Oskar Sihombing
Realisasi Belanja Tanjung Pinang APBD 2025 tercatat 69,5% hingga akhir tahun dari total anggaran belanja daerah Rp1.036,06 miliar. Dari pagu tersebut, belanja yang terealisasi mencapai Rp720,11 miliar dan menyisakan sekitar Rp315,95 miliar yang belum terserap. Capaian ini menjadi perhatian karena menggambarkan ritme pelaksanaan program pemerintah kota selama satu tahun anggaran.
Komposisi belanja menunjukkan porsi terbesar masih berada pada belanja pegawai, diikuti belanja barang dan jasa. Sementara itu, belanja modal tercatat lebih kecil sehingga ruang pembangunan fisik dan pengadaan aset jangka panjang kembali dipantau. Pemerintah daerah biasanya menilai serapan tidak semata mengejar angka, tetapi juga memastikan kegiatan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan tepat waktu.
Data belanja ini juga menjadi dasar evaluasi untuk perencanaan tahun berikutnya. Perangkat daerah didorong memperkuat perencanaan teknis dan jadwal pengadaan agar realisasi lebih merata sepanjang tahun. Realisasi Belanja Tanjung Pinang 2025 dinilai penting untuk mengukur efisiensi, ketepatan prioritas, dan kesiapan birokrasi dalam menjalankan program layanan publik.
Belanja Pegawai Dominan, Modal Masih Terbatas
Rincian realisasi menunjukkan belanja pegawai mencapai Rp429,80 miliar dan menjadi porsi terbesar dari total Rp720,11 miliar yang terserap pada 2025. Pos ini berkaitan dengan gaji, tunjangan, serta kebutuhan operasional sumber daya manusia yang menjalankan layanan harian, dari administrasi kependudukan hingga pelayanan kebersihan dan pengawasan lapangan. Belanja barang dan jasa berada di angka Rp211,85 miliar untuk mendukung pelaksanaan program, pemeliharaan rutin, serta jasa pihak ketiga, termasuk dukungan kegiatan lintas OPD.
Belanja modal hanya Rp65,89 miliar, sedangkan belanja lainnya Rp12,58 miliar, sehingga porsi belanja modal berada pada kisaran satu digit dari total realisasi. Pos modal biasanya berkaitan dengan pembangunan atau perbaikan infrastruktur skala kota, pengadaan peralatan, serta peningkatan aset yang berdampak jangka panjang. Namun proyek fisik cenderung bergantung pada kesiapan dokumen, lelang, serta kondisi cuaca, sehingga pekerjaan sering bergeser jika perencanaan teknis belum matang. Dalam konteks Realisasi Belanja Tanjung Pinang 2025, porsi modal yang rendah menimbulkan diskusi soal keseimbangan antara belanja rutin dan investasi publik.
Pengamat anggaran menilai penguatan belanja modal perlu disertai kontrol kualitas agar hasilnya tidak cepat rusak dan benar-benar menjawab kebutuhan. Di sisi lain, belanja pegawai juga harus dibarengi peningkatan kinerja layanan, sehingga masyarakat merasakan dampak dari biaya rutin yang besar. Realisasi Belanja Tanjung Pinang 2025 menjadi catatan penting untuk menata ulang prioritas, terutama pada program yang berdampak langsung ke warga.
Sisa anggaran sekitar Rp315,95 miliar menunjukkan masih ada ruang belanja yang tidak terpakai hingga akhir 2025. Penyebabnya bisa beragam, mulai dari kegiatan yang ditunda, paket pengadaan yang gagal, perubahan rencana, hingga penyesuaian harga dan spesifikasi. Selain itu, anggaran belanja 2025 disebut turun sekitar 5,04% dibanding tahun sebelumnya, sehingga ruang fiskal juga lebih ketat dan seleksi prioritas makin penting.
Baca juga : Realisasi Belanja Tanjungpinang Capai 69,5% Di 2025
Dengan Realisasi Belanja Tanjung Pinang 2025 sebesar 69,5%, perangkat daerah didorong memperkuat disiplin pengadaan dan memastikan kegiatan dimulai lebih awal. Penguncian perencanaan teknis, penyusunan jadwal lelang, dan penyiapan dokumen kontrak sejak awal tahun dinilai bisa mencegah penumpukan pekerjaan di kuartal terakhir. Evaluasi bulanan dan rapat kendali serapan juga dapat membantu mendeteksi hambatan lebih cepat, termasuk kendala lapangan dan administrasi pembayaran.
Pemkot dapat memperkuat transparansi ringkasan serapan agar masyarakat memahami capaian program dibanding anggaran yang digunakan. Di sisi pembangunan, percepatan belanja modal tetap harus dibarengi pengawasan mutu agar proyek tidak sekadar mengejar penyerapan. Dengan perbaikan manajemen program, Realisasi Belanja Tanjung Pinang 2025 menjadi pijakan untuk meningkatkan ketepatan prioritas dan meratakan serapan pada 2026, sehingga manfaat belanja publik lebih cepat dirasakan warga.
