Oskar Sihombing
asistensi SKM dan FKP menjadi fokus rapat teknis Pemko Tanjungpinang bersama perangkat daerah. Agenda ini diarahkan untuk merapikan metodologi Survei Kepuasan Masyarakat dan mengaktifkan Forum Konsultasi Publik sebagai kanal umpan balik yang konsisten. Pemerintah kota menekankan pentingnya standar, dari instrumen survei, pengambilan sampel, hingga kewajiban mempublikasikan nilai per jenis layanan agar warga mengetahui progres perbaikan.
Rapat juga membahas disiplin tindak lanjut: setiap masukan warga harus diterjemahkan menjadi rencana kerja yang terukur dengan penanggung jawab, tenggat, serta indikator hasil. Dengan begitu, hasil survei tidak berhenti di dokumen, melainkan memicu perubahan nyata di loket pelayanan, unit kesehatan, pendidikan, dan perizinan. Pemko menargetkan konsistensi publikasi triwulanan agar akuntabilitas terjaga dan kepercayaan masyarakat meningkat.
Rencana Aksi, Target, dan Penguatan Data
Perangkat daerah menyepakati peta jalan yang memadukan pelatihan enumerator, quality control pengisian kuesioner, hingga integrasi data digital. Unit layanan akan memetakan titik bottleneck—antrian, waktu tunggu, akses disabilitas, keterbacaan informasi—lalu menyusun quick wins seperti jalur prioritas, self-service kiosk, dan penyederhanaan formulir. Di sisi komunikasi, ringkasan nilai SKM dipasang di ruang layanan dan kanal resmi, sementara FKP dijadwalkan rutin dengan notulensi terbuka agar publik dapat menilai kemajuan.
Untuk menjaga validitas, sampel diarahkan merepresentasikan kelompok rentan, termasuk warga lanjut usia dan penyandang disabilitas. Setiap OPD diminta menautkan rencana perbaikan ke anggaran berjalan agar perubahan tidak menunggu tahun anggaran baru. Pada tahap ini, asistensi SKM dan FKP menjadi payung kerja bersama—data dari survei dipadankan dengan pengaduan call center dan dashboard layanan. Evaluasi bulanan menilai seberapa jauh komitmen dijalankan, dari pemotongan waktu layanan sampai kepatuhan petugas terhadap standar antrean. Harapannya, indikator mutu naik tanpa membebani warga.
Baca juga : HUT ke-80 ASN Pemko Dirayakan Bersama Wali Kota dan Wawako
Manfaat langsung yang dikejar mencakup kepastian informasi, jalur layanan yang lebih ringkas, serta transparansi biaya. Warga didorong aktif hadir di forum dan mengisi survei berbasis bukti—misalnya menyertakan foto antrian atau waktu layanan—agar rekomendasi tepat sasaran. OPD menyiapkan feedback loop sederhana: setiap masukan diberi status “diterima”, “diproses”, atau “selesai” dengan batas waktu yang jelas.
Ke depan, Pemko menargetkan kolaborasi dengan perguruan tinggi untuk audit metodologi dan uji reliabilitas instrumen. Penguatan literasi digital masyarakat dilakukan lewat lokakarya singkat di kelurahan sehingga akses pengisian daring lebih merata. Dalam kerangka besar, asistensi SKM dan FKP diharapkan menjadi budaya kerja—bukan sekadar acara—yang mendorong perbaikan berkelanjutan. Laporan triwulanan akan merangkum capaian kuantitatif (waktu layanan, indeks kepuasan) dan case study lapangan. Dengan disiplin menjalankan siklus data–aksi–publikasi, asistensi SKM dan FKP diyakini memperkuat kepercayaan warga serta menghadirkan layanan yang semakin cepat, ramah, dan akuntabel.
