Oskar Sihombing
Publik menyoroti besarnya anggaran DPRD Tanjungpinang yang mencapai Rp5,331 miliar dari APBD 2025. Dana tersebut dialokasikan untuk kebutuhan makan-minum, pakaian dinas, hingga perjalanan dinas anggota dewan.
Di tengah kondisi APBD yang mengalami defisit, keputusan ini menimbulkan kritik keras. Anggaran perjalanan dinas menempati porsi terbesar dengan nilai Rp3,68 miliar. Selain itu, terdapat belanja makan-minum senilai Rp1,304 miliar serta pakaian dinas Rp347 juta.
Banyak pihak mempertanyakan mengapa di saat kebutuhan publik mendesak, pengeluaran dewan justru difokuskan pada pos yang dinilai tidak krusial. Isu ini semakin memicu perdebatan mengenai transparansi serta efektivitas penggunaan keuangan daerah.
Rincian Pengeluaran dan Kritik Publik
Rincian anggaran DPRD Tanjungpinang menunjukkan pola belanja yang dinilai tidak sejalan dengan kondisi keuangan kota. Dari total Rp5,331 miliar, perjalanan dinas menyerap lebih dari separuh dana, sementara alokasi lainnya digunakan untuk makan-minum dan pakaian dinas.
Ketua DPRD Agus Djurianto menjelaskan bahwa gaji anggota dewan justru mengalami penurunan, dari Rp14 juta menjadi Rp10 juta per bulan. Namun, pernyataan ini tidak sepenuhnya meredam kritik. Publik tetap menyoroti pos belanja yang dianggap berlebihan, terutama di tengah defisit anggaran.
Pakar kebijakan publik menilai langkah DPRD seharusnya difokuskan pada penghematan dan efisiensi. Dengan begitu, dana yang tersedia dapat digunakan untuk kebutuhan lebih mendesak seperti layanan kesehatan, pendidikan, atau infrastruktur. Transparansi menjadi hal penting agar masyarakat percaya bahwa setiap rupiah benar-benar digunakan untuk kepentingan bersama.
Pemerintah Kota melalui Sekretaris Daerah Zulhidayat menegaskan bahwa kebijakan efisiensi segera diterapkan. Anggaran perjalanan dinas untuk pejabat di Sekretariat DPRD akan dipangkas minimal 50 persen sebagai bagian dari upaya menekan defisit. Hal ini diharapkan mampu mengurangi beban anggaran DPRD Tanjungpinang yang dianggap terlalu besar.
Baca juga : Pemotongan Gaji DPRD Tanjungpinang untuk Ekonomi Daerah
Meski begitu, langkah efisiensi saja tidak cukup. Banyak kalangan menilai perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem penganggaran DPRD. Pemangkasan anggaran di sektor seremonial dan perjalanan dinas harus diimbangi dengan realokasi dana untuk program prioritas publik.
Ke depan, kebijakan yang lebih transparan, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat akan menjadi kunci untuk memperbaiki citra DPRD. Tanpa itu, sorotan publik terhadap anggaran DPRD Tanjungpinang akan terus berlanjut, sekaligus menimbulkan krisis kepercayaan terhadap lembaga legislatif daerah.
