Oskar Sihombing
Kasus mafia tanah Tanjungpinang memasuki babak baru setelah enam tersangka resmi dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Tanjungpinang. Proses tahap II ini dilakukan setelah kepolisian melengkapi berkas perkara dan menyerahkan barang bukti dalam jumlah besar.
Para tersangka berinisial ES, MR, ZA, RAZ, LL, dan KS kini berada dalam tahanan jaksa. Empat di antaranya sebelumnya sudah ditahan terkait kasus lain, sementara dua lainnya langsung ditahan pasca penyerahan. Barang bukti yang disita mencakup rumah, kendaraan mewah, kapal, perhiasan, dokumen pertanahan, hingga uang tunai ratusan juta rupiah. Langkah ini menjadi sinyal tegas bahwa praktik mafia tanah Tanjungpinang tidak akan ditoleransi.
Proses Hukum dan Barang Bukti
Kejari Tanjungpinang menerima berkas perkara mafia tanah Tanjungpinang dalam lima paket berbeda untuk memudahkan proses penanganan. Kepala Seksi Pidana Umum, Martahan Napitupulu, menyatakan seluruh berkas akan segera diteliti sebelum disusun surat dakwaan untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri.
Barang bukti yang ikut diserahkan jumlahnya cukup fantastis. Selain 14 unit mobil dan satu kapal, terdapat dokumen pertanahan palsu yang diyakini digunakan untuk menipu korban. Polisi juga menyerahkan uang tunai senilai Rp689 juta yang diduga berasal dari hasil kejahatan. Para tersangka dijerat dengan pasal pemalsuan surat dan penipuan, yang ancaman hukumannya mencapai belasan tahun penjara. Kasus mafia tanah Tanjungpinang ini dianggap sebagai salah satu yang terbesar di wilayah Kepri dalam beberapa tahun terakhir.
Baca juga : Tangkap Mafia Tanah Tanjungpinang Bintan dengan UU TPPU
Pengungkapan kasus mafia tanah Tanjungpinang memberikan harapan baru bagi masyarakat yang kerap dirugikan praktik jual beli lahan ilegal. Selama ini, warga sering menjadi korban sertifikat palsu dan manipulasi administrasi pertanahan. Tindakan tegas aparat dinilai penting untuk mengembalikan kepercayaan terhadap sistem hukum dan kepastian kepemilikan tanah.
Masyarakat berharap agar proses peradilan berjalan transparan dan menghasilkan putusan yang memberikan efek jera. Tidak hanya itu, kasus ini diharapkan dapat membuka jalan bagi pengungkapan jaringan lebih luas, mengingat praktik mafia tanah sering melibatkan banyak pihak. Penegakan hukum yang konsisten menjadi kunci untuk memberantas mafia tanah Tanjungpinang sekaligus melindungi hak-hak masyarakat secara menyeluruh.
