
Kedai kopi di Tanjungpinang bukan hanya sekadar tempat bersantai sambil menikmati secangkir kopi. Lebih dari itu, keberadaan kedai kopi kini diakui sebagai salah satu penggerak ekonomi masyarakat. Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, bahkan memandang sektor ini sebagai salah satu tulang punggung ekonomi lokal yang potensinya sangat besar jika dikelola secara serius dan berbasis data.
Dalam langkah strategisnya, Wali Kota Lis mengumumkan rencana kolaborasi bersama Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan pendataan menyeluruh terkait keberadaan kedai kopi, pelaku usaha mikro, hingga ekosistem ekonomi pendukung di sekitarnya. Hal ini disampaikan dalam sebuah pertemuan resmi yang diunggah di situs Pemkot Tanjungpinang.
Menurut Lis, data yang akurat akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi kota, khususnya di sektor usaha kecil dan menengah (UMKM). Selama ini, kontribusi kedai kopi bagi ekonomi lokal sering luput dari perhatian, padahal perputaran uang di sektor ini cukup signifikan.
Kedai Kopi: Lebih dari Sekadar Tempat Nongkrong
Fenomena kedai kopi rakyat di Tanjungpinang memang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sosial masyarakat. Selain menjadi tempat berkumpul, kedai kopi kerap dijadikan lokasi pertemuan bisnis, diskusi komunitas, hingga wadah silaturahmi berbagai kalangan. Tak sedikit pula pelaku UMKM kuliner yang bermitra dengan kedai kopi untuk memasarkan produk mereka.
Wali Kota Lis menyebut, kedai kopi memiliki kontribusi ekonomi yang nyata, mulai dari penyerapan tenaga kerja, perputaran modal, hingga menjadi katalisator bagi pelaku usaha kecil lainnya. Tidak hanya itu, kedai kopi juga menciptakan multiplier effect terhadap sektor-sektor pendukung, seperti pemasok bahan baku, pedagang kaki lima, hingga layanan digital untuk pemesanan makanan dan minuman.
Namun, Lis menegaskan, semua potensi ini tidak akan terkelola maksimal tanpa data yang akurat. Karena itu, ia menganggap perlu adanya pendataan secara terstruktur, mulai dari jumlah kedai kopi, jenis usaha penunjang, omzet harian, hingga karakter pelanggan yang rutin berkunjung. Langkah ini diharapkan menjadi pondasi kuat untuk perencanaan program pemberdayaan UMKM ke depan.
Kolaborasi Lis dan BPS untuk Ekonomi Berbasis Data
Kolaborasi Pemkot Tanjungpinang dengan BPS menjadi langkah awal untuk membangun kebijakan ekonomi berbasis data (data-driven development). BPS akan membantu pemerintah daerah dalam memetakan keberadaan kedai kopi hingga mendetailkan data demografi pelaku usaha serta pola konsumsi masyarakat.
Dengan adanya data valid, Pemkot Tanjungpinang bisa menyusun berbagai program pengembangan UMKM, seperti pelatihan kewirausahaan, bantuan modal, penguatan branding produk lokal, hingga memetakan lokasi-lokasi strategis untuk pengembangan ekonomi mikro. Pendekatan berbasis data ini diharapkan mampu mengurangi kebocoran program bantuan sekaligus memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh pelaku usaha kecil.
Lis Darmansyah juga berharap, hasil pendataan nanti dapat mendorong Tanjungpinang menjadi salah satu destinasi “kota kopi” yang memiliki ekosistem ekonomi mikro yang kuat. Tidak hanya sekadar menikmati kopi, tetapi juga menumbuhkan ekonomi rakyat dari sektor yang selama ini kerap terabaikan.
Selain itu, Lis mengingatkan pentingnya kesadaran para pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif dalam proses pendataan. Ia menyadari, sebagian pelaku usaha masih ragu memberikan data karena khawatir berdampak pada kewajiban pajak atau hal administratif lainnya. Namun ia memastikan, pendataan ini murni untuk kepentingan pembangunan ekonomi daerah agar lebih tepat sasaran.
Harapan Tanjungpinang Menjadi Kota Kopi
Langkah Pemkot Tanjungpinang bersama BPS ini menjadi angin segar bagi pelaku UMKM, khususnya di sektor kedai kopi. Jika pendataan berjalan sukses, Tanjungpinang berpotensi menjadi kota kopi yang bukan hanya dikenal karena cita rasa kopinya, tetapi juga karena kekuatan ekonomi mikro yang tumbuh di sekitarnya.
Lis Darmansyah optimistis, sektor kedai kopi dapat menjadi salah satu pilar ekonomi yang menopang pemulihan ekonomi daerah pascapandemi. Dengan pola kebijakan yang berbasis data, Pemkot berharap dapat merumuskan program-program lebih tepat sasaran, mulai dari perbaikan infrastruktur, pemberdayaan pelaku usaha, hingga menciptakan lapangan kerja baru.
Baca juga : Pemko Tanjungpinang Bagikan 4 Stel Seragam Gratis untuk Siswa SD dan SMP
Masyarakat Tanjungpinang kini menaruh harapan besar agar sektor ekonomi rakyat benar-benar diperhatikan secara serius, bukan hanya dijadikan wacana. Kedai kopi, yang dulu hanya dianggap tempat nongkrong, kini muncul sebagai simbol kebangkitan ekonomi lokal yang menjanjikan.
Jika semua rencana berjalan sesuai harapan, bukan tidak mungkin Tanjungpinang akan menjadi salah satu ikon kota kopi di Indonesia, sekaligus contoh sukses bagaimana ekonomi mikro bisa menjadi fondasi kuat perekonomian daerah.