Oskar Sihombing
Tarif Parkir QRIS mulai disosialisasikan Pemkot Tanjungpinang jelang 2026. Pemkot menilai penyesuaian retribusi dibutuhkan agar layanan parkir tertib di lapangan dan pendapatan tercatat rapi. Warga diminta memahami perubahan tarif disertai pembenahan pengelolaan. Sosialisasi dilakukan lewat pertemuan dan kanal resmi pemkot hingga tingkat kelurahan dan komunitas warga.
Rencana itu menyasar tarif kendaraan roda dua dan roda empat. Motor diusulkan dari Rp1.000 menjadi Rp2.000, sementara mobil dari Rp2.000 menjadi Rp4.000, menyesuaikan kebutuhan pengawasan. Pemkot menyebut tarif baru berlaku setelah aturan teknis dan penataan titik parkir rampung. Pemkot juga menyiapkan pembayaran nontunai untuk mengurangi potensi kebocoran penerimaan harian.
Selain tarif, Pemkot menekankan karcis sebagai bukti sah transaksi, terutama saat pembayaran masih tunai. Sosialisasi menyasar juru parkir, pelaku usaha, dan masyarakat agar aturan seragam di seluruh titik parkir. Petugas diminta memberi karcis dan menagih sesuai ketentuan. Dalam skema ini, Tarif Parkir QRIS diposisikan sebagai reformasi layanan, bukan sekadar menaikkan angka.
QRIS Disiapkan Bertahap untuk Tekan Kebocoran Retribusi
Pemkot menyebut penerapan pembayaran digital akan memakai standar QRIS agar transaksi lebih mudah diawasi. Tahap awal direncanakan dimulai dari lingkungan ASN Pemkot Tanjungpinang untuk membangun kebiasaan pembayaran nontunai yang konsisten dan memastikan perangkat siap. Setelah itu, penerapan diperluas ke titik parkir yang ramai seperti pusat belanja, kawasan perkantoran, dan area wisata. Pemkot menilai Tarif Parkir QRIS akan membuat aliran setoran lebih transparan dari hari ke hari.
Langkah digitalisasi ini diharapkan menekan praktik setoran yang tidak tercatat dan memperkuat akuntabilitas retribusi. Pemkot mengingatkan warga untuk selalu meminta karcis, karena karcis menjadi alat kontrol paling sederhana saat terjadi selisih tarif atau pungutan liar. Dengan alur pembayaran yang jelas, Tarif Parkir QRIS juga dinilai memudahkan evaluasi kinerja juru parkir berbasis data di titik parkir ramai. Pemerintah menyiapkan materi edukasi agar warga paham cara memindai kode dan memastikan nominal sesuai.
Pemkot berencana memanggil seluruh petugas parkir untuk sosialisasi, termasuk penjelasan tarif baru, prosedur penagihan, serta cara menerima pembayaran QRIS. Pemerintah juga menyiapkan pendampingan agar petugas tidak kesulitan saat perangkat bermasalah atau jaringan terganggu. Penataan juga menyangkut pembagian wilayah kerja dan titik parkir prioritas secara bertahap per zona layanan agar pengawasan lebih efektif. Targetnya, perubahan tidak menambah gesekan, tetapi meningkatkan kepercayaan publik pada layanan parkir.
Pemkot memaparkan ada selisih antara potensi dan realisasi retribusi parkir, sehingga pembenahan sistem dianggap mendesak. Sejumlah kajian internal dari survei inspektorat dan rujukan BPS menyebut potensi penerimaan bisa mencapai miliaran rupiah per tahun, namun angka yang masuk dinilai belum mencerminkan kondisi lapangan. Penyesuaian tarif disertai penertiban diharapkan menutup celah kebocoran sekaligus memperbaiki pelayanan. Pemerintah kota juga ingin penerimaan parkir lebih mudah ditelusuri hingga tingkat lokasi.
Baca juga : Pencegahan Stunting Tanjungpinang Dibantu 768 Paket
Pelaku usaha dan warga diperkirakan akan menyoroti aspek kenyamanan, keamanan kendaraan, dan kepastian tarif di setiap lokasi di pusat kota dan kawasan wisata. Pemkot diminta memastikan rambu tarif terlihat, area parkir tertata, serta petugas memakai identitas yang jelas agar tidak memicu kebingungan. Pengawasan juga diperlukan agar kenaikan tarif tidak berubah menjadi pungutan di luar ketentuan. Pemerintah kota menyiapkan skema penanganan keluhan agar laporan warga cepat ditindak.
Menjelang 2026, pemerintah kota membuka ruang masukan agar aturan diterima luas dan implementasinya realistis sebelum tarif baru benar benar berlaku penuh. Evaluasi berkala akan menentukan apakah skema digital bisa diterapkan merata atau perlu bertahap sesuai kesiapan titik parkir. Jika berjalan sesuai rencana, Tarif Parkir QRIS diharapkan memperkuat PAD sekaligus memberi pengalaman parkir yang lebih rapi. Pemkot menegaskan pendapatan tambahan akan dikaitkan dengan perbaikan layanan publik yang bisa dirasakan warga.
