Oskar Sihombing
Perombakan OPD Tanjungpinang menguat setelah Wali Kota Lis Darmansyah menegaskan evaluasi kinerja akan berujung pada rotasi jajaran kepala perangkat daerah. Pemerintah kota menilai penyegaran birokrasi diperlukan agar program prioritas bergerak lebih cepat dan tepat sasaran. Sejumlah kepala dinas menyiapkan laporan capaian serta peta masalah layanan publik di bidang masing-masing secara berkala.
Di lingkungan pemkot, pembahasan rotasi ikut berkaitan dengan penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang dinilai perlu lebih ramping. Skema penggabungan beberapa dinas disebut menekan anggaran operasional sekaligus menyederhanakan alur koordinasi lintas bidang. Warga menaruh perhatian karena pergeseran pejabat kerap berpengaruh pada layanan perizinan, infrastruktur, dan urusan sosial.
Lis meminta pejabat tidak sekadar menjalankan rutinitas administratif, melainkan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah menjadi target terukur. Ia menekankan pentingnya inovasi dan keberanian keluar dari zona nyaman, terutama di sektor yang menyentuh kebutuhan harian masyarakat. Perombakan OPD Tanjungpinang, menurut pemkot, akan diumumkan lewat mekanisme resmi dan mempertimbangkan rekam jejak.
Kinerja Terukur Jadi Acuan Rotasi Jajaran Kepala Dinas
Rencana rotasi disebut akan mengacu pada penilaian kinerja dan kesesuaian kompetensi, agar prinsip penempatan pejabat tepat bidang bisa diterapkan. Lis menyoroti masih adanya jabatan yang tidak selaras dengan latar keahlian, sehingga keputusan manajerial sering melambat di level teknis. Karena itu, Perombakan OPD Tanjungpinang diarahkan untuk memperkuat unit yang menangani layanan dasar dan proyek pembangunan.
Menjelang pelantikan pejabat eselon II, kepala perangkat daerah diminta menyusun indikator yang terukur, termasuk target layanan, penyerapan anggaran, dan pemecahan keluhan warga. Pemerintah kota juga menekankan inovasi dan improvisasi, mulai dari perbaikan prosedur hingga pemanfaatan sistem digital yang memudahkan publik. Pejabat yang dinilai mampu menjalankan mandat dan menjaga disiplin kerja disebut berpeluang tetap dipercaya.
Sejumlah sumber internal pemkot menyebut pelantikan direncanakan berlangsung pada 10 Januari 2026, sementara daftar pergeseran masih menunggu pengumuman resmi. Di saat bersamaan, pemkot mengkaji perampingan beberapa organisasi perangkat daerah untuk menekan biaya operasional dan mempercepat koordinasi lintas sektor. Perombakan OPD Tanjungpinang dinilai menjadi momentum untuk menyamakan ritme kerja, terutama pada program yang langsung menyentuh masyarakat.
Pemkot meminta proses berjalan profesional agar layanan publik tidak tersendat selama masa transisi. ASN diingatkan tetap fokus pada tugas harian, sementara evaluasi pascarotasi akan dilihat pada triwulan pertama. Warga diminta memberi masukan melalui kanal pengaduan yang tersedia.
Isu perampingan organisasi ikut menjadi sorotan karena pemkot menilai struktur yang terlalu gemuk membuat belanja rutin membesar dan ruang program menyempit. Penggabungan dinas yang fungsinya beririsan disebut dapat mengurangi duplikasi pekerjaan, sekaligus memperjelas siapa penanggung jawab setiap layanan. Namun pemerintah daerah menegaskan penataan kelembagaan harus tetap menjaga mutu layanan dan jalur koordinasi di lapangan.
Sejumlah skema penggabungan yang dibahas menyasar bidang teknis dan layanan umum, seperti pekerjaan umum, perumahan, komunikasi informasi, hingga penanggulangan bencana. Perombakan OPD Tanjungpinang juga diproyeksikan mendorong standar kerja yang seragam, dari penanganan aduan hingga kecepatan respons petugas. Bagi warga, perubahan yang paling terasa biasanya ada pada alur perizinan, pengawasan lapangan, dan penjadwalan kegiatan layanan.
Baca juga : Sekolah Rakyat Tanjungpinang Dikunjungi Kemenko PM
Pemkot meminta masyarakat tidak terpancing isu yang belum pasti, karena keputusan akhir bergantung pada pembahasan aturan kelembagaan dan evaluasi kebutuhan daerah. Selama proses berjalan, setiap OPD diminta memastikan layanan dasar tetap dibuka, termasuk pos pengaduan dan informasi yang mudah diakses. Setelah penataan selesai, pemerintah berjanji mempublikasikan struktur baru serta menilai kinerjanya secara terbuka.
Di birokrasi, rotasi diharapkan memperkuat kolaborasi antarbidang yang selama ini berjalan sendiri-sendiri. Kepala dinas baru diminta menyusun rencana 100 hari, lengkap dengan target yang bisa dipantau publik. Jika target meleset, evaluasi lanjutan dilakukan tanpa menunggu tahun berjalan lagi.
