Aturan Validasi IMEI Berlaku Paling Lama Enam Bulan Lagi

Indonesia Technology Forum (ITF) menggelar diskusi yang mengangkat tema “Membedah Potensi Kerugian Konsumen, Industri dan Negara Akibat Ponsel Black Market”, di Jakarta, 2 Agustus 2019. ( Foto: Beritasatu Photo / Herman )
Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah saat ini sedang menggodok Peraturan Menteri (Permen) dari tiga kementerian berkaitan dengan validasi IMEI (International Mobile Equipment Identification) untuk memonitor keberadaan ponsel ilegal. Nantinya apabila IMEI dari sebuah perangkat tidak teregistrasi karena merupakan ponsel ilegal atau black market, layanan telekomunikasi seluler dari perangkat tersebut akan diblokir.

Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Ismail menerangkan, regulasi mengenai validasi IMEI tersebut nantinya akan tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) yang akan dikeluarkan oleh tiga kementerian yaitu Kementerian Perindustrian (Kemperin), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), dan Kementerian Perdagangan (Kemdag).

Permen tersebut rencananya akan ditandatangani pertengahan Agustus 2019 bertepatan dengan HUT RI ke-74 sebagai wujud negara ini merdeka dari ponsel black market. Namun, masih ada delapan hal yang harus diselesaikan sebelum menetapkan kapan aturan ini mulai diberlakukan.

Hal pertama yang harus diselesaikan adalah terkait kesiapan Sibina atau Sistem Informasi Basis Data IMEI Nasional yang dilakukan oleh tim di Kemperin. Kemudian, penyediaan database IMEI, pelaksanaan tes, sinkronisasi data operator seluler, sosialisasi, penyiapan SDM, penyiapan pusat layanan konsumen, serta adanya SOP dari tiga kementerian tersebut dan juga operator seluler.

“Pada 17 Agustus 2019 nanti, diharapkan akan ditandatangani peraturan menteri masing-masing sebagai peraturan induk. Untuk pemberlakuannya, ada delapan hal yang harus kami selesaikan dulu supaya sistem ini siap. Perkiraan kami untuk menyiapkan delapan hal ini membutuhkan waktu sekitar enam bulan. Setelah itu, seluruh peraturan ini akan live dan di eksekusi oleh seluruh operator. Sebelum enam bulan, tentu kita akan evaluasi lagi. Kalau delapan kegiatan ini bisa selesai lebih cepat, bisa saja dilakukan revisi untuk memajukan pemberlakuan Permen ini,” terang Ismail, di acara Indonesia Technology Forum (ITF), di Jakarta, Jumat (2/8/2019).

Dalam pengendalian IMEI ini, Ismail menjelaskan, pembagian tugas dari tiga kementerian. Kemperin memiliki tugas menyiapkan database dan SIBINA, menyiapkan SOP Tata Kelola SIBINA, SOP Device Verification System, SOP Device Registration System (Stok Pedagang dan Handcarry – disiapkan Bersama Kemdag), SOP Lost & Stolen (disiapkan bersama Kemkominfo).

Sementara itu, untuk Kemkominfo memiliki tugas meminta operator menyediakan SOP layanan lost & stolen, meminta operator mengirimkan data dump sebelum pelaksanaan pengendalian IMEI, meminta operator menyiapkan sistem penghubung antara SIBINA dan EIR, meminta operator menyiapkan EIR, dan meminta operator mengeksekusi daftar yang dihasilkan SIBINA. Sedangkan tugas Kemdag adalah membina pedagang untuk mendaftarkan setok IMEI perangkat ke dalam SIBINA, serta menyiapkan sistem penghubung untuk Device Registration System.

Ismail juga menegaskan kalau regulasi mengenai validasi IMEI ini tidak akan berlaku surut. Artinya regulasi tersebut tidak akan berpengaruh pada ponsel ilegal yang sudah beredar sebelum aturan ini mulai berlaku.

Di kesempatan yang sama, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara menyampaikan, rencana keluarnya Permen tersebut diharapkan bisa menyehatkan ekosistem industri telekomunikasi nasional.

“Beberapa negara juga telah menerapkan soal validasi IMEI ponsel. Negara pun sangat diuntungkan karena pendapatan negara dari pajak bisa terdongkrak, selain konsumen juga terlindungi,” ujar Rudiantara.

Sebelumnya, Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia (APSI) mengungkapkan, sebanyak 20 persen dari total penjualan ponsel yang beredar di Indonesia adalah ilegal. APSI menyebutkan, sebanyak 45 juta hingga 50 juta ponsel terjual setiap tahunnya di Indonesia. Jika 20 persen di antaranya adalah ilegal, maka jumlahnya sekitar 9 juta unit per tahun. Bila rata-rata harga ponsel itu sekitar Rp 2,5 juta, maka nilai total mencapai Rp 22,5 triliun.

Akibat dari maraknya ponsel ilegal tersebut, negara menjadi kehilangan potensi pemasukan. Pasalnya, Kementerian Keuangan (Kemkeu) tidak bisa memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen + PPH 2,5 persen dari ponsel ilegal tersebut. Adapun total potensi pajak yang hilang sekitar Rp 2,8 triliun per tahun.

Herman / FER

Sumber: BeritaSatu.com

About the Author: Redaksi

You May Also Like

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *