Oskar Sihombing
Hotel Murah Tanjungpinang kembali jadi sorotan setelah laporan warga dan pemberitaan menyebut adanya dugaan praktik prostitusi di sejumlah bangunan yang beroperasi sebagai kos-kosan. Aktivitas itu diklaim berlangsung diam-diam, memanfaatkan kamar sewa harian maupun bulanan. Aparat dan pengelola diminta menutup celah yang membuat lingkungan sekitar resah. Isu ini memicu kekhawatiran soal keamanan lingkungan.
Di sejumlah titik, hotel melati di Tanjungpinang disebut mengalami penurunan tingkat hunian. Kondisi tersebut mendorong sebagian tempat mengubah layanan menjadi sewa kamar bulanan dan tetap menerima tamu singgah. Perubahan fungsi ini memunculkan ruang abu-abu antara usaha penginapan dan hunian sementara. Tanpa aturan rinci, kontrol tamu jadi tidak seragam.
Pemerintah daerah didorong memperjelas aturan, termasuk pendataan penghuni dan standar operasional, agar penertiban tidak tebang pilih. Warga berharap jalur pengaduan ditangani cepat tanpa membuka identitas pelapor. Jika dibiarkan, isu di Hotel Murah Tanjungpinang dapat mengganggu rasa aman sekaligus citra kota. Evaluasi tata kelola usaha akomodasi dinilai mendesak.
Pergeseran Fungsi Hotel Melati Dan Celah Pengawasan
Pelaku usaha menilai biaya operasional yang terus berjalan membuat strategi bisnis harus menyesuaikan kondisi pasar. Ketika tamu wisata menurun, sewa bulanan dianggap memberi pemasukan lebih stabil bagi pengelola, terutama saat musim sepi. Namun, model campuran ini menuntut pengawasan lebih ketat karena lalu lintas penghuni berubah cepat. Pengelola Hotel Murah Tanjungpinang juga menghadapi tantangan menjaga ketertiban serta kenyamanan, tanpa mengorbankan privasi tamu yang sah.
Sejumlah narasi menyebut perekrutan pelanggan dapat terjadi lewat aplikasi dan percakapan pribadi, sehingga sulit terlihat dari luar. Situasi ini membuat pengawasan berbasis patroli saja sering tidak cukup, karena transaksi tidak berlangsung di ruang terbuka. Penguatan pengawasan internal, seperti pencatatan tamu dan pembatasan jam kunjungan, kerap disebut lebih efektif untuk menekan aktivitas mencurigakan. Di saat yang sama, petugas perlu pendekatan profesional agar tidak terjadi stigma terhadap penghuni kos yang beraktivitas normal setiap hari.
Di sisi lain, masyarakat sekitar meminta ada batas jelas antara rumah kos, penginapan, dan tempat usaha yang memerlukan izin tertentu. Tanpa kepastian, penertiban berisiko hanya memindahkan masalah ke lokasi lain di wilayah sekitar. Upaya pencegahan juga penting, termasuk edukasi kesehatan, pendampingan sosial, dan rujukan layanan jika ditemukan indikasi eksploitasi. Dialog rutin antara pengelola, warga, dan aparat dinilai dapat mencegah konflik berkepanjangan sejak awal secara damai.
Satpol PP, kepolisian, dan dinas terkait memiliki mandat penegakan perda dan ketertiban umum, tetapi penanganan perlu berbasis bukti dan prosedur di lapangan. Pemerintah dapat memulai dari audit kepatuhan izin di Hotel Murah Tanjungpinang, pencatatan tamu, serta standar keamanan kamar terdokumentasi. Pemeriksaan terjadwal membantu mencegah pelanggaran berulang tanpa menunggu viral, sekaligus memperbaiki disiplin pengelolaan. Jika ada pelanggaran, sanksi administrasi hingga penutupan sementara perlu diterapkan konsisten, tegas, dan disertai berita acara.
Baca juga : Arah Pembangunan Tanjungpinang Menguat Di Usia 242
Selain penindakan, pendekatan pencegahan dapat dilakukan dengan memperkuat koordinasi RT dan RW, pengelola, serta pemilik bangunan di tingkat kelurahan. Mekanisme pelaporan yang aman harus dipastikan, termasuk tindak lanjut yang transparan, terukur, dan memiliki batas waktu. Dengan begitu, isu di Hotel Murah Tanjungpinang tidak berkembang menjadi stigma yang merugikan warga sekitar dan usaha yang patuh. Pemerintah perlu komunikasi publik yang menenangkan, serta edukasi aturan tamu dan penghuni secara berkala.
Pemda bisa menyiapkan jalur rehabilitasi dan layanan konseling melalui dinas sosial serta mitra komunitas bagi pihak yang terdampak. Jika akar masalahnya ekonomi, solusi tidak cukup berhenti pada razia, tetapi perlu dukungan kebijakan berkelanjutan agar tidak berulang. Penertiban yang adil, konsisten, dan humanis diharapkan menjaga keamanan sekaligus kepercayaan publik di lapangan. Langkah lintas sektor dinilai lebih efektif dibanding tindakan sporadis yang hanya bersifat sementara.
