Masterlima
Pemerintah Kota Tanjungpinang menegaskan bahwa isu penutupan SDN 001 Tanjungpinang Barat masih dalam tahap kajian. Wali Kota Lis Darmansyah menjelaskan, keputusan belum diambil karena membutuhkan pertimbangan matang dari berbagai aspek.
Menurutnya, faktor jumlah murid yang minim memang menjadi salah satu pertimbangan, tetapi bukan alasan utama. Pemko harus memikirkan keberlangsungan pendidikan siswa serta kesejahteraan tenaga pendidik yang bertugas di sekolah tersebut. Jika sekolah ditutup begitu saja, ada risiko guru kesulitan memenuhi persyaratan sertifikasi karena jam mengajar berkurang.
Lis juga menegaskan bahwa kegiatan belajar mengajar di SDN 001 tetap berjalan normal. Pemerintah berupaya mendengarkan aspirasi warga sekitar sekaligus mencari jalan tengah agar akses pendidikan tetap terjamin tanpa harus merugikan pihak manapun.
Pertimbangan dan Dampak Penutupan SDN 001
Kajian mengenai penutupan SDN 001 tidak hanya berfokus pada jumlah siswa yang menurun drastis. Salah satu aspek krusial adalah keberlangsungan profesi guru. Sertifikasi pendidik membutuhkan jumlah jam mengajar tertentu, sehingga jika murid sedikit atau sekolah ditutup, banyak guru yang terancam kehilangan kesempatan memenuhi persyaratan.
Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan dampak sosial. Jika SDN 001 ditutup, siswa harus dipindahkan ke sekolah lain yang jaraknya lebih jauh dari tempat tinggal. Hal ini bisa menyulitkan orang tua dan memengaruhi semangat belajar anak-anak.
Dinas Pendidikan bersama Pemko Tanjungpinang masih mengkaji opsi lain seperti penggabungan sekolah atau penyesuaian fungsi lembaga pendidikan agar hak siswa tetap terpenuhi. Lis Darmansyah menekankan bahwa semua keputusan akan diambil berdasarkan musyawarah serta melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat setempat.
Masyarakat Bukit Semprong meminta agar isu penutupan SDN 001 tidak diputuskan secara sepihak. Mereka berharap pemerintah memberi solusi yang lebih berpihak pada kepentingan siswa. Menurut warga, keberadaan sekolah di lingkungan mereka sangat penting karena mempermudah anak-anak menempuh pendidikan dasar tanpa harus menempuh jarak jauh.
Baca juga : Pemko Tanjungpinang Tegaskan Pegawai Dilarang Ngopi
Pemerintah daerah berjanji untuk melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk melihat jumlah pendaftar di tahun ajaran baru serta kondisi fasilitas sekolah. Jika memungkinkan, program revitalisasi atau optimalisasi bisa menjadi pilihan untuk menjaga keberlangsungan sekolah.
Harapannya, keputusan akhir yang diambil tidak hanya mempertimbangkan efisiensi administrasi, tetapi juga keberlanjutan hak pendidikan anak-anak Tanjungpinang. Pemko pun menegaskan bahwa apapun hasilnya, tujuan utama tetap untuk memastikan layanan pendidikan tetap inklusif, adil, dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
