Oskar Sihombing
Reformasi Fiskal Tanjungpinang perlu ditempatkan sebagai agenda prioritas untuk memulihkan kepercayaan warga Kota Tanjungpinang. Setelah bertahun mengandalkan transfer, kota ini menghadapi ruang fiskal sempit yang terasa pada kualitas layanan publik dan kemampuan membiayai program strategis. Tantangan utamanya adalah basis penerimaan yang sempit, kepatuhan pajak rendah, serta kebocoran pengawasan yang menggerus potensi PAD.
Untuk perbaikan, pemerintah daerah menertibkan data objek pajak, menguatkan penagihan, dan menerapkan sistem digital menutup celah kebocoran. Kota Tanjungpinang perlu menata ulang belanja pada infrastruktur dasar, air bersih, kesehatan, serta ekonomi lokal. Transparansi laporan dan partisipasi publik dijaga, sementara Reformasi Fiskal Tanjungpinang menyinergikan langkah lintas OPD. Fokus waktu singkat dan target terukur dipublikasikan setiap triwulan kepada masyarakat.
Dengan target perbaikan bertahap hingga 2026, pemetaan risiko dan kinerja harus dibuat jelas, terukur, dan mudah diaudit. Pendekatan ini menjaga kesinambungan program, memberi ruang adaptasi kebijakan, serta memastikan manfaat fiskal benar-benar dirasakan keluarga berpendapatan rendah. Kemauan politik menjadi kuncinya yang nyata.
Penerimaan Daerah dan Kebocoran PAD
Basis penerimaan Kota Tanjungpinang masih bertumpu pada pos tradisional seperti PBB, reklame, parkir, restoran, dan hotel, namun realisasi kerap di bawah potensi. Data objek tidak mutakhir, penagihan manual rawan kesalahan, serta lemahnya sanksi membuat kebocoran berlangsung lama. Reformasi Fiskal Tanjungpinang menuntut pembaruan data berbasis blok dan titik usaha, pemetaan wajib pajak prioritas, serta integrasi kanal pembayaran agar setoran tercatat otomatis. Insentif kepatuhan diberikan bagi pelaku usaha yang melaporkan omzet tepat waktu, sementara denda progresif menutup ruang spekulasi. Dengan tata kelola yang jelas, proyeksi PAD lebih kredibel sehingga perencanaaan tahunan tidak sekadar mengandalkan kenaikan asumsi yang sulit dibuktikan.
Di lapangan, pengawasan terpadu penting dilakukan pada area rawan seperti pusat kuliner, koridor perdagangan, dan parkir kawasan wisata. Tim gabungan memanfaatkan dashboard transaksi untuk menandai anomali, kemudian melakukan audit cepat. Kota Tanjungpinang dapat menggandeng perbankan dan fintech untuk rekonsiliasi harian, mencegah setoran tertunda. Melalui Reformasi Fiskal Tanjungpinang, pemerintah daerah membangun kultur data yang menempatkan transparansi sebagai norma, dari meja loket hingga unit teknis. Publik memperoleh akses laporan ringkas sehingga kontrol sosial hadir tanpa membebani layanan, dan pelaku usaha mendapatkan kepastian aturan yang adil.
Langkah ini menekan kebocoran, memperluas basis pajak, dan menjaga iklim usaha yang sehat di Kota Tanjungpinang secara bertahap namun konsisten.
Belanja pemerintah harus kembali ke fungsi dasar: memperkuat layanan kesehatan primer, air bersih, pengelolaan sampah, ketahanan pangan, dan pemeliharaan jalan lingkungan. Kota Tanjungpinang perlu menerapkan penapisan program sehingga proyek seremonial dan non-prioritas tidak mengganggu kebutuhan dasar warga. Dalam kerangka Reformasi Fiskal Tanjungpinang, setiap rupiah diukur melalui indikator keluaran dan hasil, dengan kontrak berbasis kinerja agar manfaat dirasakan cepat.
Baca juga : HIMPAUDI Terus Kreatif Inovatif di HUT ke-20 Tanjungpinang
Efisiensi juga dicapai lewat konsolidasi pengadaan, penggunaan aplikasi e-catalog yang disiplin, serta pengurangan biaya rutin yang tidak produktif. Kota Tanjungpinang dapat menyiapkan daftar proyek multiyears dengan target jelas hingga 2026, disertai rencana pemeliharaan agar aset tidak cepat rusak. Reformasi Fiskal Tanjungpinang mendorong publikasi berkala progres belanja dan capaian layanan, membuka ruang umpan balik warga, serta memberikan kepastian bagi mitra swasta.
Transparansi kinerja diperkuat melalui dashboard layanan yang menampilkan antrean puskesmas, ketersediaan air bersih per kelurahan, waktu respons aduan jalan rusak, dan progres kebersihan kota. Informasi sederhana memudahkan warga memantau janji kerja, sekaligus membantu OPD mengatur sumber daya. Musrenbang dan forum konsultasi publik diarahkan menghasilkan keputusan berbasis data, bukan sekadar daftar panjang keinginan. Dengan fokus ini, kualitas hidup meningkat, investasi lebih percaya, dan fiskal daerah menjadi lebih tahan banting. Semua langkah dievaluasi triwulan agar koreksi cepat dilakukan bila target meleset dan dibuka publik.
