Oskar Sihombing
Pemprov Kepulauan Riau menegaskan komitmen peningkatan kualitas SDM melalui program MBG Karimun. Gubernur dan wakil gubernur meninjau langsung pembagian menu di sekolah serta mengecek kesiapan dapur Sentra Penyedia Pangan Gizi (SPPG). Fokus utama adalah kepatuhan standar gizi, kebersihan peralatan, dan kelancaran distribusi hingga ke peserta didik. Peninjauan ini sekaligus memastikan rantai pasok bahan pangan dari pemasok lokal berjalan baik, sehingga manfaat ekonomi beredar di wilayah sendiri.
Selain mengecek kualitas menu harian, pemerintah meminta seluruh satuan pendidikan mengawal ketepatan waktu dan porsi sajian. Kepala sekolah diminta aktif melapor bila ada kendala logistik atau kebutuhan perbaikan sarana, agar respons cepat dapat dilakukan. Harapannya, program MBG Karimun menjadi model implementasi yang efisien, transparan, dan berkelanjutan, dengan dampak nyata pada kehadiran siswa, konsentrasi belajar, serta penurunan risiko kekurangan gizi.
Standar Layanan & Tata Kelola
Dinas terkait menekankan standar layanan: menu disusun ahli gizi, proses memasak memenuhi protokol higienitas, dan pengantaran memakai wadah tertutup. Setiap sekolah melakukan pencatatan penerima, uji sampel organoleptik sederhana, dan monitoring suhu makanan agar tetap aman dikonsumsi. Di dapur SPPG, petugas menerapkan sistem first in–first out, pemeriksaan bahan, serta pelatihan kebersihan berkala. Pengawasan berlapis ini diharapkan menjaga konsistensi kualitas di seluruh titik layanan.
Di sisi tata kelola, pemprov menyiapkan dashboard pelaporan untuk memantau realisasi harian, termasuk jumlah paket, komplain, dan kebutuhan tambahan. Mekanisme audit internal dipadukan dengan kunjungan mendadak agar kepatuhan tetap tinggi. Sekolah diminta menggandeng komite dan puskesmas setempat untuk edukasi perilaku hidup bersih dan sehat, sehingga program MBG Karimun berkontribusi pada penurunan stunting, perbaikan status gizi, dan peningkatan partisipasi belajar.
Baca juga : Gubernur Fokus Perbaikan Jalan Tanjungpinang Rampung
Pemerintah mendorong keterlibatan UMKM dan petani setempat sebagai pemasok sayur, protein, dan karbohidrat. Skema kontrak bertahap memberi kepastian permintaan, memacu mutu, dan menjaga harga tetap wajar. Dengan pendekatan ini, program MBG Karimun tidak hanya melayani kebutuhan gizi siswa, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal melalui belanja bahan di wilayah sendiri.
Ke depan, pemprov menargetkan konsistensi distribusi pada musim cuaca ekstrem dengan buffer stock dan rute alternatif. Sekolah dengan akses terbatas akan mendapat dukungan transportasi dan peralatan penyimpanan. Evaluasi berkala dilakukan untuk mengukur dampak pada kehadiran, indeks massa tubuh, dan capaian belajar. Hasil evaluasi akan dipublikasikan sebagai bentuk akuntabilitas publik. Dengan kolaborasi pemerintah, sekolah, dan warga, program MBG Karimun diharapkan terus membaik, menjadi praktik baik yang dapat direplikasi di kabupaten/kota lain.
