Masterlima
Warisan Arsitektur Melayu kembali disorot pada webinar internasional yang menghadirkan Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, sebagai pembicara kunci. Ia menekankan makna arsitektur sebagai cermin identitas pesisir: menyatu dengan iklim, tata ruang yang humanis, dan etika sosial dalam kehidupan kampung. Fokusnya bukan selebrasi visual, melainkan disiplin pelestarian yang terukur, akuntabel, dan dapat diaudit publik.
Lis memaparkan perlunya tata kelola lintas sektor. Pemerintah daerah, komunitas, akademisi, dan pelaku usaha diminta bergerak dalam kerangka yang sama agar pelindungan berlangsung konsisten. Langkah teknis meliputi pendataan bangunan bersejarah, standar perawatan, izin adaptif saat renovasi, dan panduan desain kontekstual bagi bangunan baru. Edukasi warga dan program sekolah lapangan diposisikan sebagai jembatan pengetahuan, sehingga narasi pelestarian mudah dipahami generasi muda dan praktis diterapkan di lapangan.
Arah Kebijakan dan Program Pelestarian
Agenda kerja dimulai dari basis data yang rapi. Tim teknis memutakhirkan inventaris bangunan, menandai usia, material, kondisi, dan urgensi perawatan. Dokumen ini menjadi rujukan izin adaptif, sehingga pembaruan fungsi tidak menghapus karakter fasad. Pemerintah menyiapkan panduan desain untuk proyek baru: skala massa, bukaan, material lokal, hingga tata warna yang selaras kawasan.
Partisipasi publik diperkuat melalui lokakarya warga, tur kampung tua, dan kanal pengaduan visual. Proses ini memastikan suara komunitas hadir sejak tahap perencanaan. Di ranah pendidikan, sekolah menggelar kelas lapangan tentang sejarah kota, pengukuran sederhana, serta perawatan kayu. Materi digital memudahkan guru menyisipkan topik ke pelajaran seni, IPS, dan sains terapan.
Pendanaan dijahit dari beragam sumber: APBD, CSR, dan filantropi. Skema hibah mikro membantu pemilik rumah menata detail sederhana—kanopi, kisi, dan ragam hias—tanpa membebani biaya. Untuk proyek besar, uji desain dilakukan terbuka agar publik memahami alasan teknis. Komunikasi yang jernih menjaga dukungan sosial, sementara penegakan aturan mencegah pelanggaran fasad. Dalam bingkai itu, Warisan Arsitektur Melayu dipakai sebagai payung narasi yang menyatukan regulasi, edukasi, dan promosi destinasi heritage.
Pelestarian ditautkan ke ekonomi kreatif. Perajin mengembangkan produk terinspirasi ornamen klasik, desainer merancang suvenir yang relevan, dan pelaku pariwisata menyusun paket tur bertema lorong sejarah. Residensi seniman menghadirkan kolaborasi lintas disiplin, memperkaya interpretasi cerita kota dan membuka pasar baru yang bernilai tambah.
Akses publik dibenahi agar inklusif. Jalur pejalan kaki, papan informasi dua bahasa, titik istirahat, dan signage taktil disiapkan di koridor heritage. Standar keselamatan—jalur evakuasi, proteksi kebakaran, dan kapasitas pengunjung—ditetapkan tanpa mengorbankan keaslian. Pemilik bangunan difasilitasi konsultasi teknis singkat, sehingga keputusan renovasi tetap menghormati karakter kawasan.
Branding kota diarahkan pada pengalaman otentik: tur fotografi pagi hari, kelas sketsa fasad, hingga pameran cerita keluarga pemilik rumah tua. Data pengunjung, lama tinggal, dan belanja dicatat untuk mengevaluasi dampak kebijakan. Dengan tata kelola yang konsisten, Warisan Arsitektur Melayu tidak berhenti sebagai slogan, tetapi menjadi strategi peningkatan daya saing kota pesisir: berkarakter, ramah pengunjung, dan berkelanjutan—seraya menjaga martabat ruang hidup warganya.
