Masterlima
Sinergi penanganan banjir menjadi fokus rapat koordinasi yang dipimpin Wali Kota Lis Darmansyah bersama jajaran perangkat daerah. Pemko memetakan 48 titik genangan pada 22 kawasan seluas sekitar 263,59 hektare dan menegaskan percepatan kerja lintas-OPD agar layanan warga tidak terhenti saat hujan lebat. Agenda awal menata posko, jalur evakuasi, hingga pelaporan daring supaya informasi lapangan terkonsolidasi setiap hari dan keputusan bisa diambil cepat.
Pemerintah menugaskan Bappeda menyatukan perencanaan tata ruang dan mitigasi, PUPR memimpin pekerjaan teknis, sementara BPBD menyiagakan TRC 24 jam lengkap dengan perahu karet, tenda, dan logistik darurat. Camat dan lurah diminta mengaktifkan patroli drainase serta pengumpulan data rumah terdampak. Dengan pola ini, sinergi penanganan banjir diharapkan menurunkan durasi genangan, menjaga akses ekonomi, dan memulihkan aktivitas warga lebih cepat setelah hujan berhenti.
Langkah Cepat dan Koordinasi Teknis
Tahap cepat meliputi normalisasi sungai sepanjang kurang lebih 7,7 kilometer, pengerukan sedimen, dan pembersihan sampah di saluran lingkungan. Operasi gabungan digelar pada titik rawan lewat pembagian wilayah kerja agar alat berat tidak menumpuk di satu lokasi. Pemko juga menyiapkan pengaturan lalu lintas sementara serta jalur prioritas ambulans ketika debit air naik. Di pasar dan sekolah, petugas memeriksa pompa cadangan, panel listrik, serta jalur evakuasi. Skema ini memperkuat sinergi penanganan banjir sekaligus menjaga keselamatan publik.
Pada level koordinasi, data harga bahan penting dipantau agar warga tetap memperoleh kebutuhan pokok saat akses terganggu. Dialog dengan perumahan dan pengembang ditekankan, termasuk kewajiban sumur resapan dan saluran internal. Pemkot menjadwalkan inspeksi berkala di area langganan genangan, memperbarui peta risiko, dan menyiapkan kanal pengaduan terpadu. Dengan laporan harian dan tindak lanjut terukur, sinergi penanganan banjir di tahap darurat dapat berfungsi konsisten sepanjang musim hujan.
Baca juga : TPID Tanjungpinang Agustus Fokus Kendali Harga
Untuk jangka menengah–panjang, pemerintah menyiapkan paket infrastruktur pengendali banjir: Polder Puspandari sekitar 6,75 hektare, Polder Srikaton Tahap II 2,87 hektare, Polder Kampung Kolam 2,6 hektare, serta Bendungan Dompak berkisar 70 hektare. Skema pembebasan lahan di koridor prioritas dipetakan dengan rentang kebutuhan belanja puluhan miliar rupiah mengikuti NJOP. Proyek dirancang terintegrasi dari hulu ke hilir agar kapasitas tampung air bertambah dan kecepatan alir menurun pada puncak hujan.
Pemko mengintensifkan koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai serta membuka peluang kemitraan pembiayaan untuk mempercepat konstruksi. Sosialisasi ke warga mencakup manfaat, rute kerja alat berat, dan pengendalian dampak lingkungan. Evaluasi triwulanan memeriksa progres pembebasan lahan, paket konstruksi, dan efektivitas pengurangan genangan di lapangan. Dengan kombinasi perbaikan cepat dan investasi strategis, sinergi penanganan banjir ditargetkan memberi hasil nyata: genangan berkurang, layanan publik pulih lebih cepat, dan kota lebih tahan terhadap cuaca ekstrem.
