Oskar Sihombing
Penguatan Tupoksi OPD menjadi fokus Wali Kota Lis Darmansyah dalam Rakor perangkat daerah di Ruang Rapat Engku Putri Raja Hamidah. Ia menekankan tiap kepala OPD memahami peran koordinatif, teknis, dan fasilitatif agar program tidak tumpang tindih. Arahan ini merespons keterbatasan fiskal dengan mengutamakan output dan outcome yang terukur, sekaligus memperkuat disiplin anggaran sejak perencanaan hingga pelaporan. Publik diminta ikut memantau jadwal dan capaian agar akuntabilitas meningkat.
Untuk memastikan perubahan terasa cepat, Pemko menyiapkan target triwulanan, penajaman indikator, serta forum evaluasi lintas OPD yang dipimpin langsung oleh pimpinan perangkat. Penguatan Tupoksi OPD dijadikan payung kerja untuk menutup celah koordinasi, mempercepat perizinan, dan merapikan alur layanan. Sekda Zulhidayat menambahkan pentingnya manajemen risiko proyek serta dokumentasi keputusan agar audit mudah dilakukan. Dengan begitu, kualitas layanan dasar warga bisa meningkat tanpa membebani anggaran.
Koordinasi, Anggaran, dan Akuntabilitas Kinerja
Dalam arahannya, Lis Darmansyah meminta kepala OPD menguasai penuh rencana kerja dan anggaran, tidak sekadar mendelegasikan ke pelaksana. Berbasis peta program, tim merapikan irisan kegiatan antar dinas, menghapus kegiatan seremonial, dan mengalihkan belanja ke layanan prioritas. Penguatan Tupoksi OPD dipakai untuk menegaskan siapa memimpin, siapa mendukung, dan siapa melakukan pengawasan, sehingga rantai komando jelas ketika layanan terkendala.
Akuntabilitas diperkuat lewat rapor kinerja triwulanan yang memuat progres fisik, serapan, dan kendala lapangan. Setiap OPD diminta mempublikasikan ringkasan capaian di kanal resmi agar warga memahami manfaat program. Penguatan internal juga menyasar pengetatan spesifikasi pengadaan, konsolidasi paket, dan rekonsiliasi data keuangan harian. Dengan pendekatan ini, koordinasi berjalan rapi, pemborosan berkurang, dan mutu layanan Pemko Tanjungpinang meningkat konsisten.
Baca juga : SPENSA Futsal Cup I Resmi Dibuka di Tanjungpinang
Rakor menegaskan pentingnya kesinambungan perencanaan: sasaran RPJMD dijabarkan rinci dalam Renstra OPD dan diterjemahkan menjadi RKPD tahunan. Setiap indikator harus terukur, realistis, dan didukung data dasar yang valid. Sekda Zulhidayat mendorong integrasi aplikasi perencanaan dan keuangan agar perubahan kebijakan cepat terbaca. Penguatan Tupoksi OPD menjadi bingkai agar seluruh unit memahami kontribusinya terhadap target akhir kota.
Di lapangan, sinkronisasi diwujudkan lewat matriks lintas program: siapa penanggung jawab, jadwal, sumber dana, dan risiko. Forum monev membedah hambatan teknis seperti perizinan, pengadaan, hingga koordinasi dengan provinsi dan pusat. Penguatan Tupoksi OPD memastikan keputusan tercatat, tindak lanjut jelas, dan pembelajaran dipakai untuk siklus perencanaan berikutnya. Tujuannya: layanan publik makin tepat sasaran, transparan, dan efisien bagi warga Tanjungpinang.
