
Paripurna HUT Kepri diperingati DPRD; sidang istimewa soroti capaian, tantangan, dan arah pembangunan provinsi kepulauan. Rapat istimewa memperingati hari jadi Provinsi Kepulauan Riau digelar di Balairung Dompak, Tanjungpinang, dipimpin pimpinan DPRD dan dihadiri jajaran forum koordinasi pimpinan daerah, tokoh masyarakat, serta perwakilan kabupaten/kota. Dalam suasana khidmat, Paripurna HUT Kepri menjadi momentum merangkum capaian dan tantangan strategis lintas sektor, mulai dari konektivitas antarpulau, layanan publik, hingga pemerataan ekonomi maritim.
Gubernur bersama pimpinan dewan menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga agar program prioritas berjalan efektif. Agenda seremonial diselingi penyampaian data kinerja dan apresiasi kepada tenaga layanan publik. Sidang juga menegaskan komitmen menjaga stabilitas sosial, memperkuat pengawasan anggaran, serta mempercepat proyek yang berdampak langsung pada warga pesisir, UMKM, dan generasi muda.
Agenda, Pidato, dan Sorotan Isu
Sidang diawali laporan pimpinan dewan mengenai pelaksanaan program dan penggunaan anggaran tahun berjalan, diikuti pidato kepala daerah tentang arah kebijakan regional. Poin pentingnya mencakup percepatan akses transportasi laut, peningkatan kualitas pendidikan vokasi yang selaras kebutuhan industri, dan dorongan investasi yang ramah lingkungan. Kinerja sektor pariwisata dan ekonomi kreatif turut dipaparkan sebagai motor pemulihan, sejalan dengan promosi destinasi bahari dan event budaya.
Sejumlah fraksi menekankan pentingnya tata kelola yang akuntabel melalui penguatan pengawasan proyek infrastruktur, transparansi pengadaan, serta evaluasi berkala layanan kesehatan dan bantuan sosial. DPRD juga menyoroti digitalisasi pelayanan publik untuk memangkas birokrasi dan menutup celah pungutan liar. Dalam konteks itu, Paripurna HUT Kepri dipakai untuk mengunci konsensus politik mengenai prioritas anggaran: konektivitas, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan nelayan. Sidang menutup bagian agenda dengan penyerahan rekomendasi tindak lanjut kepada perangkat daerah terkait.
Baca juga : Lis apresiasi perda pembangunan Tanjungpinang disahkan
Bagi masyarakat, keputusan paripurna diproyeksikan berpengaruh pada kejelasan program tahun depan: subsidi transportasi antarpulau, revitalisasi pasar rakyat, hingga peningkatan kapasitas pelabuhan pengumpan. Pemerintah daerah diminta menajamkan indikator kinerja agar manfaat cepat dirasakan, terutama di pulau-pulau kecil. Pemberdayaan UMKM dan nelayan menjadi fokus, melalui akses pembiayaan, pendampingan pemasaran, serta jaminan distribusi hasil tangkap. Di sisi ketenagakerjaan, kemitraan industri–SMK diarahkan untuk membuka peluang kerja lokal yang lebih luas.
Agenda komunikasi publik juga disorot: kanal informasi resmi perlu memberi pembaruan rutin mengenai progres proyek, realisasi anggaran, dan jadwal layanan. Mekanisme aduan warga diperkuat agar respons cepat dan berbasis data. Dengan disiplin pelaksanaan dan pengawasan yang konsisten, Paripurna HUT Kepri diharapkan menjadi titik pengungkit percepatan pembangunan yang merata. Sinergi DPRD, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan menjadi kunci agar keputusan paripurna tidak berhenti di podium, melainkan menjelma layanan yang nyata dirasakan warga. Di penghujung sidang, doa bersama menutup rangkaian peringatan hari jadi sebagai pengingat komitmen melayani publik secara berkelanjutan.