fraksi RPJMD dalam sidang paripurna DPRD Kota Tanjungpinang yang digelar baru-baru ini. Jawaban tersebut merespons pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun Anggaran 2025–2029.
Dalam sambutannya, Wawako Ariza mengapresiasi seluruh fraksi yang telah memberikan masukan strategis demi penyempurnaan dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan tersebut. Ia menegaskan bahwa penyusunan RPJMD dilakukan secara partisipatif, teknokratis, serta selaras dengan RPJPD, RPJMD Provinsi, dan RPJMN.
Dokumen RPJMD 2025–2029 memuat visi pembangunan jangka menengah dengan lima misi utama, 17 tujuan strategis, serta 33 indikator kinerja utama yang menjadi pedoman bagi seluruh organisasi perangkat daerah. Penajaman arah kebijakan dan prioritas program dilakukan berdasarkan hasil sinkronisasi dengan jawaban fraksi RPJMD, agar dokumen ini lebih aplikatif dan menjawab kebutuhan masyarakat.
Fokus pada UMKM, Maritim, dan Budaya Melayu
Salah satu pokok tanggapan dalam jawaban fraksi RPJMD adalah dorongan untuk memperkuat sektor ekonomi lokal. Wawako Ariza menyatakan bahwa sektor UMKM, ekonomi maritim, dan penguatan nilai budaya Melayu menjadi prioritas pembangunan selama lima tahun ke depan.
Fraksi-fraksi juga menyoroti pentingnya pengembangan pendidikan vokasi dan ekonomi kreatif berbasis teknologi. Ariza menegaskan bahwa hal ini telah diakomodasi melalui kebijakan peningkatan kapasitas SDM serta perluasan konektivitas digital yang mendukung tumbuhnya wirausaha muda di Kota Tanjungpinang.
Selain itu, pembangunan infrastruktur berkelanjutan serta peningkatan pelayanan publik juga menjadi bagian dari penjabaran misi dalam dokumen RPJMD. Semua saran dan kritik yang tertuang dalam jawaban fraksi RPJMD telah menjadi bagian dari proses perbaikan dan penajaman strategi pembangunan daerah.
Raja Ariza juga menyampaikan bahwa Pemko Tanjungpinang berkomitmen menjaga sinergi dengan legislatif dalam memastikan RPJMD berjalan sesuai arah kebijakan yang telah disepakati. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal implementasi RPJMD dan berperan aktif dalam forum-forum pembangunan.
Baca juga : Raja Ariza Ajak Nelayan Olah Hasil Laut untuk Tambah Nilai
Lebih lanjut, Wawako menyebutkan bahwa jawaban fraksi RPJMD bukan sekadar formalitas dalam proses legislasi, tetapi bagian dari mekanisme demokrasi substansial yang memperkuat legitimasi kebijakan daerah.
Dengan selesainya penyampaian jawaban fraksi RPJMD, proses pembahasan akan dilanjutkan pada tahap penyusunan Panitia Khusus (Pansus) DPRD. Diharapkan, Perda RPJMD dapat segera disahkan agar implementasi program prioritas dapat dimulai awal tahun 2025.
