Oskar Sihombing
Rakor OPD Tanjungpinang digelar Pemerintah Kota Tanjungpinang pada Rabu, 14 Januari 2026, sebagai rapat koordinasi perdana perangkat daerah Tahun Anggaran 2026. Dipimpin Wali Kota Lis Darmansyah, forum ini menekankan sinergi lintas OPD untuk menjaga stabilitas kota dan layanan publik menjelang Ramadan 1447 H. Agenda prioritas dibahas sejak awal, mulai dari pengendalian harga hingga penataan ruang publik.
Lis meminta tiap perangkat daerah membawa rencana aksi yang bisa dijalankan cepat, lengkap dengan penanggung jawab dan target waktu. Ia menyoroti kebutuhan respons terpadu saat muncul keluhan warga, terutama soal bahan pokok, ketertiban kawasan ramai, dan kebersihan. Koordinasi harian dipersiapkan agar keputusan rapat tidak berhenti di meja rapat, dan Rakor OPD Tanjungpinang segera ditindaklanjuti di lapangan.
Pemko menilai rapat rutin penting untuk mencegah tumpang tindih tugas dan mempercepat layanan lintas sektor. OPD diminta memperkuat komunikasi dengan kecamatan dan kelurahan supaya laporan lapangan lebih cepat masuk. Hasil rakor akan dievaluasi berkala untuk memastikan dampaknya terasa.
Strategi Stabilitas Harga Dan Ketersediaan Pangan
Rakor perangkat daerah menaruh perhatian besar pada stabilitas harga, mengingat permintaan kebutuhan pokok cenderung meningkat saat Ramadan. Disdagperin memetakan komoditas yang rawan bergejolak, mengaktifkan pemantauan harian bersama tim pengendalian inflasi daerah, dan menyiapkan opsi operasi pasar bila diperlukan. Langkah ini dibarengi koordinasi dengan pelaku distribusi, Satgas Pangan, dan pengelola pasar, termasuk jadwal inspeksi mendadak agar pasokan tidak tersendat.
Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan menegaskan fokus pada ketersediaan pangan, termasuk memastikan suplai harian tetap aman dan harga terjangkau di tingkat konsumen. Pemerintah kota menyiapkan antisipasi melalui pembaruan data stok, pemantauan rantai pasok, fasilitasi pasar murah di lokasi strategis, serta penguatan jalur distribusi komoditas segar dari pemasok utama di setiap kecamatan. Pada bagian ini, Rakor OPD Tanjungpinang menggarisbawahi pentingnya informasi resmi yang cepat, mudah diakses, dan terverifikasi agar warga tidak terpengaruh isu serta bisa berbelanja dengan tenang.
Dari sisi ketertiban, Satpol PP menyatakan kesiapan menjaga ketenteraman masyarakat selama Ramadan, terutama di titik keramaian, pusat kuliner, dan jam-jam rawan. Pengawasan dipadukan dengan pendekatan persuasif, namun tetap tegas terhadap pelanggaran yang mengganggu kenyamanan publik, termasuk penataan pedagang musiman dan penggunaan ruang jalan. Pola kerja terpadu diharapkan membuat penanganan aduan lebih cepat, sekaligus menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan tertib.
Percepatan layanan menjadi sorotan, terutama agar warga dan pelaku usaha tidak terhambat urusan administrasi pada awal tahun. DPMPTSP menargetkan kemudahan perizinan lewat penyederhanaan alur, pemangkasan waktu proses, integrasi layanan daring, dan pendampingan yang lebih jelas bagi pemohon, termasuk pelaku UMKM. Pemerintah kota meminta standar waktu layanan dipublikasikan agar transparan, sekaligus memudahkan evaluasi ketika terjadi keterlambatan.
Baca juga : Perombakan OPD Tanjungpinang Mengarah Rotasi Besar Pemkot
Dishub menyiapkan pengaturan pemakaian jalan dan parkir, terutama di pusat bazar Ramadan serta kawasan yang padat aktivitas. Pengaturan arus lalu lintas, penertiban parkir, penindakan parkir liar, penempatan rambu sementara, dan koordinasi petugas lapangan diarahkan untuk mengurangi kemacetan serta menjaga keselamatan pejalan kaki. Rakor OPD Tanjungpinang menekankan perlunya sosialisasi rute dan titik parkir, termasuk penyediaan kantong parkir alternatif saat jam puncak.
Pada aspek kebersihan dan infrastruktur, DLH menjalankan program Ramadan Bersih di pasar, pusat kuliner, dan fasilitas umum, dengan penambahan petugas, jadwal angkut sampah yang lebih rapat, serta pengawasan titik penumpukan. PUPR memfokuskan pemeliharaan jalan protokol, perbaikan ringan, dan pembersihan drainase untuk meminimalkan genangan di musim hujan. Melalui Rakor OPD Tanjungpinang, Pemko menutup rapat dengan arahan evaluasi rutin berbasis data lapangan, serta pengawasan bersama di titik prioritas sehingga perbaikan dapat diukur dan dirasakan warga.
