Oskar Sihombing
Insentif Keagamaan Tanjungpinang kembali disalurkan Pemko Tanjungpinang, disertai bonus bagi kafilah berprestasi pada STQH Provinsi Kepri 2025. Penyerahan berlangsung Selasa, 16 Desember 2025 di Aula Kantor Kecamatan Bukit Bestari, dihadiri jajaran perangkat daerah terkait. Pemko menyebut apresiasi ini diperlukan untuk menjaga pembinaan keagamaan dan prestasi tilawah di tingkat kota.
Wali Kota Lis Darmansyah menegaskan bantuan bukan sekadar penghargaan, tetapi dukungan agar tradisi membaca, menghafal, dan mengamalkan Al-Qur’an serta Hadis terus kuat di keluarga, sekolah, dan ruang publik sehari-hari. Ketua TP PKK Yuniarni Pustoko Weni mendampingi kegiatan dan menyapa penerima secara langsung. Insentif Keagamaan Tanjungpinang diproyeksikan memperkuat peran pelayan ibadah di lingkungan warga.
Selain kafilah STQH, bantuan menyasar imam masjid, petugas fardhu kifayah, penjaga rumah ibadah, serta pengajar TPA, TPQ, Sekolah Minggu, dan guru agama Buddha. Penyaluran juga dilakukan di Kecamatan Tanjungpinang Barat agar jangkauan merata. Program ini diarahkan untuk menjaga kehidupan beragama yang rukun, inklusif, dan berkelanjutan.
Penerima Insentif dan Skema Penyaluran
Penyerahan insentif menyasar pekerja pelayanan ibadah yang selama ini bertugas rutin di tengah masyarakat, mulai dari imam masjid hingga petugas fardhu kifayah. Pemerintah kota memasukkan pula penjaga rumah ibadah dan para pengajar keagamaan, termasuk guru TPA, TPQ, Sekolah Minggu, serta guru agama Buddha. Di lapangan, penerima kerap menjadi penghubung kegiatan sosial, pemakaman, hingga pembinaan anak, sehingga dukungan dianggap relevan. Pemko menilai dukungan rutin membantu menjaga kualitas layanan dan keteraturan kegiatan ibadah.
Dalam skema yang dijelaskan, Insentif Keagamaan Tanjungpinang dibagikan lewat rangkaian kegiatan di tingkat kecamatan agar pendataan dekat dengan warga. Setelah Bukit Bestari, penyaluran juga dijadwalkan di Tanjungpinang Barat untuk memperluas jangkauan dan mengurangi antrean. Pemko meminta verifikasi data dilakukan sebelum penyerahan, supaya nama penerima, lokasi tugas, dan peran layanan ibadah tercatat rapi. Mekanisme ini memberi ruang koreksi bila ada data ganda atau terlewat.
Selain nilai bantuan, pemerintah menekankan aspek penghargaan moral bagi para pelayan ibadah yang bekerja tanpa sorotan. Dengan Insentif Keagamaan Tanjungpinang, pemangku kebijakan berharap motivasi tetap terjaga, sekaligus mendorong partisipasi generasi muda dalam aktivitas keagamaan. Program ini diposisikan sebagai penguat kohesi sosial di lingkungan kelurahan, terutama saat terjadi kegiatan besar keagamaan atau peristiwa darurat di masyarakat. Pemko menyebut evaluasi berkala diperlukan agar penyaluran berikutnya semakin tepat sasaran.
Bonus prestasi untuk pemenang STQH Kepri 2025 diserahkan bersamaan dengan insentif di Aula Kecamatan Bukit Bestari, sebagai bentuk penghargaan atas latihan panjang dan disiplin peserta. Pemko menilai capaian di tingkat provinsi membawa nama daerah, sekaligus memperkuat pembinaan tilawah, tahfiz, dan cabang perlombaan lainnya di bawah pembinaan kafilah. Dalam forum penyerahan, pemerintah mendorong peserta mempertahankan pembinaan di rumah, sekolah, dan majelis, agar prestasi tidak berhenti setelah lomba.
Baca juga : Tersangka ASN Tanjungpinang, Polisi Dalami Kasus Anak
Lis Darmansyah menyampaikan pesan agar semangat mempelajari Al-Qur’an dan Hadis tidak hanya mengejar medali, tetapi membentuk perilaku sosial yang lebih baik. Menurutnya, dukungan anggaran harus dibarengi pembinaan yang terukur melalui pelatih, pendamping, dan komunitas, termasuk pada level kecamatan dan kelurahan. Melalui Insentif Keagamaan Tanjungpinang, pemerintah berharap tokoh agama dan pembina memiliki ruang gerak lebih kuat untuk membina generasi muda.
Pemko juga menekankan program ini bersifat lintas kelompok, karena penerima mencakup berbagai layanan ibadah dan pengajar dari beberapa agama. Pendekatan tersebut diarahkan untuk menjaga harmoni dan saling menghormati di tengah keberagaman, sambil menutup ruang intoleransi sejak dini. Ke depan, evaluasi penyaluran dan pembinaan akan menjadi tolok ukur agar bantuan tepat guna dan memberi dampak nyata bagi masyarakat. Pemerintah kota menyiapkan koordinasi di tingkat kecamatan untuk memantau pelaksanaan program secara berkala di lapangan langsung.
