Oskar Sihombing
Pemerintah Kota Tanjungpinang kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat pengendalian inflasi daerah melalui partisipasi aktif pada Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Kementerian Dalam Negeri. Rakor ini digelar secara hibrida pada awal September 2025 dengan membahas strategi menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan bahan pokok di masyarakat.
Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, Elfiani Sandri, mewakili Pemko Tanjungpinang dalam forum tersebut. Ia menyampaikan bahwa upaya pemantauan harga bahan pokok terus dilakukan secara berkala, bekerja sama dengan BPS serta OPD terkait. Menurutnya, langkah ini menjadi bagian penting dari strategi menyeluruh untuk menjaga daya beli masyarakat, terlebih di tengah kondisi fluktuasi ekonomi global yang bisa berdampak pada kebutuhan pokok di daerah.
Pasar Murah Jadi Langkah Konkret
Salah satu strategi yang dipaparkan dalam rakor adalah pelaksanaan pasar murah sebagai bagian dari pengendalian inflasi daerah. Program ini dinilai efektif karena langsung menyasar masyarakat yang terdampak kenaikan harga kebutuhan pokok. Pemko Tanjungpinang menegaskan komitmen untuk menghadirkan pasar murah di berbagai titik, agar distribusi bahan pokok lebih merata dan harga tetap terjangkau.
Selain pasar murah, kolaborasi dengan Bulog dan penguatan Satgas Pangan juga menjadi poin penting. Langkah ini bertujuan memastikan pasokan komoditas utama seperti beras, minyak goreng, dan gula tetap terjaga. Elfiani menambahkan bahwa Pemko akan memaksimalkan ruang fiskal daerah untuk merespons lonjakan harga secara cepat, sehingga dampaknya terhadap masyarakat dapat diminimalisasi. Dengan cara ini, pengendalian inflasi daerah bisa berjalan lebih konkret dan berkelanjutan.
Sinergi Lintas Sektor untuk Stabilitas
Dalam forum tersebut, Kemendagri juga menekankan pentingnya sinergi antarinstansi untuk mendukung pengendalian inflasi daerah. Pemerintah pusat mendorong daerah memperkuat kerja sama lintas sektor, mulai dari Polresta, perbankan, hingga komunitas lokal. Kolaborasi ini diyakini mampu menciptakan sistem respons cepat ketika terjadi lonjakan harga.
Data BPS menunjukkan inflasi year on year (YoY) Tanjungpinang pada April 2025 berada di angka 1,11 persen, relatif stabil dibandingkan periode sebelumnya. Angka ini menjadi bukti bahwa koordinasi dan strategi pengendalian yang dilakukan pemerintah berjalan efektif. Namun, Pemko menegaskan bahwa kewaspadaan tetap diperlukan agar stabilitas harga bisa terus terjaga. Dengan penguatan sinergi ini, pengendalian inflasi daerah diharapkan mampu mendukung kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat fondasi ekonomi lokal.
