Oskar Sihombing
Deportasi WNA Tanjungpinang diumumkan Kantor Imigrasi Tanjungpinang setelah menindak 20 warga negara asing sepanjang 2025 karena pelanggaran keimigrasian. Mayoritas berasal dari Tiongkok, sebagian dari Malaysia dan Singapura. Banyak kasus memanfaatkan Visa on Arrival untuk bekerja pada subkontraktor proyek industri di Pulau Bintan. Otoritas menegaskan setiap pelanggar dikenai pencekalan masuk kembali hingga 10 tahun sesuai ketentuan. Operasi pengawasan orang asing dilaksanakan terkoordinasi dan diarahkan pada titik-titik yang dinilai rawan.
Sebagian dari mereka dideportasi setelah menjalani proses hukum, sementara lainnya dipulangkan melalui bandara internasional di Jakarta dengan pengawalan petugas. Fokus pengawasan berada di wilayah kerja Pulau Bintan yang mencakup Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan. Imigrasi mendorong partisipasi masyarakat melalui kanal pelaporan jika menemukan indikasi pelanggaran. Penegakan aturan diharapkan memberi efek jera dan menjaga kepastian usaha lokal, sembari memastikan asas kemanusiaan tetap dipatuhi selama proses pemulangan.
Modus Pelanggaran, Kronologi Penindakan, dan Koordinasi
Tim pengawasan memetakan modus penyalahgunaan izin tinggal yang kerap muncul pada pekerja asing non-terampil. Banyak yang datang sebagai turis atau menggunakan VoA namun kemudian bekerja di sektor konstruksi dan utilitas. Pemeriksaan lapangan dilakukan dengan observasi spot, pendalaman dokumen, serta wawancara di lokasi proyek. Dalam beberapa operasi, petugas juga menelusuri alur perekrutan oleh subkontraktor yang mempekerjakan tenaga asing tanpa izin kerja. Hasil penindakan, termasuk Deportasi WNA Tanjungpinang, diumumkan berkala agar publik mendapat informasi yang jelas.
Koordinasi lintas instansi dilakukan dengan kepolisian, dinas tenaga kerja, dan pemerintah daerah. Setelah pelanggaran terbukti, petugas mengamankan paspor, menempatkan yang bersangkutan di ruang detensi imigrasi, dan menyiapkan tiket pemulangan. Bagi pelanggar yang tersangkut perkara pidana, proses deportasi dilakukan usai putusan atau setelah menjalani hukuman. Dalam skema itu, Deportasi WNA Tanjungpinang diposisikan sebagai langkah akhir untuk menutup celah residivisme. Pengawasan pasca-operasi tetap dijalankan melalui patroli dan pemeriksaan mendadak di titik masuk Pulau Bintan.
Baca juga : Silaturahmi Singkat Sinergi Polda Kepri dan Imigrasi
Pengetatan izin tinggal membuat perusahaan lebih waspada dalam merekrut tenaga kerja asing. Imigrasi mendorong penggunaan izin tinggal terbatas dan izin mempekerjakan TKA yang sah, disertai pelaporan berkala. Pendampingan regulasi diberikan kepada perusahaan agar memahami batas aktivitas kerja bagi pemegang visa kunjungan. Dengan jalur resmi yang jelas, Deportasi WNA Tanjungpinang diharapkan menurun karena pencegahan berjalan efektif sejak tahap perekrutan. Kebijakan ini juga menekan praktik percaloan dokumen dan melindungi keselamatan kerja.
Untuk publik, edukasi diarahkan pada etika menerima tamu asing di lingkungan tempat tinggal serta tata cara melapor bila menemukan aktivitas mencurigakan. Pemerintah daerah dapat memperbanyak papan informasi multibahasa di kawasan industri dan pariwisata. Rekomendasi lain mencakup audit kepatuhan berkala bagi subkontraktor, sinkronisasi data di sistem perizinan, dan peningkatan patroli bersama pada jam rawan. Dengan ekosistem pengawasan yang kolaboratif, Deportasi WNA Tanjungpinang menjadi bagian dari tata kelola keimigrasian yang tegas namun tetap menghormati hak asasi.
