Oskar Sihombing
Dalam rangka memperkuat hubungan antar lembaga serta mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, memberikan penghargaan resmi kepada Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kejati Kepri). Penghargaan ini diserahkan secara langsung kepada Kajati Kepri, Teguh Subroto, sebagai bentuk apresiasi terhadap pendampingan dan dukungan hukum yang diberikan kepada Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang.
Sinergi Pemko dan Kejati Kepri: Pilar Pemerintahan yang Bersih
Kerja sama antara Pemko Tanjungpinang dengan Kejati Kepri bukanlah hal baru. Selama beberapa tahun terakhir, Kejati Kepri telah berperan aktif memberikan pendampingan hukum dalam pelaksanaan berbagai program strategis Pemko. Bantuan tersebut mencakup pendapat hukum, legal review, serta pengawasan dalam pengadaan barang dan jasa.
Lis menyampaikan bahwa kolaborasi ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja pemerintahan yang aman, nyaman, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. “Kami menyadari pentingnya keterlibatan aparat hukum untuk menciptakan sistem pemerintahan yang tertib dan profesional,” ujar Lis.
Bentuk-Bentuk Dukungan Hukum dari Kejati Kepri
Kejati Kepri melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) memberikan berbagai bentuk dukungan kepada Pemko Tanjungpinang, antara lain:
- Legal opinion terhadap kebijakan strategis daerah
- Pendampingan hukum dalam pengadaan proyek-proyek pembangunan
- Penyelesaian sengketa hukum yang melibatkan Pemko
- Edukasi hukum bagi ASN dan perangkat daerah
Dukungan ini terbukti memperkuat proses pengambilan keputusan yang lebih berhati-hati dan berbasis hukum.
Pentingnya Pendampingan Hukum dalam Tata Kelola Pemerintahan
Di tengah tingginya dinamika penyelenggaraan pemerintahan, pendampingan hukum dari lembaga seperti Kejati Kepri menjadi krusial. Banyak program pembangunan yang terkendala karena kekhawatiran akan pelanggaran hukum. Dengan adanya pendampingan hukum:
- Pemerintah daerah dapat lebih percaya diri dalam menjalankan program
- Risiko penyalahgunaan anggaran dapat ditekan
- Implementasi proyek strategis menjadi lebih efektif dan transparan
- ASN memiliki pemahaman lebih baik terkait regulasi
Inilah yang membuat Lis Darmansyah merasa perlu memberikan penghargaan sebagai bentuk terima kasih dan motivasi.
Kajati Kepri Tegaskan Komitmen untuk Mendampingi Pemerintah Daerah
Kepala Kejati Kepri, Teguh Subroto, menyambut baik penghargaan tersebut. Ia menyampaikan bahwa lembaganya akan terus mendukung pemerintah daerah melalui jalur hukum yang konstruktif. “Kami siap memberikan layanan hukum terbaik agar Pemko bisa fokus pada pembangunan daerah,” ujarnya.
Teguh juga menyampaikan bahwa kejaksaan berkomitmen untuk memperluas layanan hukum ke sektor-sektor lain, seperti:
- Kesehatan dan pendidikan
- Pemberdayaan masyarakat dan UMKM
- Sengketa aset daerah
Dengan layanan hukum yang terstruktur dan proaktif, Kejati Kepri ingin memastikan bahwa seluruh aspek pemerintahan berjalan dengan prinsip good governance.
Dampak Positif bagi Program Pemko Tanjungpinang
Banyak hasil positif yang dirasakan Pemko Tanjungpinang berkat dukungan Kejati Kepri, seperti:
- Proyek pengadaan barang dan jasa lebih tertib administrasi
- Peningkatan kepercayaan publik terhadap program pemerintah
- Efisiensi waktu dan anggaran dalam penanganan hukum
- Peningkatan kualitas pelayanan publik di berbagai bidang
Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh Pemko, tapi juga oleh masyarakat luas yang kini mendapatkan pelayanan yang lebih transparan dan profesional.
Membangun Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan
Apresiasi ini menjadi simbol dari visi besar Lis Darmansyah untuk menjadikan Tanjungpinang sebagai kota dengan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan bebas dari masalah hukum. Ia juga berharap sinergi ini dapat menjadi contoh bagi kota/kabupaten lain di Indonesia.
“Kami ingin Tanjungpinang menjadi percontohan bagi kota lain dalam membangun kerja sama yang kuat antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum,” tutup Lis.
Penghargaan yang diberikan oleh Wali Kota Lis kepada Kejati Kepri menjadi bukti bahwa sinergi antara lembaga penegak hukum dan pemerintah daerah sangat vital untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik. Pendampingan hukum memberikan rasa aman, memperlancar proses pembangunan, serta meningkatkan kualitas layanan publik.
Langkah ini adalah investasi jangka panjang menuju pemerintahan yang profesional, bersih, dan melayani masyarakat secara optimal. Dengan semangat kolaborasi, Tanjungpinang akan semakin siap menjadi kota yang maju, adil, dan berintegritas.
