Oskar Sihombing
Pinjaman Daerah Tanjungpinang mulai dibahas Pemko sebagai langkah menjaga arus kas pada 2026. Wali Kota Lis Darmansyah menyebut opsi pinjaman masih dihitung dan belum diputuskan. Besaran yang mengemuka berada di kisaran Rp130 hingga Rp150 miliar, jauh di bawah batas maksimal yang disebut Rp250 miliar. Pemko menilai tekanan fiskal meningkat setelah adanya pemotongan dana transfer dari pusat.
Selain menutup celah kas, rencana ini diarahkan untuk mempercepat proyek infrastruktur dan sarana pemerintahan yang tertahan. Belanja pegawai, termasuk gaji dan tunjangan ASN, disebut menyerap porsi besar anggaran sehingga ruang belanja lain menyempit. Pemko juga mempertimbangkan jalur pembiayaan, apakah kembali ke BRK atau menggandeng Bank BJB dengan skema yang paling efisien. Pemerintah daerah menegaskan prinsip kehati-hatian tetap diutamakan agar cicilan tidak membebani tahun-tahun berikutnya.
Pinjaman Daerah Tanjungpinang juga disebut untuk menjaga ritme pembangunan tanpa mengganggu layanan publik. DPRD dan publik diperkirakan akan menyoroti transparansi peruntukan dana. Skema pembayaran akan disiapkan dalam perencanaan anggaran tahunan.
Alasan Pengajuan dan Rencana Penggunaan Dana
Kondisi kas disebut menipis karena pendapatan dan transfer tidak setinggi kebutuhan belanja rutin pada awal tahun. Pinjaman Daerah Tanjungpinang dipandang sebagai alat manajemen kas agar pembayaran layanan dasar tidak tersendat, terutama untuk operasional harian. Pemerintah mengakui belanja pegawai menyerap porsi besar, sehingga ruang untuk program lain menjadi terbatas di APBD. Pada situasi seperti ini, proyek fisik yang membutuhkan dana besar kerap tertunda meski sudah masuk rencana kerja.
Wali kota menyatakan plafon pinjaman akan disesuaikan dengan kemampuan bayar melalui kajian perbankan dan persetujuan DPRD, bukan sekadar mengejar batas yang diizinkan. Angka yang beredar berada pada rentang Rp130–150 miliar, dengan perencanaan cicilan yang dibagi beberapa tahun anggaran secara bertahap. Pemko menilai pinjaman hanya dipakai untuk kebutuhan produktif, terutama infrastruktur, bukan untuk belanja konsumtif jangka pendek. Karena itu, daftar proyek dan jadwal kerja akan disusun lebih rinci agar manfaatnya dapat diukur dan diawasi bersama.
Salah satu fokus yang disebut ialah penanganan banjir di kawasan permukiman, termasuk kebutuhan pembebasan lahan yang selama ini menjadi hambatan. Pinjaman Daerah Tanjungpinang juga dikaitkan dengan penyediaan sarana-prasarana pemerintahan yang mendukung pelayanan publik langsung. Pemerintah menyiapkan skema pelaporan agar penggunaan dana bisa dipantau lintas perangkat daerah. Jika studi kelayakan menunjukkan risiko tinggi, opsi penyesuaian nilai atau penundaan akan dibuka.
Pembahasan pinjaman akan berjalan seiring penyusunan prioritas belanja pada semester awal, karena kemampuan bayar menjadi kunci. Pemko menimbang kerja sama dengan Bank BJB sebagai opsi baru, sekaligus membuka kemungkinan kembali ke BRK bila skemanya lebih ringan. Pemerintah akan menghitung bunga, tenor, dan biaya administrasi agar tidak menggerus ruang belanja pelayanan di pos kas. Dalam fase ini, konsultasi dengan DPRD dan auditor internal dinilai penting untuk menjaga akuntabilitas.
Baca juga : Waspada Kebakaran Tanjungpinang Saat Lis Larang Bakar Lahan
Sejumlah pengamat daerah mengingatkan agar pinjaman tidak dipakai menutup defisit struktural yang berulang setiap tahun, melainkan untuk proyek yang memberi manfaat nyata. Pinjaman Daerah Tanjungpinang, bila disetujui, perlu disertai daftar keluaran, indikator waktu, dan kontrak kerja yang jelas bagi publik. Penguatan sistem pengadaan dan pengawasan lapangan juga diperlukan agar biaya tidak membengkak dalam pelaksanaan. Warga berharap setiap rupiah diprioritaskan pada kebutuhan mendesak seperti pengendalian banjir dan perbaikan akses lingkungan permukiman padat.
Pemerintah kota menyatakan akan membuka ruang komunikasi publik, termasuk menjelaskan alasan, peruntukan, serta risiko pembayaran cicilan. Jika kondisi kas membaik atau transfer meningkat, opsi penyesuaian nilai pinjaman dapat dipertimbangkan agar beban bunga lebih kecil. Bila kemarau atau bencana memicu kebutuhan darurat, pengelolaan kas harus tetap responsif tanpa mengorbankan program sosial. Keputusan akhir diharapkan diambil dengan data lebih lengkap dan pertimbangan jangka panjang.
