Oskar Sihombing
Pansel BAZNAS Tanjungpinang resmi dibentuk Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk menyiapkan seleksi pimpinan periode 2026–2031. Pembentukan panitia seleksi ini menjadi langkah awal sebelum pengumuman persyaratan dan mekanisme pendaftaran dibuka kepada masyarakat. Pemko menegaskan proses rekrutmen akan dilakukan secara transparan, profesional, dan akuntabel, sehingga figur yang terpilih diharapkan mampu memperkuat pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di daerah.
Pemko menyatakan seluruh tahapan seleksi akan dikoordinasikan oleh pansel, mulai dari pengumuman, penerimaan berkas, seleksi administrasi, hingga seleksi lanjutan sesuai ketentuan. Pansel BAZNAS Tanjungpinang juga diposisikan sebagai penjaga integritas proses, agar tidak ada ruang bagi praktik yang merusak kepercayaan publik. Dalam konteks layanan sosial, Pemko berharap BAZNAS Kota Tanjungpinang ke depan lebih efektif mendukung program kesejahteraan melalui penyaluran yang tepat sasaran.
Persyaratan pendaftaran calon pimpinan dijadwalkan diumumkan pada Senin, 22 Desember 2025 melalui website resmi Pemko. Pemko mengimbau warga yang memenuhi kriteria untuk menyiapkan dokumen sejak dini. Pansel BAZNAS Tanjungpinang dinilai strategis karena menjadi pintu masuk pembenahan tata kelola zakat yang lebih rapi dan responsif.
Persyaratan Segera Diumumkan, Warga Diminta Siapkan Berkas
Pemko memastikan pengumuman persyaratan akan dipublikasikan di kanal resmi pemerintah, termasuk rincian dokumen, jadwal, dan tahapan seleksi. Warga yang berminat diharapkan memantau informasi resmi agar tidak tertinggal tenggat waktu pendaftaran. Pansel BAZNAS Tanjungpinang akan memeriksa kelengkapan administrasi sebagai tahap awal, sebelum calon mengikuti seleksi berikutnya yang biasanya menilai kapabilitas, rekam jejak, dan pemahaman terhadap pengelolaan zakat.
Asisten I Pemerintahan dan Kesra Setda Tanjungpinang, Tamrin Dahlan, menekankan keterbukaan informasi dalam proses seleksi. Ia juga mengajak masyarakat yang memiliki kompetensi dan integritas untuk ikut serta, agar BAZNAS diisi oleh figur yang benar benar siap bekerja melayani. Pansel BAZNAS Tanjungpinang diharapkan dapat memastikan persaingan sehat, sehingga kualitas kandidat bisa terlihat sejak proses administrasi hingga tahapan lanjutan.
Dalam praktik seleksi lembaga pelayanan publik, ketepatan dokumen dan konsistensi data menjadi faktor penting. Karena itu, calon diminta menyiapkan identitas, riwayat pendidikan, pengalaman organisasi, serta dokumen pendukung lain yang biasanya dipersyaratkan. Pansel BAZNAS Tanjungpinang juga akan mengatur mekanisme verifikasi agar berkas yang masuk dapat diperiksa dengan standar yang sama. Pemko menekankan warga perlu mengikuti prosedur sesuai pengumuman resmi, bukan lewat jalur informal.
Pemko menempatkan BAZNAS sebagai mitra strategis dalam memperkuat program sosial, terutama bagi kelompok rentan yang membutuhkan bantuan cepat dan tepat. Dengan kepengurusan yang solid, pengumpulan dan pendistribusian zakat dapat dioptimalkan untuk mendukung pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Pansel BAZNAS Tanjungpinang menjadi langkah penting untuk memastikan lembaga ini dipimpin oleh orang yang memiliki integritas, kemampuan manajerial, serta pemahaman lapangan.
Baca juga : Kolaborasi Pemda Baznas Didorong Wawako Raja Ariza
Pemko juga menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana umat. Penguatan tata kelola, pelaporan, dan transparansi penyaluran akan menjadi sorotan publik seiring meningkatnya kebutuhan sosial. Pansel BAZNAS Tanjungpinang diharapkan memilih pimpinan yang mampu membangun kepercayaan, memperluas basis muzaki, dan menjaga distribusi tetap adil. Kepercayaan masyarakat menjadi modal utama agar pengumpulan dana berjalan stabil dan program bisa berkelanjutan.
Ke depan, Pemko berharap seleksi berjalan lancar tanpa polemik, dan hasilnya mampu menghadirkan BAZNAS yang adaptif menghadapi tantangan ekonomi. Pemko menilai kerja BAZNAS tidak hanya soal bantuan konsumtif, tetapi juga program produktif yang mendorong kemandirian penerima manfaat. Pansel BAZNAS Tanjungpinang akan dinilai dari keterbukaan proses, kualitas kandidat, dan kesiapan kepengurusan baru menjalankan mandat pada periode 2026–2031.
