Oskar Sihombing
Pengawasan PSU Bintan ditegaskan Bupati Roby Kurniawan usai serah terima aset prasarana, sarana, dan utilitas umum dari sejumlah pengembang. Langkah ini diarahkan untuk mencegah konflik pemanfaatan lahan, memastikan kesesuaian site plan, dan mempercepat pengelolaan pascaserah terima. Kegiatan terbaru mencatat empat perumahan menyerahkan aset dengan luasan total 13.185,93 meter persegi dan nilai lebih dari Rp6,5 miliar, menjadi rujukan standardisasi layanan.
Serah terima meliputi Taman Harapan Permai di Bintan Timur, Citra Indah di Toapaya, Nessa Nuri Regency, dan Puri Garden Regency. Pemerintah menekankan pendataan aset yang rapi agar pemeliharaan tidak saling lempar tanggung jawab. Pengawasan PSU Bintan dipadukan dengan edukasi kepada warga dan pengembang mengenai hak–kewajiban setelah proses administrasi rampung. Dengan kerangka ini, keberlanjutan layanan publik di lingkungan perumahan diharapkan lebih terjamin.
Alasan Pengetatan dan Mekanisme Pengawasan
Pengetatan dilakukan karena pertumbuhan kawasan hunian memerlukan standar keselamatan, kelayakan, dan keterhubungan antarfasilitas. Pemerintah memeriksa kesesuaian pembangunan dengan site plan, progres fisik, dan dokumen pendukung sebelum menerima aset. Tim teknis memetakan kebutuhan perbaikan, dari drainase hingga penerangan jalan, agar tidak menjadi beban warga. Pengawasan PSU Bintan juga menyasar kepatuhan pengembang terhadap tenggat serah terima, sehingga tanggung jawab tidak menggantung.
Mekanisme lapangan diperkuat lewat inspeksi periodik, verifikasi foto dan koordinat, serta pelibatan RT RW untuk validasi aduan. Pengembang yang abai diarahkan melakukan pemulihan sesuai berita acara, dan bila perlu dikenai sanksi administratif. Pemerintah menyiapkan kanal pengaduan terpadu untuk percepatan tindak lanjut, termasuk mediasi ketika ada perbedaan klaim aset. Dengan pola ini, transparansi dan akuntabilitas meningkat, sementara pengawasan PSU Bintan memberi kepastian bagi seluruh pemangku kepentingan.
Baca juga : Identifikasi PSU Tanjungpinang: Dorong UMKM
Setelah serah terima, aset jalan, drainase, ruang terbuka hijau, air bersih, hingga lampu jalan masuk daftar pemeliharaan pemerintah daerah. Penetapan penanggung jawab yang jelas mencegah kekosongan layanan ketika terjadi kerusakan. Integrasi anggaran pemeliharaan memungkinkan perbaikan direncanakan tanpa mengganggu program prioritas lain. Koordinasi dengan dinas teknis memastikan standar material dan keselamatan kerja tetap dipatuhi saat pengerjaan.
Di sisi warga, kehadiran dokumen serah terima memudahkan pengajuan perbaikan dan membuka peluang partisipasi swadaya yang terarah. Pengembang juga memperoleh reputasi baik karena proyeknya tercatat memenuhi kewajiban. Program literasi lingkungan mendorong pemanfaatan RTH dan pengelolaan sampah skala kawasan agar hunian lebih sehat. Pada akhirnya, pengawasan PSU Bintan menjadi instrumen tata kelola yang mengurangi potensi sengketa, meningkatkan kualitas hunian, dan menegaskan kehadiran negara dalam layanan dasar.
