Oskar Sihombing
Distribusi Bapok Tanjungpinang kembali disorot setelah Wali Kota Lis Darmansyah meminta Bea Cukai tidak mempersulit masuknya kebutuhan pokok dari dalam negeri. Ia menilai arus barang yang tersendat cepat terasa di pasar karena harga harian warga sangat bergantung pada pasokan yang datang lewat laut. Permintaan itu muncul saat biaya angkut dan tekanan harga pangan menjadi perhatian warga.
Keluhan disebut datang dari pedagang dan distributor yang rutin memasok barang dari Batam ke Tanjungpinang. Mereka mengaku proses pemeriksaan dan dokumen kerap memakan waktu sehingga barang terlambat sampai dan biaya bongkar muat membengkak. Cuaca ekstrem juga membuat jadwal kapal berubah, sehingga antrean distribusi semakin padat.
Lis menyatakan pemerintah kota sudah membuka ruang koordinasi agar distribusi pangan domestik berjalan lancar. Ia menegaskan Distribusi Bapok Tanjungpinang harus diperlakukan sebagai layanan publik karena menyangkut kebutuhan dasar dan stabilitas harga. Jika keluhan masih berulang, Pemkot siap membawa masalah ini ke tingkat kementerian agar pelaksanaan di lapangan lebih seragam.
Keluhan Pedagang dan Dampak ke Harga
Di lapangan, keterlambatan pasokan memicu efek berantai, mulai dari stok menipis hingga pedagang menaikkan harga untuk menutup biaya tambahan. Distributor menilai keterlambatan beberapa jam saja dapat mengganggu ritme bongkar muat dan pengiriman ke kios-kios, terutama untuk komoditas yang sensitif waktu. Karena itu, Distribusi Bapok Tanjungpinang menjadi sorotan ketika prosedur dianggap berlapis dan tidak konsisten antar titik pemeriksaan. Jika pasokan terlambat, konsumen merasakan kenaikan harga pada hari yang sama karena pilihan barang di lapak menyusut.
Posisi Batam sebagai kawasan dengan aturan khusus sering disebut sebagai sumber kerumitan administratif. Bagi pelaku usaha, yang dibutuhkan adalah kepastian kapan barang domestik diperlakukan sebagai pengiriman antardaerah biasa dan kapan mengikuti prosedur tambahan. Dampaknya, Distribusi Bapok Tanjungpinang ikut tersendat meski dokumen sudah disiapkan sejak berangkat. Ketika kepastian tidak jelas, biaya kepatuhan naik dan ruang spekulasi harga ikut terbuka di tingkat pedagang.
Lis juga menekankan pembedaan antara kebutuhan pokok dari dalam negeri dan komoditas yang masuk dari luar negeri. Ia menolak jika barang domestik diperlambat, sementara praktik pemasukan komoditas tertentu dari luar negeri justru berpotensi menekan pasar lokal dan menimbulkan persoalan aturan. Dalam konteks ini, pengawasan tetap diperlukan, tetapi jalur pangan domestik harus diprioritaskan agar pasokan stabil dan harga tidak bergejolak di pasar harian warga kota utama.
Pemerintah kota mendorong mekanisme yang lebih sederhana untuk memverifikasi kebutuhan pokok yang berasal dari dalam negeri. Salah satu opsi yang dibahas adalah penetapan jalur cepat untuk komoditas tertentu dengan syarat dokumen lengkap dan pelaku usaha terdaftar, sehingga pemeriksaan lebih terukur. Skema ini dapat disertai audit berkala agar kepatuhan tetap terjaga tanpa menambah hambatan harian bagi pedagang kecil dan warung. Koordinasi rutin dengan Bea Cukai dan otoritas pelabuhan dibutuhkan agar definisi bapok domestik tidak memicu tafsir berbeda.
Baca juga : Peran Perempuan Tanjungpinang Menguat di Peringatan Hari Ibu
Pemkot dapat memperkuat koordinasi data bersama pelabuhan, operator kapal, dan pelaku usaha agar jadwal kedatangan serta manifest barang terbaca lebih awal. Dengan pemetaan kebutuhan pasar, pemerintah bisa mengantisipasi lonjakan permintaan dan menyiapkan langkah stabilisasi saat cuaca mengganggu pelayaran. Pengaturan jam layanan dan standar pemeriksaan yang konsisten dinilai penting agar titik bongkar tidak menjadi bottleneck. Langkah ini sekaligus menekan ruang permainan harga di komoditas strategis harian.
Lis menegaskan Distribusi Bapok Tanjungpinang tidak boleh tersandera prosedur yang berubah-ubah, apalagi saat warga membutuhkan kepastian harga. Jika koordinasi tidak memperbaiki kondisi, Pemkot siap menyampaikan evaluasi dan rekomendasi resmi ke pemerintah pusat agar aturan dipertegas. Pemkot bisa menyiapkan buffer stok lewat BUMD pangan saat darurat terjadi. Tujuannya agar kebutuhan pokok domestik masuk lebih lancar, aman, dan tidak memicu kelangkaan.
