Masterlima
Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah membacakan secara resmi Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Agenda penting ini digelar dalam rapat paripurna DPRD Kota Tanjungpinang yang berlangsung di Gedung DPRD pada Senin, 14 Juli 2025.
Dalam pidatonya, Lis menyampaikan bahwa perubahan KUA-PPAS diperlukan untuk memastikan program pembangunan daerah tetap berjalan di tengah berbagai tantangan ekonomi. Menurutnya, beberapa indikator fiskal daerah mengalami tekanan yang membuat penyesuaian anggaran menjadi langkah penting. Penyesuaian tersebut tidak hanya soal angka, tetapi juga memastikan prioritas pembangunan daerah tetap tercapai.
Lis menegaskan, perubahan ini tidak lepas dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas keuangan serta mempertahankan momentum pembangunan. Ia mengingatkan bahwa tanpa penyesuaian, kondisi APBD berisiko hanya mencukupi belanja daerah selama 8-10 bulan saja. Karena itulah, revisi kebijakan anggaran menjadi keharusan agar program-program prioritas tidak terhambat.
Fokus Penyesuaian Anggaran dan Prioritas Pembangunan
Dalam pidatonya, Lis menggarisbawahi beberapa sektor yang menjadi prioritas utama dalam perubahan KUA-PPAS APBD 2025. Salah satunya adalah bidang infrastruktur, terutama jalan, drainase, serta fasilitas publik di kawasan padat penduduk. Kondisi jalan yang mulai mengalami kerusakan butuh segera diperbaiki agar aktivitas masyarakat tidak terganggu.
Selain infrastruktur, sektor kesehatan juga menjadi perhatian penting. Lis menyebutkan bahwa pemerintah akan meningkatkan alokasi anggaran untuk layanan kesehatan dasar, terutama untuk mengantisipasi lonjakan kasus penyakit menular dan mendukung upaya penanggulangan dampak pandemi yang masih terasa di beberapa sektor.
Di bidang pendidikan, pemerintah berkomitmen melakukan perbaikan sarana prasarana sekolah, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta program-program untuk meningkatkan kompetensi siswa. Pemerintah kota ingin memastikan bahwa kualitas pendidikan tetap terjaga meski menghadapi keterbatasan fiskal.
Lis juga menyampaikan bahwa perubahan KUA-PPAS ini tetap mempertahankan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan belanja pegawai. Pemerintah berusaha mengatur ulang belanja rutin agar tidak mengganggu pembayaran hak-hak pegawai, termasuk tunjangan, sambil tetap mengalokasikan dana memadai untuk program-program pembangunan.
Dukungan DPRD dan Tantangan Implementasi
DPRD Tanjungpinang menyambut baik penyampaian KUA-PPAS Perubahan APBD 2025. Beberapa anggota dewan memberikan masukan agar kebijakan anggaran ini benar-benar dijalankan dengan efisien, transparan, dan tepat sasaran. DPRD mengingatkan bahwa implementasi di lapangan menjadi kunci keberhasilan, sehingga perlu adanya pengawasan ketat terhadap setiap pos anggaran.
Lis Darmansyah dalam pidatonya menyatakan kesiapan untuk bersinergi dengan DPRD agar seluruh proses penyesuaian anggaran berjalan lancar. Ia berkomitmen melakukan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa dana perubahan ini benar-benar digunakan untuk hal-hal prioritas.
Selain tantangan teknis dalam implementasi program, pemerintah kota juga harus menghadapi risiko inflasi yang memengaruhi harga bahan baku pembangunan. Lis mengingatkan bahwa gejolak harga bisa berdampak pada biaya proyek infrastruktur maupun belanja barang dan jasa. Karena itu, pemerintah perlu bekerja lebih keras untuk menjaga agar proyek tetap sesuai jadwal tanpa melampaui pagu anggaran yang ditetapkan.
Masyarakat Tanjungpinang juga berharap agar perubahan anggaran ini memberikan dampak nyata, bukan hanya sekadar penyesuaian angka. Warga ingin melihat adanya perbaikan langsung di lapangan, terutama pada fasilitas umum yang sehari-hari digunakan. Transparansi dan keterbukaan informasi publik menjadi harapan masyarakat agar seluruh proses pengelolaan APBD bisa diawasi bersama.
Baca juga : Wako Tanjungpinang Serahkan 78 PSU Perumahan ke Kejari
Pidato Lis Darmansyah mengenai KUA-PPAS Perubahan APBD 2025 menegaskan tekad Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk menjalankan pengelolaan anggaran yang adaptif, realistis, dan tetap mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Langkah penyesuaian ini bukan hanya soal mengatur keuangan, melainkan strategi penting untuk menjaga kelangsungan pembangunan di tengah dinamika ekonomi yang terus berubah.
Dengan kolaborasi eksekutif, legislatif, serta partisipasi masyarakat, Lis yakin bahwa Tanjungpinang mampu melewati tantangan fiskal sekaligus mewujudkan prioritas pembangunan daerah secara berkesinambungan. Semua pihak kini menanti implementasi nyata dari kebijakan yang telah dirumuskan agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
