Oskar Sihombing
Rembuk Pancasila Kepri di Tanjungpinang mempertemukan Bakesbangpol Kepri, ormas, dan akademisi untuk menyepakati arah kolaborasi pembangunan. Forum ini menegaskan pentingnya partisipasi warga sipil dalam menjaga kerukunan sosial, transparansi, dan akuntabilitas program daerah. Dalam suasana dialog terbuka, para peserta menautkan nilai Pancasila dengan kebutuhan konkrit di lapangan, mulai dari penguatan literasi publik hingga tata kelola data.
Kehadiran Asisten III Setda Kepri Misni, Kaban Kesbangpol Kepri Drs Muhamad Iksan, serta Dr Bismar Arianto sebagai narasumber memberi landasan kebijakan yang jelas. Mereka menekankan pentingnya kanal komunikasi dua arah, sehingga usul ormas dapat diterjemahkan menjadi program lintas OPD. Lokasi pertemuan di Kedai Kopi Batu Sepuluh dipilih agar diskusi akrab, inklusif, dan dekat dengan warga, sejalan dengan semangat kolaborasi Tanjungpinang.
Agenda, Narasumber, dan Keluaran Forum
Sesi pembuka merangkum capaian koordinasi ormas–pemerintah, lalu berlanjut pada pemetaan isu prioritas: data kemiskinan mikro, penguatan moderasi beragama, manajemen risiko bencana, dan peningkatan partisipasi pemuda. Di bagian ini, Rembuk Pancasila Kepri menjadi wahana sinkronisasi rencana kerja, dengan Misni memaparkan arah kebijakan pelayanan publik serta indikator kinerja yang bisa diawasi bersama. Paparan dilanjutkan Drs Muhamad Iksan tentang peran Kesbangpol sebagai simpul koordinasi dan penguatan etika bermasyarakat.
Diskusi panel menekankan kebutuhan standar pelaporan kegiatan ormas, pendampingan legalitas, serta diseminasi hasil program melalui kanal resmi. Rembuk Pancasila Kepri menyepakati daftar tindak lanjut: lokakarya tata kelola, jadwal konsultasi reguler, dan pelibatan kampus untuk riset kebijakan. Dr Bismar Arianto menawarkan kerangka monitoring partisipatif agar rekomendasi forum tidak berhenti sebagai dokumen, melainkan berubah menjadi aksi terukur yang dirasakan warga Tanjungpinang.
Baca juga : Dekatkan Layanan Publik Tanjungpinang Gelar Aksi
Bagi ormas, forum ini membuka akses pendampingan administrasi, pelatihan komunikasi publik, serta jejaring pendanaan yang akuntabel. Rembuk Pancasila Kepri menyiapkan mekanisme penjurusan isu—seperti sosial-budaya, lingkungan, dan ekonomi—agar program tepat sasaran. Bakesbangpol Kepri memfasilitasi temu rutin, memetakan potensi mitra, dan menautkan usulan dengan prioritas daerah, sehingga kolaborasi tidak saling tumpang tindih.
Dari sisi pemerintah daerah, hasil forum membantu menyelaraskan perencanaan lintas OPD dengan kebutuhan lapangan. Rembuk Pancasila Kepri menegaskan pentingnya rilis data terbuka, dashboard capaian, dan kanal aduan yang responsif. Dengan dukungan ormas, edukasi kebangsaan dapat menjangkau sekolah, komunitas, dan ruang digital. Tanjungpinang menargetkan model kemitraan ini menjadi praktik baik yang replikatif di kabupaten/kota lain, memperkuat harmoni sosial serta efektivitas layanan publik.
