Janji-janji Pilkada Penyebab Perda Bermasalah

Akmal Malik ( Foto: Istimewa )

Jakarta, – Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemdagri Akmal Malik menilai bahwa janji-janji kampanye para calon kepala daerah menjadi salah satu penyebab munculnya peraturan-peraturan daerah (perda) yang bermasalah termasuk perda yang menghambat investasi. Menurut Akmal, calon kepala daerah kadang menjanjikan sesuatu demi keuntungan elektoral, tanpa melihat dampak negatif janji tersebut.

“Kadang-kadang ada janji-janji politik para calon kepala daerah yang diberikan kepada konstituen untuk menarik suara. Nah, setelah dia jadi, ditagih, kemudian janji itu dijadikan perda atau peraturan kepala daerah,” ujar Akmal saat diskusi KPPOD bertajuk “Perda Bermasalah Hambat Investasi di Daerah” di Ruang Serbaguna Apindo, Permata Kuningan, Setiabudi, Jakarta, Rabu (20/11/2019).

Akmal mengatakan janji politik pada saat kampanye kadang menyandera para kepala daerah untuk mewujudkannya demi memenuhi keinginan dari konstituennya. Namun, tanpa disadari janji politik tersebut bisa mengganggu ketertiban umum dan bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

“Contohnya, calon kepala daerah janji selesaikan masalah agama atau sentimen serupa kepada konstituen. Namun, tanpa sadar peraturan atau produk hukum itu ternyata mengganggu ketenteraman dan bertentangan dengan Pancasila,” ungkap dia.

Akmal berharap ke depannya para calon kepala daerah memberikan janji-janji kampanye yang realistis, terukur dan tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan. Janji-janji politik harus diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik dan daya saing daerah.

“Produk hukum yang baik dihasilkan dari demokrasi yang baik, janji-janji gombal kampanye merupakan cara berdemokrasi yang buruk dan akan mempengaruhi kualitas produk hukum kita ke depan,” tutur dia.

Karena itu, lanjut Akmal, Kemdagri akan melakukan evaluasi penyelenggaraan Pilkada secara mendalam agar membenahi persoalan dampak buruk dari janji kampanye terhadap produk hukum di daerah.

“Pilkada ini akan kita evaluasi, agar kampanye tidak hanya menyampaikan janji demi meraup suara. Karena (perda bermasalah), salah satu pintu masuk mulai dari proses pilkada,” pungkas dia.

Sumber: BeritaSatu.com
Yustinus Paat / FMB

About the Author: Redaksi

You May Also Like

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *