Oskar Sihombing
Sinkronisasi program Tanjungpinang menjadi fokus utama saat Sekda Zulhidayat menghadiri Rakor Forkopimda dan Rakor Pemda se-Provinsi Kepri di Aula Wan Seri Beni. Pertemuan ini menegaskan penyelarasan kebijakan kota dengan arah provinsi dan pusat, mulai dari pengendalian inflasi, pertumbuhan ekonomi, hingga percepatan layanan publik. Di forum yang sama, dilakukan penandatanganan kerja sama bantuan biaya pendidikan dokter spesialis dan subspesialis untuk memperkuat layanan kesehatan daerah.
Pemko melaporkan capaian awal berupa pembentukan Koperasi Merah Putih di 18 kelurahan serta percepatan pendirian Pos Bantuan Hukum di empat kelurahan. Agenda ini disebut sebagai pijakan awal sinkronisasi program Tanjungpinang agar manfaat kebijakan lebih cepat dirasakan warga. Pemerintah menegaskan komitmen transparansi, pengawasan bersama DPRD, dan komunikasi publik yang rutin agar setiap langkah terukur, akuntabel, dan berdampak.
Agenda Rakor dan Arah Kebijakan
Rapat menyoroti beberapa prioritas: pengendalian harga, program tiga juta rumah, desa dan kelurahan sadar hukum, pengembangan Koperasi Merah Putih, dan Program Makan Bergizi Gratis. Setiap perangkat daerah diminta menyiapkan rencana kerja yang menyatu dengan target provinsi serta indikator kinerja yang bisa diaudit. Untuk kesehatan, PKS pendidikan dokter diharapkan menutup kekurangan tenaga spesialis di RS daerah sebagai bagian dari sinkronisasi program Tanjungpinang.
Di layanan hukum, Posbankum diperluas bertahap agar akses bantuan hukum makin dekat ke masyarakat. Untuk ekonomi rakyat, koperasi difokuskan pada pembiayaan mikro dan hilirisasi usaha lokal. Pemerintah juga menyiapkan mekanisme monitoring melalui dashboard kinerja. Dengan pendekatan ini, sinkronisasi program Tanjungpinang diharapkan memotong waktu layanan, menjaga daya beli, dan membuka peluang usaha baru, terutama bagi UMKM yang terdampak biaya logistik.
Baca juga : Identifikasi PSU Tanjungpinang: Dorong UMKM
Tahap berikutnya adalah penyusunan petunjuk teknis, SOP, serta pelatihan aparatur agar eksekusi berjalan seragam di kelurahan. Pemerintah menargetkan uji coba awal pada program pangan terjangkau dan layanan kesehatan, dilanjut penguatan data penerima manfaat. DPRD meminta laporan berkala agar hambatan cepat diatasi, termasuk integrasi aplikasi dan literasi regulasi. Kerja sama dengan kampus dan komunitas akan digunakan untuk evaluasi independen atas sinkronisasi program Tanjungpinang.
Bagi warga, dampak yang ditunggu mencakup layanan lebih cepat, informasi mudah diakses, dan kanal aduan responsif. Pelaku usaha berharap kepastian perizinan dan biaya yang transparan. Pemerintah menegaskan komitmen membuka ruang partisipasi publik, termasuk konsultasi reguler di tingkat RW dan forum UMKM. Jika disiplin eksekusi terjaga, sinkronisasi program Tanjungpinang diyakini memperkuat kepercayaan warga, menarik investasi, dan menghadirkan perbaikan nyata di pendidikan, kesehatan, serta ekonomi keluarga. Dengan ritme kerja terukur, sinkronisasi program Tanjungpinang menjadi fondasi pembangunan kota yang inklusif dan berkelanjutan.
