Oskar Sihombing
Kampung Nelayan Merah Putih diajukan Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan setelah audiensi di Jakarta. Program ini menarget integrasi perikanan tangkap, budidaya, pengolahan, dan wisata bahari agar nilai tambah menetap di pesisir kota. Pemerintah daerah menilai model klaster pesisir dapat memperluas lapangan kerja sekaligus menjaga keberlanjutan melalui konservasi, pengurangan sampah laut, dan pengawasan alat tangkap ramah lingkungan. Rencana ini juga menyasar peningkatan mutu, sertifikasi produk, serta promosi kuliner berbasis hasil tangkapan lokal.
Pemkot menyiapkan tujuh titik pesisir sebagai kandidat lokasi, disertai peta potensi, kebutuhan infrastruktur dasar, dan dukungan komunitas nelayan. Kampung Nelayan Merah Putih diproyeksikan menjadi simpul produksi, pengolahan, pemasaran, serta wisata edukatif yang terhubung dengan koperasi dan pelaku usaha. Koordinasi lintas perangkat daerah dan pendampingan KKP akan memastikan tata ruang, sanitasi, rantai dingin, serta akses layanan publik berjalan terpadu dan akuntabel. Tahapan verifikasi teknis akan dituangkan dalam jadwal dan indikator capaian yang transparan dan realistis.
Tujuh Lokasi dan Rencana Teknis
Usulan awal mencantumkan tujuh titik pesisir: Sei Nyirih, Kampung Madong, Tanjung Sebaok, Tanjung Unggat, Kampung Bugis, Sei Jang, dan Kampung Kelam Pagi. Kampung Nelayan Merah Putih di tiap lokasi akan memetakan komoditas unggulan, mulai dari perikanan tangkap, budidaya keramba, hingga olahan bernilai tambah seperti abon, kerupuk, dan frozen food. Pemerintah menekankan pola kemitraan dengan koperasi, UMKM, pelabuhan perikanan, dan sektor pariwisata untuk memastikan serapan pasar. Pendekatan ini diharapkan menjaga perputaran ekonomi lokal agar nilai tambah tinggal lebih lama di wilayah pesisir.
Penguatan hulu dilakukan lewat perbaikan dermaga, ketersediaan BBM nelayan, akses es dan cold storage, serta penataan tempat pendaratan ikan yang higienis. Pada sisi hilir, pemerintah menyiapkan pelatihan mutu, sertifikasi PIRT dan halal, desain kemasan, serta pendampingan pemasaran digital agar produk pesisir mudah diakses wisatawan dan ritel modern. Skema pembiayaan dirancang berlapis melalui APBD, dukungan program KKP, dan kemitraan BUMN maupun swasta dengan skema CSR dan penugasan berbagi risiko. Implementasi Kampung Nelayan Merah Putih akan dipantau melalui indikator terukur seperti produktivitas, kenaikan nilai jual, keterlibatan perempuan, serta serapan tenaga kerja lokal, yang dilaporkan berkala dan diaudit agar akuntabel. Layanan konsultasi bisnis dan inkubasi UMKM akan disediakan di kecamatan pesisir untuk membantu pembukuan, akses perbankan, dan perluasan jejaring pemasok serta logistik.
Pendekatan pembangunan akan mengikuti prinsip ekonomi biru dengan titik berat pada konservasi mangrove, pengurangan sampah laut, dan pengawasan alat tangkap ramah lingkungan. Kampung Nelayan Merah Putih juga disiapkan sebagai ruang edukasi publik, misalnya tur dermaga, kelas memilah sampah, dan festival kuliner berbasis tangkapan musiman. Pemerintah menekankan perlindungan sosial bagi keluarga nelayan, termasuk asuransi tenaga kerja, akses pendidikan anak, dan layanan kesehatan primer. Partisipasi komunitas akan dijaga melalui musyawarah rutin agar desain program selaras dengan kearifan lokal serta tidak mengganggu ruang tangkap tradisional.
Baca juga : Bom Mortir Tanjungpinang Ditemukan Nelayan, Kronologi
Untuk memastikan keberlanjutan pendanaan, pemerintah memetakan kombinasi belanja daerah, dukungan program pusat, dan kemitraan swasta yang fokus pada transfer teknologi. Mekanisme monitoring akan menggunakan dashboard terbuka berisi progres fisik, serapan anggaran, dan capaian indikator agar publik dapat ikut mengawasi. Selain itu, audit sarana seperti cold storage, pasar ikan higienis, dan alat keselamatan akan dilaksanakan berkala sehingga aset tetap berfungsi optimal.
Bila seluruh tahapan verifikasi rampung, penetapan lokasi ditargetkan bergulir bertahap, dimulai dari kawasan dengan kesiapan lahan, kelembagaan koperasi, dan rantai pasok yang telah terbentuk. Pemerintah kota juga menyiapkan pusat layanan terpadu di pesisir untuk konsultasi perizinan, pelatihan keselamatan berlayar, penggunaan aplikasi cuaca, serta pendampingan pembukuan digital agar pelaku usaha kecil mampu meningkatkan efisiensi dan memenuhi standar pasar modern.
