Oskar Sihombing
Piagam Nasional Bukit Cermin mengiringi Kelurahan Bukit Cermin, Tanjungpinang Barat, saat mewakili Kepulauan Riau di Loka Karya Desa dan Kelurahan Berprestasi Nasional di Boyolali, Jawa Tengah. Agenda Hari Desa Nasional 2026 itu mempertemukan perwakilan daerah untuk berbagi tata kelola dan layanan publik. Bukit Cermin menegaskan inovasi dapat diukur dan diakui secara nasional.
Piagam penghargaan diterima Lurah Ima Rosida bersama perangkat kelurahan setelah Bukit Cermin meraih predikat utusan terbaik pada seleksi tingkat provinsi. Predikat Juara I tingkat Kepulauan Riau menjadi dasar pengiriman ke ajang nasional sekaligus membuka ruang belajar dari daerah lain. Pihak kelurahan menyebut capaian ini lahir dari kerja bersama aparatur dan partisipasi warga.
Usai kegiatan, kelurahan menyiapkan tindak lanjut berupa pembenahan alur layanan, pemutakhiran data, serta penguatan kanal pengaduan agar lebih cepat ditangani. Langkah tersebut diarahkan untuk menjaga standar layanan administrasi, komunikasi publik, dan pendampingan program masyarakat. Piagam Nasional Bukit Cermin diposisikan sebagai pemacu peningkatan kualitas layanan yang konsisten.
Mewakili Kepri di Boyolali Jawa Tengah
Rangkaian loka karya di Boyolali tidak hanya berisi seremoni, melainkan pembekalan mengenai indikator desa dan kelurahan berprestasi yang dinilai secara objektif dari pelayanan, tata kelola, dan keterlibatan warga. Peserta mengikuti sesi pemaparan praktik baik, diskusi kelompok, serta simulasi penyusunan rencana perbaikan layanan yang realistis dan mudah diterapkan di lapangan. Materi menyorot pengelolaan administrasi, kecepatan respons, transparansi informasi, hingga tata arsip dan data kependudukan yang rapi.
Pada sejumlah sesi, perwakilan daerah diminta memaparkan inovasi yang telah berjalan, termasuk penggunaan kanal digital untuk informasi layanan, pengaduan, dan penjadwalan agar antrean lebih tertib. Kelurahan Bukit Cermin menyampaikan pengalaman membangun pola kerja yang lebih terukur, mulai dari standar layanan, pembagian tugas petugas, sampai evaluasi rutin setiap hari bersama warga melalui forum kelurahan. Dalam konteks itu, Piagam Nasional Bukit Cermin ditampilkan sebagai hasil proses bertahap yang menuntut disiplin pelaksanaan.
Forum juga membuka ruang jejaring antardaerah untuk saling bertukar solusi atas tantangan lapangan, seperti keterbatasan sumber daya, pembaruan data, dan kebutuhan literasi layanan. Fasilitator mendorong peserta menyusun target yang jelas, lalu menilai kemajuan berdasarkan data, laporan harian, dan umpan balik warga, bukan sekadar kesan. Bagi Bukit Cermin, catatan dari kegiatan ini akan dibawa pulang sebagai bahan penyempurnaan pelayanan dan rencana inovasi berikutnya di Tanjungpinang secara berkelanjutan.
Penghargaan yang dibawa pulang Bukit Cermin diproyeksikan berdampak pada kualitas layanan harian, terutama administrasi kependudukan, surat-menyurat, dan respons pengaduan warga di lingkungan permukiman. Pemerintah kelurahan menata ulang alur layanan, menegaskan standar operasional, memperjelas informasi persyaratan, serta memperkuat budaya antre yang tertib di meja pelayanan. Dengan begitu, warga mendapatkan kepastian waktu, jalur konsultasi, dan prosedur yang lebih sederhana saat mengurus kebutuhan administrasi secara langsung.
Baca juga : Bukit Cermin Wakili Kepri di Lomba Kelurahan Regional 2025
Langkah perbaikan itu juga mencakup pelatihan petugas front office, pemutakhiran data, penertiban arsip, dan evaluasi berkala atas keluhan yang masuk melalui berbagai kanal. Pihak kelurahan menegaskan Piagam Nasional Bukit Cermin bukan tujuan akhir, melainkan pemicu untuk menjaga konsistensi layanan yang ramah, cepat, dan akuntabel dengan target penyelesaian yang jelas. Upaya tersebut diarahkan agar inovasi tidak berhenti pada program, tetapi menjadi kebiasaan kerja yang bisa diukur dari kepuasan warga dan capaian layanan.
Selain perbaikan internal, Bukit Cermin membuka ruang berbagi praktik baik dengan kelurahan lain melalui sosialisasi, pendampingan, dan pertemuan koordinasi bersama kecamatan serta unsur kewilayahan. Piagam Nasional Bukit Cermin diharapkan menjadi pijakan untuk memperkuat gotong royong, memperluas partisipasi, dan menjaga kepercayaan publik, termasuk dalam kegiatan pemberdayaan dan penataan lingkungan. Ima Rosida menyampaikan bahwa tantangan berikutnya adalah mempertahankan mutu layanan sambil menyesuaikan kebutuhan warga yang terus berubah.
