Oskar Sihombing
Program Pariwisata Tanjungpinang 2026 dipacu Pemkot untuk menaikkan kenyamanan wisatawan. Pemkot menilai tren kunjungan beberapa tahun terakhir memberi sinyal positif, namun pengalaman wisata masih perlu dibenahi dari hulu ke hilir. Fokusnya bukan hanya menambah promosi, tetapi memastikan wisatawan mudah bergerak, mendapat informasi jelas, dan pulang dengan kesan baik.
Wali Kota Lis Darmansyah menyebut data kunjungan wisman dan wisnus menunjukkan dinamika yang terus bergerak, meski belum merata sepanjang tahun. Sejumlah keluhan yang muncul ikut dicatat, mulai dari keterbatasan transportasi di pelabuhan hingga urusan aturan barang bawaan bagi wisatawan tertentu. Karena itu, Pemkot menyiapkan evaluasi lintas pihak agar standar layanan bisa lebih konsisten.
Langkah awal dilakukan dengan merangkum masukan pelaku usaha dan komunitas, lalu menyusun agenda prioritas 2026. Program Pariwisata Tanjungpinang 2026 diarahkan untuk menutup celah layanan yang paling sering dirasakan wisatawan, terutama di titik kedatangan dan keberangkatan. Pemerintah menyiapkan komunikasi rutin dengan operator pelabuhan agar penanganan masalah tidak menunggu musim ramai.
Evaluasi Layanan Pelabuhan dan Peran Agen Perjalanan
Pemkot menempatkan pelabuhan sebagai wajah pariwisata karena sebagian besar wisatawan masuk dan keluar melalui terminal penyeberangan. Evaluasi mencakup alur penumpang, ketersediaan transportasi lanjutan, akses informasi, kebersihan area, toilet, dan petugas informasi di jam sibuk, serta ketersediaan kursi, ruang menyusui, dan koneksi internet. Keluhan soal titik naik taksi, kendaraan penjemput, serta petunjuk arah diminta ditangani terutama saat kapal bersandar bersamaan pada akhir pekan dan masa libur.
Forum dengan agen perjalanan dari Singapura, pelaku wisata lokal, serta pengelola transportasi disiapkan untuk menangkap masukan secara langsung secara berkala. Pemkot berencana menggelar pertemuan informal seperti gala dinner agar diskusi lebih terbuka, termasuk membahas wisatawan langganan yang membutuhkan layanan praktis dan promosi bersama cepat. Program Pariwisata Tanjungpinang 2026 juga memetakan peran operator tur, hotel, dan UMKM agar paket perjalanan lebih rapi, harga transparan, dan mudah dipasarkan sepanjang tahun.
Koordinasi dengan Pelindo, Bea Cukai, dan pihak terkait di kawasan pelabuhan akan diperkuat untuk menata aturan serta prosedur yang dinilai menghambat pengalaman wisata. Salah satu isu yang sering disebut adalah pembatasan membawa hasil tangkapan bagi wisatawan pemancing, yang memerlukan penjelasan, loket informasi, dan alur layanan tegas di ruang tunggu. Program Pariwisata Tanjungpinang 2026 menargetkan proses datang dan pulang lebih sederhana, tanpa mengurangi aspek keamanan dan kepatuhan regulasi.
Selain layanan, Pemkot menyiapkan kalender event pariwisata dan olahraga untuk membuat kunjungan lebih merata sepanjang tahun. Penjadwalan dirancang menyesuaikan hari libur wisatawan Singapura dan Malaysia, sekaligus mempertimbangkan cuaca, gelombang, dan kepadatan pelabuhan pada musim tertentu. Event diarahkan mengisi akhir pekan dengan aktivitas yang mudah diikuti wisatawan, dari pertunjukan budaya hingga lomba komunitas, serta menambah durasi tinggal.
Baca juga : DOD Olahraga Tanjungpinang Disambut KONI
Agenda yang disebut antara lain Dragon Boat Race dan Festival Sungai Carang, disertai bazar UMKM, pentas musik Melayu, tur kuliner, dan aktivitas keluarga di titik keramaian. Pemerintah menargetkan event tidak hanya seremonial, tetapi mampu menggerakkan belanja penginapan, transportasi, dan produk lokal, sehingga dampaknya terasa lintas sektor. Dalam kerangka Program Pariwisata Tanjungpinang 2026, promosi digital dipadatkan dengan materi rute, jadwal acara, pilihan tur tematik, rekomendasi perjalanan dua hari satu malam, serta panduan transportasi dan jam layanan.
Pemkot menyiapkan pengukuran sederhana untuk menilai keberhasilan, mulai dari arus penumpang, okupansi hotel, hingga kepuasan wisatawan, dengan pencatatan dari OPD dan pelaku usaha melalui dashboard dan laporan tiap bulan untuk evaluasi. Pengelola destinasi diminta menyiapkan kebersihan, keamanan, rambu, serta petugas informasi agar pengunjung tidak tersesat dan tidak menumpuk di satu titik. Evaluasi dilakukan berkala agar agenda bisa disesuaikan cepat, termasuk memperbaiki transportasi lokal dan layanan pelabuhan bila keluhan berulang.
