Oskar Sihombing
Penguatan PLBN Kepri menjadi fokus kunjungan kerja legislatif di Kepulauan Riau. Pemerintah kota menyatakan kesiapan bersinergi dengan kementerian dan pemprov untuk memperkuat fasilitas perlintasan, mempercepat layanan keimigrasian, serta menata kembali arus barang dan orang di wilayah terdepan. Arah kebijakan menekankan kepastian prosedur, keamanan, dan efisiensi agar aktivitas ekonomi perbatasan tumbuh tanpa mengorbankan standar pengawasan.
Di sisi fiskal, penguatan tata kelola PNBP pertanahan dan layanan administrasi berbasis data dipercepat. Pemerintah daerah menyiapkan pemetaan aset, penyederhanaan alur perizinan, dan pelaporan kinerja yang mudah diaudit. Kerangka koordinasi lintas instansi dibuat ringkas untuk memangkas jeda layanan. Dengan dukungan regulasi dan pengawasan, Penguatan PLBN Kepri diharapkan memberi kepastian usaha bagi pelaku logistik, UMKM perbatasan, serta program pembangunan wilayah terluar.
Konteks Kunjungan dan Fokus Kebijakan
Rombongan pusat menyoroti kesiapan prasarana, integrasi sistem antrian lintas batas, dan kapasitas personel. Pemerintah daerah menegaskan kesiapan menyediakan data dasar, mulai dari sebaran penduduk hingga pola mobilitas harian. Target jangka pendek mencakup perbaikan jalur logistik, penataan area pemeriksaan, serta peningkatan keandalan listrik dan jaringan. Pada saat bersamaan, audit layanan pertanahan diarahkan untuk meningkatkan transparansi PNBP dan kepastian hak atas tanah di kawasan strategis.
Penguatan koordinasi juga mencakup penertiban risiko klasik perbatasan seperti penyelundupan dan perdagangan orang. Protokol respons cepat dibangun bersama aparat penegak hukum dan otoritas pelabuhan. Pemerintah mendorong pelibatan komunitas lokal sebagai mata awal deteksi dini. Untuk menjaga konsistensi, capaian dipantau melalui indikator layanan dan laporan triwulanan. Dengan kerangka ini, Penguatan PLBN Kepri tidak sekadar proyek fisik, melainkan reformasi prosedur yang mengutamakan keselamatan, akurasi data, dan kepastian waktu layanan.
Baca juga : https://beritatanjungpinang.com/tag/kepulauan-riau/
Perbaikan perlintasan memberi efek berantai pada biaya logistik dan daya saing produk lokal. Pelaku usaha memperoleh kepastian jadwal bongkar muat, sementara wisata lintas batas terdorong oleh prosedur yang lebih ramah pengguna. Pemerintah menyiapkan pusat layanan satu pintu untuk pelaku UMKM, termasuk bantuan legalitas, sertifikasi produk, dan pembiayaan mikro. Dengan pengukuran kinerja yang jelas, setiap rupiah belanja publik dapat ditelusuri manfaatnya bagi warga.
Langkah berikutnya adalah konsolidasi data lahan strategis, pemetaan investasi, dan uji coba dashboard monitoring real time di perlintasan. Program literasi kepabeanan dan kepelabuhanan bagi pelaku usaha lokal turut digelar agar kepatuhan meningkat tanpa memperlambat arus barang. Skema kemitraan pendidikan vokasi diprioritaskan untuk menyiapkan tenaga kerja terampil perbatasan. Ketika seluruh elemen berjalan serempak, Penguatan PLBN Kepri menjadi katalis pembangunan yang menyeimbangkan keamanan, pelayanan, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
