Oskar Sihombing
Ekonomi Kepulauan Tanjungpinang kembali ditegaskan Wali Kota Lis Darmansyah sebagai arah kebijakan untuk membangkitkan ekonomi daerah dalam waktu dekat. Pernyataan itu disampaikan dalam FGD strategi pemulihan ekonomi yang digelar MTI Kepri bersama PWI Tanjungpinang di Hotel Pelangi pada Sabtu, 20 Desember 2025. Forum tersebut mempertemukan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan komunitas agar langkah pemulihan dirancang sesuai karakter wilayah pulau-pulau dan kebutuhan warga.
Lis memaparkan perlambatan pertumbuhan ekonomi, dari 3,7 persen pada 2024 menjadi 2,9 persen pada triwulan I 2025, lalu 2,7 persen pada triwulan II dan 2,55 persen pada triwulan III. Ia juga menyinggung tingkat pengangguran 2025 sebesar 5,5 persen sebagai indikator yang perlu ditangani bersama melalui perluasan kesempatan kerja. Dalam pandangannya, Ekonomi Kepulauan Tanjungpinang tidak bisa meniru kawasan industri besar, melainkan memaksimalkan keunggulan layanan, konektivitas laut, dan daya tarik wisata kota sebagai mesin utama pertumbuhan yang terhubung dengan perdagangan harian dan ekonomi kreatif lokal.
Data Perlambatan dan Arah Kota Jasa Perdagangan
Dalam diskusi, pemerintah memotret tantangan utama sebagai perlambatan ekonomi yang beriringan dengan daya serap kerja yang belum stabil. Data yang disampaikan menunjukkan laju pertumbuhan turun bertahap sepanjang 2025, sementara pengangguran berada di 5,5 persen dan menyentuh rumah tangga yang menggantungkan hidup pada sektor jasa. Menurut Lis, Ekonomi Kepulauan Tanjungpinang perlu menempatkan biaya logistik, keterbatasan lahan, dan ketergantungan pada arus wisata sebagai variabel perencanaan, bukan sekadar catatan pinggir.
Ia menegaskan Tanjungpinang bukan kota industri dan bukan daerah dengan sumber daya alam besar, sehingga strategi harus berbasis layanan, perdagangan, dan pariwisata. Pengembangan pariwisata diarahkan terintegrasi dengan transportasi, kuliner, penginapan, event, serta ekonomi kreatif agar belanja wisatawan menyebar ke pelaku usaha lokal. Pemerintah kota juga mendorong perbaikan kualitas SDM melalui pelatihan kerja dan sertifikasi, supaya Ekonomi Kepulauan Tanjungpinang punya tenaga terampil yang siap melayani kebutuhan pasar.
Dari sisi infrastruktur, Pemko menyorot pentingnya konektivitas antarpulau, kelancaran pelabuhan, dan transportasi dalam kota agar arus barang dan orang lebih efisien serta integrasi jadwal kapal dengan koneksi udara yang lebih pasti. Penataan kawasan perdagangan serta revitalisasi ruang publik dipandang mampu menambah lama tinggal wisatawan dan menggerakkan UMKM. Pemerintah berharap rekomendasi FGD bisa diterjemahkan menjadi program yang terukur pada 2026, termasuk kalender event dan promosi yang konsisten.
Lis menilai pemulihan ekonomi perlu dibarengi kepastian hukum dan regulasi yang jelas agar investasi tidak ragu masuk. Pemko menyiapkan penyederhanaan perizinan, penataan aturan usaha, serta layanan yang lebih cepat agar pelaku usaha merasa aman dan biaya kepatuhan turun. Langkah ini diharapkan membantu sektor jasa, perdagangan, dan pariwisata tumbuh tanpa tersendat persoalan administrasi. Pemko juga menyiapkan kanal pengaduan investasi dan pendampingan perizinan untuk mencegah praktik percaloan di lapangan sejak awal.
Baca juga : Distribusi Bapok Tanjungpinang Disorot Lis Darmansyah
Di level kebijakan nasional, ia kembali menyinggung urgensi RUU Kepulauan untuk memperkuat keadilan fiskal dan kewenangan daerah kepulauan. Menurutnya, Ekonomi Kepulauan Tanjungpinang membutuhkan skema pembiayaan yang memperhitungkan kebutuhan layanan dasar lintas pulau, biaya transportasi, serta pemeliharaan infrastruktur maritim. Dengan dukungan regulasi yang tepat, program pembangunan dapat dirancang lebih berkelanjutan dan tidak bergantung pada proyek jangka pendek.
Pemerintah kota berharap hasil FGD tidak berhenti pada wacana, melainkan menjadi peta jalan bersama antara pemerintah, usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan. Forum semacam itu juga dipandang penting untuk menyelaraskan data, mengukur dampak program, dan memastikan UMKM mendapat ruang dalam rantai pasok pariwisata. Jika sinergi berjalan, pemulihan ekonomi bisa terasa pada pendapatan keluarga, kesempatan kerja, dan kualitas layanan kota. Kolaborasi promosi pariwisata, event, dan konektivitas diharapkan menambah lama tinggal wisatawan sekaligus memperluas belanja lokal secara signifikan.
