RUU KUHP Dibahas DPR Baru

Massa mahasiswa berunjuk rasa di depan kompleks Parlemen di Jakarta, Selasa (24/9/2019). Ribuan mahasiswa yang berasal dari kampus di sejumlah daerah itu turun ke jalan berdemonstrasi menolak UU KPK dan pengesahan RUU KUHP. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/pd.

 


Jakarta, Beritasatu.com – Indonesia masih membutuhkan tambahan waktu untuk memiliki sendiri peraturan perundangan yang mengatur tindak pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini merupakan peninggalan kolonial Belanda yang mempunyai nama asli Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie. Peraturan ini diberlakukan pertama kali di Indonesia melalui Koninklijk Besluit (Titah Raja) Nomor 33 15 Oktober 1915 dan mulai diberlakukan sejak 1 Januari 1918.

Pada 26 Februari 1946, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Pasal 6 ayat (1) menyebutkan,”Nama undang-undang hukum pidana Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie dirobah menjadi Wetboek van Strafrecht.” Ayat (2) berbunyi,”Undang-undang tersebut dapat disebut: Kitab Undang-undang hukum pidana.”

Selanjutnya, pada 20 September 1958 Presiden Sukarno mengesahkan UU Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Peraturan ini diundangkan pada 29 September 1958 oleh Menteri Kehakiman GA Maengkom.

Dalam perkembangannya, muncul rekomendasi hasil Seminar Hukum Nasional I pada 11-16 Maret 1963 di Jakarta dibentuk tim perumus rancangan kodifikasi hukum pidana nasional. Tim perumus yang dibentuk pada 1964 dipimpin pakar pidana dari Universitas Diponegoro Semarang, profesor Soedarto.

Sejak saat itu proses perumusan rancangan kodifikasi hukum pidana nasional berjalan dan baru pada 1993 dihasilkan sebuah rancangan KUHP. Tim perumus atau tim pengkajian berada di bawah koordinasi Departemen Kehakiman yang saat itu dipimpin Ismail Saleh. Setelah Ismail Saleh diganti Oetoyo Usman, tak banyak perubahan dilakukan terhadap rancangan KUHP tahun 1993. Baru pada masa kepemimpinan Muladi dilakukan pembahasan kembali dan menghasilkan rancangan KUHP tahun 2000. Penyempurnaan rancangan KUHP terus dilakukan dan akhirnya diserahkan pada saat menteri hukum dan HAM dijabat Hamid Awaluddin pada 2004. RUU KUHP juga sempat dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2005 sampai 2009.

Pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014), RUU KUHP tak jua disahkan. Setelah itu, pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) melanjutkan proses pembahasan RUU KUHP dengan DPR melalui surat presiden R-35/Pres/06/2015 tanggal 5 Juni 2015. Setelah empat tahun berlalu, RUU KUHP siap disahkan pada akhir September 2019.

Pada hari-hari terakhir menjelang pengesahan di DPR, Presiden Jokowi meminta pengesahan empat RUU, termasuk RUU KUHP ditunda pengesahannya dan pembahasan kembali dilanjutkan oleh DPR periode 2019-2024. Hal itu dilakukan agar pemerintah dan DPR bisa mendengarkan dan mengakomodasi masukan dari berbagai pihak, menyusul gelombang penolakan yang meluas.

“Intinya tadi saya minta agar pengesahan RUU Pertanahan, RUU Minerba (Mineral dan Batu Bara), RUU KUHP, kemudian keempat RUU Pemasyarakatan itu ditunda pengesahannya,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan seusai bertemu pimpinan DPR di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (23/9/2019).

Presiden menjelaskan, penundaan pengesahan bertujuan untuk mendengarkan kembali masukan dari berbagai pihak. “Untuk kita bisa mendapatkan masukan-masukan, substansi yang lebih baik sesuai keinginan masyarakat, sehingga rancangan undang-undang tersebut agar sebaiknya masuk ke nanti DPR selanjutnya,” tegas Jokowi.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly menyatakan sikap resmi pemerintah menyangkut pengesahan RUU KUHP disampaikan kepada DPR pada Selasa (24/9/2019). “Mekanismenya akan teruskan di paripurna,” katanya.

Atas permintaan tersebut, rapat paripurna DPR yang digelar Selasa (24/9/2019), juga menyepakati penundaan pengesahan RUU KUHP.

Golkar Setuju Ditunda
Secara terpisah, Sekretaris Fraksi Partai Golkar (FPG) Adies Kadir mengungkapkan fraksinya menolak pengesahan RUU KUHP yang baru. Golkar melihat kondisi saat ini belum tepat untuk mengesahkan RUU tersebut karena masih banyak penolakan dari masyarakat.

“Melihat situasi yang berkembang dan Presiden Jokowi juga telah menyampaikan secara terbuka terkait penundaan RUU KUHP tersebut, maka FPG berpendapat bahwa pengesahan sebaiknya ditunda dahulu. Perlu sosialisasi lagi kepada masyarakat, baik dalam mapun luar negeri,” katanya.

Pernyataan serupa disampaikan Ketua DPP Partai Golkar bidang Media dan Pengalangan Opini Ace Hasan Syadzily. Menurutnya, secara substansi, RUU KUHP memerlukan sosialisasi dan mendapatkan masukan masyarakat agar tidak menimbulkan misinterpretasi.

“Kami ingin RUU KUHP ini direspons secara positif berbagai pihak karena KUHP merupakan pedoman hukum pidana yang akan jadi rujukan penegakan hukum kita,” katanya.

Wakil Ketua Komisi III DPR Mulfachri Harahap menyatakan Presiden Jokowi pada prinsipnya tidak menolak RUU KUHP. Presiden hanya meminta penundaan pengesahan. “Presiden bukan menolak, menunda,” imbuh politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.

Menurutnya, pasal-pasal yang dipersoalkan publik dalam RUU KUHP tidak terlalu banyak.

“Kami sudah mendengar banyak pihak. Kalau ada satu-dua pasal dianggap kurang selaras dengan kehidupan bangsa nanti kita selesaikan. Bukan masalah besar,” ujarnya.

Carlos KY Paath / Hotman Siregar / Robert Wardy / Anselmus Bata / AB

Sumber: Suara Pembaruan

About the Author: Redaksi

You May Also Like

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *