Oskar Sihombing
Bawaslu Tanjungpinang resmi menggelar kegiatan penguatan kelembagaan Bawaslu yang diikuti puluhan peserta dari unsur pemerintah, akademisi, media, dan masyarakat sipil. Acara yang berlangsung di Hotel CK Tanjungpinang ini dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Raja Ariza, yang menekankan pentingnya menjaga integritas demokrasi di tengah dinamika politik pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
Raja Ariza menilai, penguatan kelembagaan Bawaslu sangat penting agar lembaga pengawas pemilu memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menjalankan tugas. Ia mengingatkan bahwa tantangan demokrasi ke depan tidak semakin ringan, apalagi setelah pemisahan jadwal pemilu nasional dan daerah yang berimplikasi besar pada ritme politik.
Kegiatan ini diharapkan menjadi wadah pembelajaran dan sinergi antar pihak terkait. Dengan kolaborasi yang solid, kehadiran Bawaslu dapat semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan transparan.
Tantangan Pasca Putusan MK
Salah satu fokus utama dalam penguatan kelembagaan Bawaslu adalah menghadapi dampak dari Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pemilu nasional dan daerah. Ketua Bawaslu Tanjungpinang, Muhammad Yusuf, menegaskan bahwa kondisi ini menuntut strategi baru dalam pengawasan.
Bawaslu dituntut memperkuat koordinasi lintas instansi serta meningkatkan kapasitas SDM agar tidak ada celah yang dimanfaatkan pihak-pihak tertentu. Melalui kegiatan ini, narasumber nasional dihadirkan untuk memberikan perspektif mendalam mengenai sistem pengawasan yang adaptif.
Selain itu, Bawaslu juga mengajak partisipasi publik agar lebih aktif dalam mengawasi jalannya demokrasi. Dengan melibatkan masyarakat, pengawasan tidak hanya dilakukan oleh lembaga formal, melainkan juga oleh seluruh elemen bangsa. Hal ini sejalan dengan tujuan penguatan kelembagaan Bawaslu yang ingin menghadirkan demokrasi lebih berkualitas.
Kegiatan penguatan kelembagaan Bawaslu ini diikuti lebih dari 80 peserta, terdiri dari akademisi, organisasi masyarakat, media, hingga pejabat pemerintah daerah. Antusiasme ini menunjukkan bahwa masyarakat Tanjungpinang memiliki komitmen tinggi untuk bersama-sama menjaga kualitas demokrasi.
Baca juga : Raja Ariza Buka KRAS Basketball Competition 2025
Raja Ariza menegaskan, tanpa lembaga pengawas yang kuat, demokrasi berpotensi melemah. Karena itu, pemerintah daerah akan mendukung penuh inisiatif Bawaslu dalam meningkatkan kapasitas dan integritas kelembagaannya.
Harapannya, kegiatan ini tidak berhenti sebagai seremonial semata, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata bagi perbaikan sistem politik lokal. Dengan pengawasan yang profesional dan partisipatif, Tanjungpinang dapat menjadi contoh daerah yang berhasil menerapkan demokrasi sehat dan berintegritas.
