Oskar Sihombing
Peresmian SPPG Polri di Polresta Tanjungpinang berlangsung di kawasan Jalan Rumah Sakit pada Selasa, 30 Desember 2025. Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Safrudin meresmikan fasilitas dapur layanan gizi yang disiapkan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis. Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah hadir dan meninjau alur kerja dapur sebelum penyaluran dilakukan.
Fasilitas ini disebut hasil renovasi bangunan Wisma Bhayangkari dengan tata ruang produksi yang dibuat lebih higienis. Pengelolaan operasional melibatkan Yayasan Kemala Bhayangkari, sementara koordinasi distribusi dilakukan bersama unsur terkait di daerah. Melalui Peresmian SPPG Polri, pemerintah daerah berharap kontrol mutu dan ketepatan waktu pengantaran bisa lebih terukur.
Pada tahap awal, layanan menargetkan 1.515 penerima manfaat yang berasal dari 18 sekolah serta sasaran komunitas seperti posyandu. Kelompok ibu menyusui dan balita di sekitar jangkauan dapur juga masuk dalam pemetaan penerima. Pelaksanaan awal 2026 akan dievaluasi berkala agar kapasitas produksi dapat ditingkatkan tanpa mengurangi standar keamanan pangan yang ketat di setiap penyaluran.
Kapolda Tekankan Sinergi dan Standar Kerja Terukur
Kapolda Kepri menekankan program ini memerlukan sinergi yang konsisten antara pemerintah daerah, TNI, dan Polri. Dapur diposisikan sebagai sentra produksi yang dapat menjaga keseragaman menu, porsi, dan jadwal distribusi dengan target layanan stabil setiap hari. Dalam arahan saat Peresmian SPPG Polri, ia meminta setiap tahapan kerja mengutamakan keselamatan pangan dan akuntabilitas. Koordinasi lintas instansi juga diarahkan untuk memastikan data penerima, rute pengiriman, dan pengawasan lapangan berjalan seiring.
Penerapan standar dimulai dari seleksi bahan, penerimaan pasokan, hingga penyimpanan sesuai suhu yang dianjurkan. Area persiapan dipisahkan dari area memasak dan pengemasan untuk menekan risiko kontaminasi silang. Petugas menerapkan prosedur kebersihan, mulai dari penggunaan sarung tangan, penutup kepala, hingga sanitasi alat secara terjadwal. Dapur juga menata alur keluar masuk barang agar bahan mentah tidak bercampur dengan makanan siap saji.
Pemerintah kota mengapresiasi adanya alat rapid test untuk mengecek kelayakan makanan sebelum dikirim. Hasil uji cepat dicatat sebagai bagian pengawasan harian pada lembar kontrol, lalu dilaporkan ke koordinator mutu setiap shift. Dengan dukungan perangkat ini, Peresmian SPPG Polri diharapkan diikuti peningkatan disiplin pelaporan, sehingga keluhan sekolah atau posyandu dapat ditangani cepat dan tepat. Evaluasi mingguan menilai rasa, porsi, dan respons penerima agar perbaikan dilakukan tanpa menunda penyaluran berikutnya di lapangan serta tetap sesuai jadwal.
Kapolresta Tanjungpinang menyampaikan penyaluran awal memprioritaskan penerima yang sudah terdata dan mudah dijangkau. Sekolah menjadi titik distribusi utama karena jadwalnya jelas dan memudahkan pengawasan saat makanan diterima. Selain itu, posyandu dan kelompok rentan seperti ibu menyusui serta balita mendapatkan perhatian agar manfaat gizi terasa merata. Setiap titik penerima juga diminta menyiapkan petugas penerima untuk mencatat jumlah paket dan kondisi makanan.
Baca juga : Dapur MBG Polresta Resmi Dibuka Untuk 1.515 Penerima
Di sisi layanan publik, pengelola memetakan rute pengantaran agar makanan tiba dalam kondisi aman dan layak konsumsi. Koordinasi dengan pihak sekolah dilakukan untuk menyesuaikan jam pengiriman, termasuk saat kegiatan belajar berubah. Evaluasi rutin dipakai untuk memperbaiki waktu produksi, kapasitas kemasan, dan pencatatan porsi harian. Pengelola juga menyiapkan saluran umpan balik agar koreksi menu atau jadwal bisa dilakukan lebih cepat melalui nomor layanan dan grup koordinasi antar sekolah harian.
Program ini membuka ruang keterlibatan pemasok lokal selama memenuhi standar mutu yang ditetapkan. Bahan pangan segar dapat diserap dari pelaku usaha setempat, tetapi tetap melalui verifikasi kualitas dan ketertelusuran. Setelah Peresmian SPPG Polri, pemerintah daerah menyiapkan mekanisme pemantauan agar perluasan sasaran berjalan bertahap, dengan prioritas pada keamanan pangan dan ketepatan distribusi. Target tahun 2026 adalah menambah jangkauan layanan, memperkuat jadwal pengiriman, dan menutup celah risiko tanpa mengganggu konsistensi standar yang sudah disepakati.
