Masterlima
Perampingan OPD Tanjungpinang menjadi fokus setelah Pemko resmi mengajukan ranperda ke DPRD untuk melebur sembilan dinas menjadi empat organisasi perangkat daerah. Usulan ini diklaim menajamkan fungsi layanan, memangkas tumpang tindih program, dan mempercepat pengambilan keputusan lintas sektor. Pimpinan DPRD menyebut dokumen telah diterima dan berpeluang masuk paripurna bila hasil pembahasan teknis memenuhi syarat regulasi. Publik diimbau mengikuti proses agar transisi kelembagaan berlangsung transparan.
Dalam draf, penggabungan diarahkan pada sektor ekonomi, infrastruktur, informasi-arsip, dan ketertiban–kebencanaan. Pemerintah menyiapkan peta jabatan, SOP baru, serta skema alih tugas tanpa mengurangi hak pegawai. Perampingan OPD Tanjungpinang juga menata dua bagian di Sekretariat Daerah agar koordinasi program strategis lebih ringkas. Tahap uji kompetensi dan asesmen kinerja direncanakan sebelum pengisian pos struktural dan fungsional hasil merger.
Skema Penggabungan dan Alasan Kebijakan
Disperindag digabung dengan Disnaker–Koperasi–UKM untuk membentuk urusan ekonomi dan ketenagakerjaan dalam satu atap. Dinas PUPR disatukan dengan Perumahan Rakyat–Kawasan Permukiman–Pertamanan guna menyelaraskan perencanaan hingga pemeliharaan aset kota. Diskominfo dilebur dengan Perpustakaan–Kearsipan agar pengelolaan data dan layanan informasi publik terintegrasi. Sementara Satpol PP, Damkar, dan BPBD dijahit menjadi OPD ketertiban, kebakaran, dan bencana untuk mempercepat komando saat darurat.
Pemko menyebut penataan berlandaskan norma kelembagaan dan evaluasi beban kerja, bukan sekadar efisiensi anggaran. Format baru diharapkan memotong jalur birokrasi, memperkuat pengawasan, serta menutup celah duplikasi kegiatan. Pada tahap pembahasan, DPRD menguji dampak ke pelayanan dasar, termasuk perizinan, penataan ruang, hingga penanggulangan bencana. Dengan rancangan ini, Perampingan OPD Tanjungpinang diposisikan sebagai strategi peningkatan mutu layanan, bukan pengurangan pelayanan.
Baca juga : Dukungan Wali Kota Lis untuk Festival FISIP Bergema
Pemko menarget koordinasi “satu pintu” untuk urusan ekonomi–ketenagakerjaan dan infrastruktur–permukiman agar perencanaan proyek lebih sinkron. Penanganan darurat kebakaran dan banjir diharapkan lebih cepat karena komando tergabung pada satu OPD. Penguatan literasi digital, arsip, dan keterbukaan informasi publik menjadi tindak lanjut penting pascamerger. Di sisi lain, mekanisme pengaduan warga disiapkan agar layanan tidak terganggu selama masa penyesuaian.
Tahapan transisi meliputi penetapan struktur, mapping SDM, mutasi internal, serta pelatihan SOP baru. Pemerintah menegaskan tidak ada pengurangan hak pegawai; indikator kinerja akan diperbarui untuk memastikan akuntabilitas. DPRD meminta jadwal implementasi yang realistis berikut analisis risiko agar target pelayanan tercapai. Setelah disahkan, Perampingan OPD Tanjungpinang dievaluasi berkala melalui audit layanan dan rapat kinerja lintas OPD, sehingga manfaatnya terukur bagi masyarakat.
